Lidea Feed

Guru Honorer 10 Tahun Mengabdi Digaji Rp 250 Ribu, Kini Menuntut Pengakuan Pemerintah

Torik Aqua May 27, 2026 03:14 PM

TRIBUNJATIM.COM - Nasib guru honorer yang sudah mengabdi selama 10 tahun tapi tak kunjung mendapatkan kepastian.

Bahkan banyak dari mereka yang hanya digaji Rp 250 ribu.

Kini, mereka menuntut agar bisa dimasukkan ke dalam Dapodik.

Mereka menggelar aksi damai yang diikuti ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) Non-Dapodik Ponorogo.

Baca juga: Aksi Damai Ribuan Guru Tidak Tetap di Ponorogo, Ada yang Gajinya Masih Rp250 Ribu Per Bulan

Bagaimana mereka tetap sabar menunggu kran pendaftaran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dibuka.

Diketahui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menutup kran Dapodik dari tahun 2020.

Namun, kesabaran mereka berakhir hingga melakukan aksi damai.

Dari ribuan GTT Non-Dapodik yang melakukan aksi, ada yang telah 10 tahun mengabdi.

“Enam tahun, bahkan ada yang kemarin 2016, tetapi juga masih belum karena masih belum masuk Dapodik, akhirnya tetap ikut kita. Berarti 10 tahun,” ungkap Ketua Forum GTT, Mahmud Danuri, Selasa (26/5/2026).

Bahkan, jelas dia, ribuan guru rela digaji hanya Rp500 ribu ke bawah.

Bahkan, ada yang hanya Rp250 ribu per bulan.

“Kalau berbicara gaji, kami hanya dapat Rp500 ribu per bulan paling banyak, ada yang cuma Rp250 ribu per bulan. Gaji rata-rata di sekolah dasar itu Rp250 ribu rupiah,” papar Mahmud.

Mahmud menjelaskan kebijakan Dapodik adalah kebijakan pemerintah daerah.

Di Kabupaten Ponorogo telah ditutup tahun 2020 lalu.

“Dapodik 2020 ditutup, padahal kabupaten lain itu 2024 juga masih bisa. Dibuka saja kami minta. Karena biar kami bisa mendapatkan fasilitas dari negara,” katanya.

Dia menjelaskan Pemkab Ponorogo beralasan tentang anggaran pegawai di Kabupaten Ponorogo yang sudah 37 persen, sementara maksimal 30 persen.

“Makanya kami pun siap sebenarnya. Tidak ada insentif atau insentifnya yang kecil lah, tidak membebani. Itu kan kewenangan daerah, Mas,” tegasnya.

Salah satu GTT Non-Dapodik, Inam Wahyudi, mengaku telah mengabdi sejak 2016. Namun, saat itu mengajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri.

Kemudian, pada 2020 pindah mengajar ke SDN. Namun sayang, kran Dapodik pun ditutup.

“Pengennya juga masuk Dapodik. Sekarang gajinya di bawah Rp400 ribu,” pungkasnya.

Ribuan guru tidak tetap (GTT) non-Dapodik di Kabupaten Ponorogo menggelar aksi damai dengan berjalan kaki dari depan Gedung DPRD menuju Pemkab Ponorogo, Selasa (26/5/2026).

Mereka menuntut pemerintah daerah segera membuka regulasi agar keberadaan guru honorer non-Dapodik diakui dan dimasukkan ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Pantauan TribunJatim.com, bahwa ribuan GTT Non-Dapodik Ponorogo berkumpul di depan Gedung DPRD Ponorogo, Jalan Alun-Alun Timur, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo, Jatim.

Mereka menggunakan kemeja putih. Di kiri lengan mereka terpasang pita berwarna hitam.

Ribuan GTT Non-Dapodik itu membawa banner dengan berbagai tulisan. “Kami Guru Honorer Kabupaten Butuh Kepastian”, “Jangan putuskan harapan kami. Beri solusi guru Non-Dapodik”.

“Kami nyata kami ada”, “Berikan hak kami sepenuhnya”, “Perhatikan nasib kami! Guru Non-Dapodik juga mengabdi untuk negeri”, “Kerja sama rata hak sama rasa”.

Saat di depan Gedung DPRD Ponorogo, mereka ditemui oleh Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Riyanto, dan Wakil Ketua Komisi D DPRD, Ribut Riyanto.

Pasca itu, ribuan Guru Non-Dapodik ke kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo dengan berjalan. Tidak ada riuh suara-suara atau orasi.

Anggota DPRD Angkat Bicara

Suasana haru mewarnai aksi damai ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) Non-Dapodik di Ponorogo, Selasa (26/5/2026).

Dua anggota DPRD Ponorogo, Riyanto dan Ribut Riyanto, bahkan tak kuasa menahan air mata saat menyaksikan sekitar 1.000 guru honorer melakukan long march demi memperjuangkan pengakuan dan nasib mereka.

Di hadapan massa aksi, Riyanto mengaku memahami betul kondisi para guru honorer yang hingga kini masih menerima gaji di bawah standar.

“Saya ndak bisa ngomong apa-apa. Terlalu sulit. Saya paham bagaimana kondisi teman-teman GTT Non-Dapodik,” ungkap Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Riyanto, Selasa (26/5/2026).

Riyanto mengaku telah menemui ribuan GTT Non-Dapodik di depan Gedung DPRD Ponorogo. Kemudian turut berjalan dari DPRD Ponorogo ke Pemkab Ponorogo.

“Saya tahu persis kondisi guru yang saat ini digaji di bawah. Malah sangat-sangat rendah. Kami bakal mengawal aspirasi guru GTT Non-Dapodik ini,” terangnya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Ribut Riyanto, menyatakan hal yang sama. Pun dia turut meneteskan air mata ketika melihat GTT Non-Dapodik.

“Kami berjanji mengawal seluruh aspirasi GTT dan menyampaikannya kepada pemerintah daerah. Mudah-mudahan ada solusi terbaik,” tegasnya.

Ketua Forum GTT, Mahmud Danuri, mengaku bahwa aksi hari ini adalah aksi damai. Adalah menyuarakan aspirasi bahwa GTT non-Dapodik di Kabupaten Ponorogo itu ada dan nyata.

Dia menyampaikan bahwa ribuan Guru Non-Dapodik tidak berniat buruk kepada pemerintah daerah. Tetapi meminta keberadaan GTT Non-Dapodik diakui.

“Jadi, tolong pemerintah daerah yang jelas. Benang-benang simpulnya itu adalah di pemerintah daerah, itu jelas. Jadi saya minta dengan anggota yang sebanyak ini jelas bahwa kami itu nyata, kami ada,” tegasnya.

Dia meminta segera ada regulasi untuk GTT Non-Dapodik. Agar semua dimasukkan ke dalam Data Pokok Pendidikan.

“Itu saja. Kalau selain Dapodik untuk sementara belum ada, mbak. Yang jelas kami hari ini murni untuk memasukkan Dapodik,” tegasnya.

Pun jika 1.000 GTT Non-Dapodik ada program-program dari pemerintah pusat. “Dapodik, Dapodik itu kuncinya ada di daerah. Jadi tolong dibuka kran Dapodiknya,” urainya.

Diketahui Pemkab Ponorogo menutup pendaftaran Dapodik pada 2020 lalu. Namun, masih ada 1.000-an GTT belum masuk dalam Dapodik.