TRIBUNPEKANBARU.COM - Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto memicu tanggapan berbeda dari jajaran pemerintah dan parlemen.
Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengungkapkan, 1.098 ekor sapi yang akan dibagikan Presiden Prabowo Subianto pada Idul Adha 2026 dibeli menggunakan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Jadi sumber anggarannya dari APBN ya melalui anggaran Bantuan Presiden, Bantuan Kemasyarakatan Presiden," kata Juri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/5/2026).
sapi kurban yang dipilih merupakan jenis sapi premium, seperti Simental, Limousin, Peranakan Ongole, Brahman, Angus, Belgian Blue, hingga sapi Bali.
Seluruh sapi disebut memiliki bobot di atas 800 kilogram dan telah mengantongi surat keterangan kesehatan hewan.
Harga masing-masing sapi juga bervariasi tergantung berat dan lokasinya.
Secara total, anggaran yang dikucurkan untuk membeli 1.098 sapi tersebut berkisar Rp100 miliar.
"Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi, jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah, kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100-an miliar," tutup Juri.
Di satu sisi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui detail anggaran tersebut, sementara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai hal itu sebagai praktik kenegaraan yang lumrah.
Baca juga: Bupati Siak Afni Serahkan Sapi Kurban Presiden Prabowo di Maredan Barat
Baca juga: Prabowo ke Perancis Saat Idul Adha, Kemenlu Jelaskan Agenda Resmi Presiden RI
Saat dikonfirmasi setelah melaksanakan salat Iduladha di Masjid Salahuddin, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dirinya belum memeriksa asal-usul anggaran pembelian sapi kurban presiden.
"Saya tidak tahu masalah itu. Saya cek, saya tidak tahu," ujar Purbaya kepada awak media seperti dikutip Kompas.com, Rabu (27/5/2026).
Purbaya menduga alokasi dana tersebut berada di bawah wewenang Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
"Tanya Mensesneg, tapi rasanya pakai uang mereka sendiri," tambahnya singkat.
Bertolak belakang dengan ketidaktahuan Menkeu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso justru menegaskan bahwa penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden adalah hal yang wajar.
Menurutnya, setiap kepala negara memang dibekali alokasi anggaran khusus untuk program sosial kemasyarakatan.
"Ini hal yang biasa dalam persoalan kenegaraan. Presiden sebagai kepala negara memang memiliki anggaran yang diperuntukkan membantu masyarakat," kata Sugiat saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (27/5/2026).
Politikus Fraksi Partai Gerindra ini juga menambahkan, bantuan presiden kepada rakyat memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya terbatas pada momentum hari raya keagamaan.
Dana tersebut rutin disalurkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan fasilitas publik.
Oleh karena itu, Sugiat meminta masyarakat tidak reaktif dan melihat program ini dari sisi nilai manfaatnya.
Apalagi, pada Iduladha 1447 Hijriah/2026 ini, Presiden Prabowo menyalurkan bantuan dalam jumlah besar, yakni sebanyak 1.098 ekor sapi berbobot jumbo (800 kg hingga 1,3 ton) ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kotamadya di Indonesia.
"Penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden ini sudah dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya di masa Presiden Prabowo. Presiden-presiden sebelumnya juga melakukan hal yang sama. Jadi jangan melihat ini seolah sesuatu yang baru," pungkas Sugiat.
( Tribunpekanbaru.com / Tribunnews )
