TRIBUNTRENDS.COM - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Selatan, Bustanul, mendorong digelarnya rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Sulsel untuk membahas polemik seleksi calon Paskibraka tingkat nasional.
Polemik tersebut mencuat setelah seorang siswi asal Makassar bernama Saya Cathlyn Yvaine dikabarkan gagal lolos sebagai perwakilan Sulawesi Selatan untuk bertugas di Istana Negara.
Siswi dari SMAS Cerdas Bangsa itu disebut dicoret dari tiga besar peserta calon Paskibraka nasional sehingga memicu perhatian publik.
Bustanul menilai RDP penting dilakukan agar seluruh pihak terkait dapat menyampaikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Menurutnya, forum tersebut juga diperlukan untuk menghindari munculnya kesalahpahaman terkait proses seleksi yang telah berlangsung.
Ia menegaskan mekanisme seleksi Paskibraka dilakukan sesuai prosedur resmi dan melibatkan berbagai unsur dalam proses penilaian.
Karena itu, keputusan yang dihasilkan disebut bukan keputusan sepihak dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Bustanul menjelaskan peserta yang mengikuti seleksi tingkat provinsi merupakan perwakilan terbaik dari masing-masing kabupaten dan kota di Sulsel.
Sementara untuk penentuan peserta yang lolos ke tingkat pusat, prosesnya dilakukan langsung oleh panitia seleksi pusat yang hadir bersamaan saat seleksi provinsi berlangsung.
Pernyataan tersebut disampaikan Bustanul seperti dikutip dari Pemprov Sulsel pada Senin (25/5/2026).
Baca juga: Profil Serena Franscies, Wakil Wali Kota Terpilih Kupang 2024, Mantan Paskibra, Lulusan Inggris
Ia menjelaskan, panitia seleksi pusat terdiri dari unsur BPIP, DPPI Pusat, TNI, Polri, hingga Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) yang turut melakukan penilaian langsung di lapangan.
Bustanul juga membantah adanya isu penggantian atau pembatalan hasil seleksi secara sepihak. Ia menegaskan tidak pernah ada pengumuman resmi yang kemudian dianulir.
“Kalau ada anggapan menganulir atau mengganti, logikanya harus ada pengumuman awal lalu dianulir dan diganti dengan pengumuman baru. Faktanya, pengumuman seperti itu tidak ada,” katanya.
Ia meminta agar setiap tudingan yang berkembang tidak hanya berdasarkan opini, tetapi disertai data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau memang ada kekeliruan dalam proses ini, sebaiknya disampaikan disertai bukti,” tambahnya.
Baca juga: Sosok Hana Saraswati, Viral Karena Mengaku Menyesal Ikut Paskibra, Pernah Jadi Paskibraka 2014
Bustanul menegaskan bahwa penilaian peserta tidak hanya berdasarkan Tes Intelegensi Umum (TIU) dan wawasan kebangsaan, tetapi juga mencakup kesamaptaan, PBB, keterampilan, hingga penilaian kepribadian dari tim pusat.
Ia menyebut Kota Makassar mengirim tiga peserta putri dalam seleksi tersebut. Namun, Cathlyn disebut tidak mendapat nilai tertinggi.
“Seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama dan dinilai berdasarkan hasil seleksi,” jelas Bustanul.
Meski tidak lolos ke tingkat nasional, peserta tersebut masih berkesempatan menjadi anggota Paskibraka Sulsel pada peringatan HUT RI 2026.
Baca juga: 9 Artis Pernah jadi Anggota Paskibra saat Upacara 17 Agustus, Ada yang Bertugas di Istana Negara
Meski Kesbangpol membantah kabar yang beredar, Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Makassar menemukan sejumlah kejanggalan di balik tidak lolosnya Cathlyn sebagai calon Paskibraka tingkat nasional.
Ketua PPI Makassar, Muhammad Fahmi, mengatakan ada sejumlah tanda tanya yang meyelimuti proses seleksi, mulai dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), pemeriksaan kesehatan, hingga penilaian kepribadian.
Ia mengaku, menyampaikan pandangan tersebut berdasarkan laporan dari para peserta yang berada langsung dalam proses seleksi.
“Saya kemarin keluarkan opini, pendapat pribadi, opini itu kami dapat informasi dari adek adek di dalam. Adik-adik didalam kami dapat informasi mengerucut ke opini yang saya keluarkan, waktu penyeleksian,” katanya dilansir dari Kompas.com, Rabu (27/5/2026).
Menurut Fahmi, pada dua tahap awal yakni TWK dan TIU, salah satu peserta bernama Cathlyn disebut memperoleh hasil yang sangat baik.
Namun, ia menilai terdapat hal yang janggal pada tahap penilaian kepribadian.
“Kenapa saat seleksi kepribadian adek kita masih ada dipanggil untuk dilihat geraknya, kan sudah ada diseleksi baris-berbaris di hari kedua, kenapa harus ditanyakan lagi di hari ketiga,” ujar Fahmi.
Fahmi juga mempertanyakan sistem penilaian yang menurutnya tidak langsung terlihat secara transparan melalui aplikasi, berbeda dengan seleksi di tingkat kota yang hasilnya bisa segera diketahui.
“Kita seleksi di tingkat kota langsung muncul, masa seleksi begini tidak. Apakah sistem itu berbeda kalau beda tingkatan,” imbuhnya.
Selain itu, ia menyoroti adanya pertanyaan terkait bahasa daerah dalam seleksi kepribadian. Menurutnya, aspek tersebut tidak semestinya menjadi penentu utama penilaian.
“Pertanyaan peraturan panglima apa yang dipakai saat pengibaran bendera di tingkat istana, tidak ada pakai bahasa daerah, kalau bisa bahasa Inggris dan Mandarin itukan nilai plus. Jangan sampai karena tidak bisa pakai bahasa daerah mengurangi poin,” ungkap Fahmi.
Fahmi juga menyampaikan adanya informasi dari peserta lain terkait penyebutan etnis dalam proses seleksi yang dinilai menimbulkan kesan tertentu di lapangan.
Lebih jauh, ia menyoroti proses penentuan tiga besar peserta yang disebut akan mewakili ke tingkat nasional. Menurutnya, pendamping sempat diminta keluar dari ruangan saat proses penetapan berlangsung.
“Mereka yang kami utus ini kan yang siap lolos dan gugur, yang disesalkan adanya praktik, apakah memang ada," kata Fahmi.
“Saat itu pendamping disuruh keluar semua, selama ini pelaksanaan kegiatan di GOR Sudiang bisa nonton semua, calon yang menang ini, nomor satu 3 besar ini Bone, Jeneponto, dan Gowa,” pungkasnya.
(TribunTrends.com/Kompas.com)
