TRIBUNSUMSEL.COM- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) angkat bicara terkait polemik pencoretan Cathlyn Yvaine Lesmana dari daftar tiga besar calon delegasi Paskibraka nasional ke Istana Negara.
Kesbangpol menegaskan seluruh proses seleksi berjalan profesional, objektif, dan bebas dari intervensi maupun diskriminasi.
Kepala Kesbangpol Sulsel, Bustanul, membantah keras spekulasi liar di media sosial yang menuding adanya permainan "titipan" hingga sentimen rasial terhadap siswi utusan Kota Makassar tersebut yang beretnis Tionghoa.
"Dari awal kami pastikan pelaksanaan seleksi utusan kabupaten/kota ke provinsi berjalan objektif dan transparan. Tidak ada titipan, apalagi diskriminasi rasial," tegas Bustanul, dikutip Rabu (27/5/2026), dilansir dari Kompas.com.
Baca juga: Kronologi Cathlyn Lesmana Calon Paskibraka Makassar Dicoret Usai Lolos Seleksi, DPPI: Tak Transparan
Bustanul meluruskan bahwa berdasarkan data rekapitulasi, Cathlyn bukanlah peraih nilai tertinggi mutlak di kategori utusan putri.
Ia juga menepis isu non-teknis yang menyebut kemampuan bahasa daerah menjadi poin penggugur dalam penilaian.
"Kalau kami mau kucing-kucingan tidak perlu ada peserta seleksi di dalam, langsung kami tetapkan, tetapi pada saat itu kita memang lakukan pendalaman betulkah ini nilainya kita cek lagi satu kali , tapi itu disaksikan semua siswa," tuturnya.
Terkait isu etnis yang sempat mencuat, Bustanul meminta publik untuk tidak mengaitkan hasil seleksi dengan latar belakang suku atau ras peserta.
Menurutnya, ada peserta lain dari Makassar yang mengantongi nilai lebih tinggi.
"Terkait rasisme kalau yang disangkakan ke kami panitia tidak murni seleksinya saya tidur nyenyak tidak urusi, karena saya yakinkan ini berjalan objektif. Tapi yang viral ini karena membawa ras itu tidak bagus," ujarnya.
"Kalau provinsi menitikberatkan bahwa tidak ada Tionghoa di dalam kenapa dia lolos menjadi paskibraka provinsi, cuma tidak lolos paskibraka pusat," lanjutnya.
Bustanul menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi paskibraka di tingkat Provinsi Sulsel berjalan secara objektif dan transparan, di tengah adanya dugaan bahwa Cathlyn diganti atau pun dianulir.
"Perlu kami sampaikan bahwa kata diganti itu adalah sudah ditetapkan terus diganti, logikanya begitu, berarti ada pengumuman dulu, lolos ini bersangkutan terus diganti orang baru. Tapi ada tidak pengumuman yang dimaksud," katanya.
Bustanul mengungkapkan bahwa dari Kota Makassar ada 3 orang yang menjadi utusan, dan Cathlyn berada di urutan ke-7 dari 10 besar.
"Tiga orang dari Kota Makassar paling rendah itu Cathlyn dia di urutan 7 kalau tidak salah, malah temannya bernama Putri itu di urutan 5.
Baca juga: Sosok Cathlyn Yvaine Lesmana, Calon Paskibraka dari Makassar Viral Dicoret Meski Lolos Seleksi
"Kalau pun Makassar mau ngotot menganggap harusnya kan yang diprioritaskan itu Putri bukan Catlyn karena lebih tinggi nilainya. Tetapi yang digoreng karena Tionghoanya," cetusnya.
Ia menambahkan, keputusan akhir mengenai nama-nama yang diberangkatkan ke Jakarta sepenuhnya merupakan wewenang dari tim penilai seleksi pusat dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), bukan keputusan sepihak dari Pemprov Sulsel.
Bustanul mengaku siap menerima risiko jika adanya dugaan kecurangan dalam seleksi paskibraka tingkat provinsi tersebut.
"Kalau ada bisa buktikan Catlyn masuk tiga besar, saya siap apapun riesikonya. Logikanya masa kita kasih gugur orang karena bahasa daerah, masuk akal tidak, kita mau kasih gugur orang karena dia Tionghoa, itu tidak," pungkasnya.
Meski tidak melenggang ke tingkat nasional, Cathlyn dipastikan tetap bertugas sebagai anggota Paskibraka di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
Bantahan pihak Kesbangpol ini merespons gelombang protes yang dilayangkan oleh Purna Paskibraka Indonesia (PPI) dan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Makassar.
Mereka menilai sistem seleksi akhir tingkat provinsi tidak transparan dan menyalahi aturan.
Ketua Pelaksana DPPI Kota Makassar, Yusuf A Bachtiar Mappiar, mengungkapkan sinyal kejanggalan mulai terasa pada fase akhir seleksi, tepatnya saat penilaian kepribadian dan tahap Penentuan Akhir (Pantukhir).
Pada hari terakhir seleksi (21/5/2026), para pendamping resmi tiba-tiba diminta keluar dari ruangan tanpa alasan jelas.
"Sistem seleksinya sendiri tidak transparan. Baru seleksi kepribadian itu nilainya keluar 2 hari setelah seleksi, jadi bisa orang berspekulasi baru diatur nilainya," ujar Yusuf, Selasa (26/5/2026).
Yusuf juga menyayangkan adanya tahap Pantukhir di tingkat provinsi yang mengecek ulang postur fisik, yang dinilainya melanggar aturan karena seharusnya penentuan akhir murni mengacu pada akumulasi data dan nilai dari tes Samapta serta PBB.
Selain itu, Yusuf mengendus adanya sentimen kewilayahan dari pihak panitia yang enggan meloloskan utusan Makassar karena dianggap terlalu sering mengirimkan perwakilan ke pusat.
Dinamika yang menggelinding bak bola salju ini turut memicu keprihatinan dari Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Munafri Arifuddin, mendesak transparansi penuh dalam proses seleksi.
Sebagai pemimpin daerah, Munafri Arifuddin mempertanyakan mengapa delegasi dari kotanya bisa mendadak tersingkir.
Ia berharap proses evaluasi berjalan secara adil tanpa ada intervensi sepihak.
"Peserta dari Makassar ada, ini delegasi dari Kota Makassar yang dikirim seleksi. Masa tidak ada, kita berharap hasil seleksi semuanya fair," ujar Munafri, dikutip dari TribunMakassar, Senin (25/5/2026).
Meski tidak mengetahui detail teknis penilaian di tingkat provinsi, Munafri mengaku risih dengan rumor reposisi peserta yang beredar.
Mengingat dampak psikologis yang dapat merugikan mental peserta, Munafri meminta panitia di tingkat provinsi untuk mengedepankan prinsip keadilan.
"Kasihan anak-anak yang sudah berproses. Mereka sudah latihan dan mempersiapkan diri dengan baik. Yang dikhawatirkan itu kondisi mentalnya. Kita berharap hasil seleksi semuanya fair," tegas Munafri.
Ia menegaskan bahwa peran Pemerintah Kota Makassar hanya sebatas membina dan mengirimkan putra-putri terbaik ke tingkat provinsi.
Setelah itu, kendali penuh berada di tangan panitia seleksi provinsi.
"Ada yang tanya ke saya bagaimana prosesnya. Saya bilang dari Makassar itu kita hanya mengirim ke provinsi. Setelah itu, nanti mereka yang menilai," jelasnya.
"Yang jelas, kita berharap apa yang dihasilkan dari Pemerintah Kota Makassar, ini benar-benar mendapatkan penilaian yang baik dan objektif," imbuh Munafri.
Polemik ini semakin memanas setelah kursi Cathlyn kabarnya digantikan oleh siswi asal Jeneponto yang nilainya disebut-sebut berada di luar peringkat 10 besar.
Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Makassar, Muhammad Fahmi, membongkar sejumlah kejanggalan, mulai dari proses pengumuman yang mendadak tertutup hingga indikator penilaian yang dianggap tidak masuk akal.
Fahmi menyebutkan bahwa proses seleksi di GOR Sudiang awalnya berjalan terbuka, namun hasil akhirnya justru diumumkan secara senyap dan berlapis.
Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com
