TRIBUNNEWS.COM - Pencoretan Cathlyn Yvaine Lesmana, siswi asal Makassar dari seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), menuai sorotan publik.
Cathlyn yang disebut telah berada di posisi ke-3 dari lima calon yang lolos mendadak digantikan peserta lain.
Peristiwa itu viral di media sosial dan memicu kritik dari berbagai kalangan tentang mekanisme penilaian hingga pengumuman peserta yang lolos menuju seleksi tingkat nasional.
Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menyebut masyarakat berhak curiga terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam proses seleksi yang dinilai tidak transparan.
Ia mengatakan publik wajar mempertanyakan objektivitas seleksi apabila peserta yang telah dinyatakan lolos kemudian dicoret tanpa penjelasan terbuka.
Menurut dia, BPIP sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembinaan ideologi dan ikut dalam proses seleksi Paskibraka seharusnya menjaga profesionalitas serta objektivitas.
“Kasus Cathlyn ini memunculkan tanda tanya besar di publik. Bagaimana mungkin peserta yang sudah lolos dan berada di peringkat atas tiba-tiba dicoret lalu diganti peserta lain. Ini menimbulkan dugaan adanya proses yang tidak transparan,” kata Muslim Arbi dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).
“BPIP jangan sampai dipersepsikan publik sebagai lembaga yang sarat kepentingan politik. Seleksi Paskibraka harus objektif, profesional, dan bersih dari intervensi,” imbuhnya.
Baca juga: Siapa Cathlyn Yvaine Lesmana? Calon Paskibraka Viral asal Makassar yang Dicoret Meski Lolos Seleksi
Muslim Arbi juga menyinggung posisi Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang selama ini diketahui menjadi Dewan Pengarah BPIP.
Karena itu, Ia menilai publik akhirnya mengaitkan polemik seleksi Paskibraka dengan dugaan pengaruh elite politik tertentu.
“Karena BPIP dikaitkan dengan Megawati sebagai Dewan Pengarah, maka publik akhirnya bertanya-tanya apakah ada pengaruh politik dalam proses seleksi ini. Dugaan seperti itu muncul karena mekanismenya tidak transparan,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah membuka seluruh hasil penilaian secara terang-benderang agar polemik tidak terus berlanjut.
Menurutnya, seleksi Paskibraka seharusnya menjadi ruang pembinaan generasi muda yang bebas dari kepentingan politik praktis.
“Kalau memang objektif, buka saja seluruh hasil penilaian peserta. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Publik ingin tahu dasar kenapa Cathlyn dicoret,” katanya.
Selain itu, Muslim Arbi menilai kemampuan Cathlyn yang disebut menguasai bahasa Inggris dan Mandarin semestinya menjadi nilai tambah dalam seleksi menuju tingkat nasional.
“Kalau memang siswi itu punya kemampuan bahasa asing dan prestasi bagus, mestinya diapresiasi. Jangan sampai anak-anak berprestasi kehilangan kesempatan karena faktor nonteknis,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Makassar Muhammad Fahmi mengatakan pihaknya menilai mekanisme penilaian tidak terbuka.
"Tim penilai kan banyak unsur, dari informasi kami himpun. Teman-teman tidak bisa masuk dalam ruang penilaian," ujarnya, dikutip dari Tribun-Timur.com.
Ia menuturkan kegiatan seleksi dilakukan secara terbuka, namun penilaiannya tidak transparan.
"Tapi penilaian pengumuman ini kenapa tertutup dan dua kali dilaksanakan."
"Satu kali dulu, baru dikeluarkan pendamping. Penilaian selanjutnya baru diumumkan. Kita tidak permasalahkan siapapun lolos," kata Fahmi.
Sementara itu, Direktur Penyelenggaraan Program Paskibraka BPIP Pusat Fuad Lutfi menepis isu rasisme dan diskriminasi dalam seleksi Paskibraka di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Ia membantah narasi yang mengaitkan seleksi dengan isu suku, agama, ras, maupun latar belakang tertentu.
Fuad menegaskan peserta dinilai berdasarkan indikator seleksi nasional tanpa membedakan latar belakang tertentu.
“Seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama dan dinilai berdasarkan indikator seleksi yang telah ditetapkan secara nasional,” ujarnya, Kamis, (28/5/2026), dilansir laman resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Fuad juga memberi penjelasan mengenai penggunaan bahasa daerah dalam sesi wawancara yang sempat menjadi sorotan publik.
Menurutnya, pertanyaan mengenai kemampuan bahasa daerah bukan bagian dari komponen penilaian yang menentukan kelulusan peserta.
Ia mengatakan penggunaan bahasa daerah itu hanya bagian dari dialog pewawancara untuk melihat kemampuan dan wawasan peserta secara umum karena akan mewakili daerahnya.
Terkait polemik yang ramai di media sosial, Fuad meminta masyarakat melihat seleksi secara utuh dan bijaksana, tidak hanya berdasar potongan informasi yang beredar di media sosial saja.
Jika ditemukan hal yang perlu diklarifikasi, ia menyatakan BPIP akan berkoordinasi dengan panitia seleksi tingkat provinsi sesuai kewenangan yang berlaku.
BPIP juga menegaskan peserta CYL yang mendapat sorotan publik tidak masuk dalam tiga besar peserta Sulawesi Selatan yang direkomendasikan mengikuti tahapan seleksi tingkat nasional berdasarkan hasil akumulasi penilaian seluruh tahapan seleksi.
Fuad menjelaskan, proses penilaian dalam seleksi Paskibraka dilakukan secara menyeluruh untuk melihat kesiapan peserta sebagai calon pelaksana tugas kenegaraan.
Fuad mengatakan terdapat banyak komponen yang menjadi dasar penilaian, mulai dari kesehatan, kesamaptaan, peraturan baris-berbaris (PBB), kepribadian, wawasan kebangsaan, hingga kesiapan mental dan disiplin peserta.
Seleksi dilakukan berjenjang mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga verifikasi nasional. Fuad menjelaskan, dari setiap provinsi akan dipilih tiga pasang peserta yang selanjutnya mengikuti tahapan seleksi pusat.
“Memang nanti ada perangkingan atau akumulasi nilai dari seluruh tahapan seleksi. Akumulasi nilai tertinggi itulah yang menjadi pertimbangan untuk diutus mengikuti seleksi tingkat pusat,” ujarnya.
(Tribunnews.com/Gilang, Renald) (Tribun-Timur.com/Faqih I)
