SURYA.co.id, MALANG – Universitas Negeri Malang memutuskan tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Rektor UM, Hariyono, menilai peran perguruan tinggi lebih tepat diarahkan pada penguatan riset, pengawasan mutu gizi, dan edukasi pangan berbasis akademik dibanding menjadi operator dapur MBG.
Keputusan tersebut disampaikan menyusul harapan Kepala Badan Gizi Nasional agar kampus turut membangun dapur MBG di berbagai daerah.
Namun, UM memilih mengambil posisi sebagai mitra akademik yang mendukung program melalui pendekatan ilmiah dan pengembangan kebijakan berbasis data.
Prof. Hariyono menegaskan pengelolaan SPPG membutuhkan sumber daya manusia dengan kemampuan teknis dan operasional yang spesifik.
Karena itu, UM belum mempertimbangkan untuk ikut menjadi pengelola dapur MBG.
“Pertama, kami belum berpikir ke arah sana karena untuk mengurus SPPG dibutuhkan tim yang profesional,” ujar Prof. Hariyono, dikutip SURYA.co.id dari situs resmi UM, Jumat (22/5/2026).
Menurutnya, perguruan tinggi perlu tetap fokus pada fungsi utama sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan tinggi.
Ia menilai operasional layanan pemenuhan gizi dalam skala besar sebaiknya dijalankan pihak yang memang memiliki pengalaman di bidang tersebut.
UM memandang kontribusi kampus terhadap program MBG akan lebih efektif bila dilakukan melalui riset dan rekomendasi akademik.
Pendekatan itu dinilai mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas program pemenuhan gizi nasional.
“Perguruan tinggi lebih tepat memberikan dukungan dalam bentuk kajian-kajian ilmiah,” tegasnya.
Melalui penelitian dan pengawasan akademik, kampus dinilai dapat membantu memastikan standar higienitas makanan, kecukupan gizi, hingga penyusunan pola pangan yang sesuai dengan kebutuhan anak dan remaja.
“Kajian mengenai sajian sudah higienis atau belum, misalnya. Kemudian, gizinya sesuai kebutuhan anak-anak remaja yang sedang tumbuh atau tidak. Sampai pada kedaulatan pangan, di daerah tertentu disarankan menggunakan sumber pangan lokal,” jelasnya.
Selain fokus pada aspek gizi, UM juga menilai program MBG dapat menjadi momentum memperkuat kedaulatan pangan lokal.
Kampus disebut bisa mengambil peran dalam edukasi publik mengenai manfaat pangan daerah yang memiliki kandungan gizi tinggi.
Prof. Hariyono mencontohkan bahan pangan lokal seperti ubi-ubian dan ikan memiliki nilai gizi yang kompetitif serta berpotensi mendukung kebutuhan protein anak.
“Anak-anak membutuhkan protein agar pertumbuhan otak dan tubuhnya terpenuhi. Dengan begitu, kebijakan Presiden Prabowo untuk meminimalisasi stunting dan menciptakan generasi muda Indonesia yang lebih cerdas dapat tercapai,” tutupnya.
UM menilai pendekatan berbasis riset dan edukasi publik dapat menjadi kontribusi yang lebih berkelanjutan bagi program MBG.
Selain membantu penyusunan rekomendasi kebijakan, langkah tersebut juga dinilai mampu memperkuat pemanfaatan pangan lokal serta mendukung lahirnya generasi muda Indonesia yang sehat dan berdaya saing.
Sikap UM menunjukkan adanya pembagian peran yang mulai ditegaskan dalam pelaksanaan program MBG nasional.
Di satu sisi, pemerintah membutuhkan dukungan lintas sektor untuk memperluas layanan gizi.
Namun di sisi lain, perguruan tinggi tampaknya ingin menjaga fokusnya sebagai pusat riset dan pengembangan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan.
Pendekatan yang dipilih UM juga memperlihatkan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada operasional dapur, tetapi juga kualitas menu, higienitas makanan, hingga pemanfaatan pangan lokal yang sesuai kebutuhan daerah.
Jika kolaborasi antara pemerintah dan kampus berjalan seimbang, program ini berpotensi memberi dampak jangka panjang terhadap penurunan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Hariyono merupakan akademisi dan Guru Besar Ilmu Sejarah Politik yang kini menjabat sebagai Rektor Universitas Negeri Malang periode 2022–2027.
Lahir di Malang pada 27 Desember 1963, Hariyono menempuh pendidikan tinggi di IKIP Malang untuk jenjang sarjana, melanjutkan magister di IKIP Jakarta, lalu meraih gelar doktor di Universitas Indonesia pada 2004.
Karier akademiknya berkembang di lingkungan UM, mulai dari dosen, Ketua Jurusan Sejarah, Dekan Fakultas Ilmu Sosial, hingga Wakil Rektor I sebelum akhirnya terpilih menjadi rektor.
Di tingkat nasional, Hariyono juga dikenal pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala sekaligus Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP pada periode 2018–2022.
Pengalamannya di bidang pendidikan, sejarah politik, dan ideologi kebangsaan membuatnya kerap terlibat dalam seminar, penelitian, serta penulisan karya ilmiah.
Ia dikukuhkan sebagai guru besar pada 2011 dengan pidato ilmiah bertajuk “Kedaulatan Indonesia dalam Perjalanan Sejarah Politik”, yang menegaskan fokus kajiannya pada sejarah politik dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia.
