TRIBUNBENGKULU.COM - Heboh 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto senilai Rp 100 miliar dari APBN menjadi perbincangan hangat di media sosial. 

Polemik itu muncul setelah publik mengetahui anggaran pengadaan hewan kurban tersebut berasal dari APBN.

Diketahui, Prabowo menyalurkan sebanyak 1.098 sapi kurban untuk Iduladha 2026 dengan total anggaran mencapai Rp 100 miliar yang bersumber dari APBN.

Harga rata-rata per ekor diperkirakan mencapai sekitar Rp 91 juta di setiap daerah tergantung pada bobot dan lokasi pembelian.

Publik mempertanyakan soal kurban apakah boleh dari APBN.

Ada juga yang menganggap kurban semestinya dari uang pribadi.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro buka suara terkait polemik penggunaan anggaran negara dalam pengadaan sapi kurban Presiden.

Ia mengatakan bahwa penyaluran sapi kurban dari Presiden Prabowo kepada masyarakat pada Hari Raya Iduladha tahun ini merupakan bagian dari program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Banpres yang telah berlangsung sejak lama.

Menurutnya, sapi kurban tersebut pada dasarnya adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat agar warga, khususnya yang membutuhkan, dapat ikut merayakan Iduladha dan menikmati daging kurban.

“Maksud dari sapi kurban dari Presiden adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat. Tujuannya agar warga yang membutuhkan dapat merayakan Iduladha dengan menyembelih hewan kurban bersama,” ujar Juri di Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Juri mengungkapkan, tahun ini sebanyak 1.098 ekor sapi disalurkan Presiden Prabowo Subianto ke berbagai penjuru Indonesia.

Sebagai bantuan kepada masyarakat, penggunaan alokasi anggaran Banpres merupakan hal yang lazim dan telah menjadi praktik pemerintahan pada tahun-tahun sebelumnya.

Ia menegaskan, bantuan sapi kurban tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan pribadi Presiden, melainkan sepenuhnya disalurkan kepada masyarakat di berbagai daerah.

Pemerintah ingin kehadiran negara dapat dirasakan langsung oleh warga, terutama melalui momentum keagamaan yang memiliki nilai sosial tinggi seperti Iduladha.

Juri juga menambahkan bahwa secara personal, Presiden Prabowo tetap menunaikan ibadah kurban atas nama pribadi menggunakan dana sendiri.

Hewan kurban pribadi Presiden tersebut juga disembelih dan dibagikan kepada masyarakat.

Respons MUI

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia menilai pembelian hewan kurban oleh kepala negara dengan menggunakan kas negara atau APBN tidak bermasalah dalam hukum Islam.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa model pengadaan tersebut memiliki landasan fikih yang kuat dalam sejarah Islam.

Menurut Prof Niam, merujuk pada Hadis Riwayat Imam Bukhari, seorang pemimpin atau imam memang disunahkan membeli hewan kurban melalui Baitul Mal atau kas negara.

Dalam konteks negara modern, APBN dapat dipahami sebagai bentuk Baitul Mal yang dikelola untuk kepentingan publik.

“Dalam konteks bernegara saat ini, APBN bertindak sebagai Baitul Mal modern. Sehingga kurban dari negara ini ditujukan murni untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat luas. Secara syar’i tidak ada soal,” kata Prof Niam.

Ia menambahkan, mekanisme tersebut juga logis dari sisi teknis birokrasi karena serupa dengan program bantuan sosial lain yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Bedanya, bantuan kali ini diwujudkan dalam bentuk hewan kurban yang disalurkan ke daerah-daerah.

“Sama seperti anggaran Banpres yang diwujudkan dalam bentuk sembako lalu didistribusikan ke masyarakat. Logikanya sama, hewan kurban ini tidak dikonsumsi pribadi oleh Presiden, melainkan langsung disalurkan ke daerah-daerah,” pungkas Prof Niam.

Tak Berani Berkomentar

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berkomentar terkait sapi kurban dari APBN.

Kata Purbaya, dia tidak tahu bahwa sapi itu menggunakan uang dari APBN.

"Saya tidak tahu masalah itu. Saya cek, saya tidak tahu," kata Purbaya usai salat Idul Adha di Masjid Salahuddin, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Rabu (27/5/2026), dikutip dari Kompas.com.

Purbaya lantas menyarankan awak media untuk bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi.

Ia menduga anggaran sapi kurban Prabowo berasal dari anggaran Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Tanya Mensesneg, tapi rasanya pakai uang mereka sendiri," imbuh dia.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menyebut penggunaan APBN untuk sapi kurban Prabowo adalah hal wajar dalam praktik kenegaraan.

Ia mengatakan Presiden memang memiliki alokasi anggaran untuk membantu masyarakat lewat berbagai program sosial.

"Ini hal yang biasa dalam persoalan kenegaraan. Presiden sebagai kepala negara memang memiliki anggaran yang diperuntukkan membantu masyarakat," kata politisi Gerindra ini saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Sugiat menambahkan, bantuan yang dimaksud bukan hanya hewan kurban, melainkan juga dukungan di sektor pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas publik.

"Bukan hanya kurban. Bantuan presiden juga banyak untuk pendidikan, kesehatan, sampai fasilitas publik. Jadi jangan melihat ini seolah sesuatu yang baru," ujar dia.

"Dan kami berharap hal ini dilihat dari nilai kebermanfaatan kepada masyarakat."

"Dengan adanya hewan kurban ini, ada ribuan masyarakat yang terbantu khususnya di momen Idul Adha ini," imbuhnya.

Menurut Sugiat, penggunaan APBN untuk hewan kurban Prabowo bukanlah kali pertama.

Ia menyebut hewan kurban menggunakan APBN telah berlaku sejak presiden-presiden sebelumnya.

"Penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden ini sudah dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya di masa Presiden Prabowo."

"Presiden-presiden sebelumnya juga melakukan hal yang sama," tandasnya.

Sebelumnya, Wamensesneg Juri Ardiantoro mengungkapkan Prabowo telah menyalurkan 1.089 sapi kurban untuk perayaan Idul Adha 1447 H tahun 2026.

Seribu lebih sapi itu dibeli Prabowo dari peternak lokal.

"Sehingga diharapkan momentum ini mereka (peternak lokal) dapat jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sapi."

"Karena mereka tahu setiap tahun Bapak Presiden akan meminta mereka untuk menyediakan sapi korban," ungkap Juri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Juri menambahkan, Idul Adha tahun ini diharapkan Prabowo bisa menjadi momentum untuk pengembangan industri peternakan di Indonesia secara mandiri, serta memenuhi kebutuhan daging dalam negeri.

Mengenai anggaran pembelian sapi kurban Prabowo, Juri menyebut berasal dari Dana Bantuan Presiden (Banpres) yang bersumber dari APBN.

"Sumber anggarannya dari APBN ya, melalui Anggaran Bantuan Presiden, Bantuan Kemasyarakatan Presiden," katanya.

Sebanyak 1.098 sapi kurban Prabowo diketahui disalurkan ke 522 daerah dan 500 lembaga.

"Jadi untuk daerah tadi 598, untuk lembaga-lembaga sosial, lembaga keagamaan, pondok pesantren, tokoh-tokoh sebanyak 500 sapi, jadi semuanya 1.098 ekor sapi," pungkasnya.

Sumber: Tribunnews.com