Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yuan Lulan

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Kanwil DJPb NTT ) membeberkan realisasi belanja negara di NTT.

Sampai dengan April 2026, tercatat belanja negara tumbuh dua digit dan terus menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan daerah serta menjaga kesejahteraan masyarakat.

Kepala Kanwil DJPb NTT, Adi Setiawan menyampaikan hal ini dalam konferensi pers yang digelar di Aula Kanwil DJPb NTT lantai 3 Gedung Keuangan Negara, Kupang (26/5/2026).

“Hingga April 2026, APBN Regional NTT menunjukkan bahwa APBN terus bekerja bagi masyarakat, baik melalui belanja negara, perlindungan sosial, maupun dukungan terhadap usaha rakyat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, realisasi belanja negara di NTT sampai 30 April 2026 mencapai Rp10,209 triliun atau 34,33 persen dari total pagu Rp29,739 triliun. Angka tersebut tumbuh 12,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, realisasi pendapatan negara dan hibah di NTT mencapai Rp1,137 triliun atau 24,48 persen dari target dan tumbuh 17,01 persen secara tahunan.

Baca juga: Audiensi DPD RI dan DJPb NTT Bahas Pengawasan APBN 2026

“Defisit APBN Regional NTT sebesar Rp9,072 triliun menunjukkan APBN tetap hadir secara ekspansif sebagai instrumen distribusi fiskal, penggerak pembangunan, dan penopang layanan publik di NTT,” katanya.

Secara makro, perekonomian NTT pada Triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,32 persen secara tahunan. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp37,88 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp20,42 triliun.

Pertumbuhan tertinggi dari sisi lapangan usaha terjadi pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 26,22 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berasal dari Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 19,92 persen.

Adi mengatakan, pemerintah juga terus memperkuat pengendalian inflasi melalui berbagai program belanja negara.

“Pemerintah mengalokasikan belanja pengendalian inflasi di NTT sebesar Rp588,55 miliar pada tahun 2026 dan hingga April realisasinya mencapai Rp146,74 miliar,” ujarnya.

Ia menambahkan, belanja pemerintah pusat tumbuh sekitar 28,66 persen secara tahunan, terutama ditopang oleh belanja pegawai, belanja barang, serta belanja modal.

Baca juga: Kanwil DJPb NTT Catat Realisasi Anggaran Pengendalian Inflasi Capai Rp 146,74 Miliar

“Khusus belanja modal, pertumbuhannya mencapai 98,69 persen secara tahunan. Ini menjadi sinyal positif percepatan pembangunan aset dan sarana layanan publik di daerah,” katanya.

Selain itu, Transfer ke Daerah tetap menjadi pilar utama dukungan APBN bagi pemerintah daerah di NTT. Hingga April 2026, realisasi transfer tersebut tumbuh 7,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi transfer terutama ditopang Dana Alokasi Umum sebesar Rp5,499 triliun serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp1,855 triliun.

Menurut Adi, peningkatan DAK Nonfisik menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung layanan dasar masyarakat.

“DAK Nonfisik tumbuh 57,9 persen secara tahunan. Ini mencerminkan dukungan APBN terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya,” ujarnya.

Selain itu, Dana Desa tahun 2026 di NTT dialokasikan sebesar Rp1,077 triliun untuk 3.136 desa. Hingga April 2026, realisasi Dana Desa mencapai Rp236,31 miliar.

Tiga kabupaten tercatat telah merealisasikan Dana Desa tahap I sebesar 100 persen, yakni Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Manggarai Barat.

APBN juga menjalankan fungsi perlindungan sosial. Sampai April 2026, total realisasi bantuan sosial di NTT mencapai Rp1,090 triliun.

Baca juga: Dorong Optimalisasi Penyaluran KUR dan UMi, Kanwil DJPb NTT Gelar Bimtek SIKP 2026

Bantuan tersebut terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp541,3 miliar, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp402,9 miliar, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp146,1 miliar.

Pada April 2026, jumlah penerima BPNT tercatat sebanyak 305.631 penerima, sedangkan penerima PKH mencapai 240.868 penerima.

Dukungan terhadap pelaku usaha juga terus diperkuat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga April 2026, penyaluran KUR di NTT mencapai Rp1,076 triliun kepada 20.521 debitur atau tumbuh 17,36 persen secara tahunan.

“Penyaluran KUR dan pembiayaan Ultra Mikro menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pembiayaan usaha rakyat dan menjaga aktivitas ekonomi masyarakat,” tutup Adi. (uan)