TRIBUNPALU.COM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat sinergi pengelolaan fiskal antara APBN dan APBD.

Langkah ini untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global.

Ketegangan geopolitik antara Rusia-Ukraina serta Amerika Serikat-Iran menjadi pemicu ketidakpastian tersebut.

Melalui pengelolaan anggaran yang hati-hati, pemerintah berupaya memitigasi dampak eksternal bagi masyarakat.

Pada level nasional, instrumen APBN diarahkan untuk menjaga daya beli publik dan mendukung transformasi ekonomi.

Sinergi ini penting ntuk memastikan efektivitas belanja publik di tingkat daerah.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah hingga April 2026 mencatatkan performa impresif sebesar 8,32 persen (yoy).

Angka ini berada jauh di atas rata-rata Pertumbuhan Ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,61 persen (yoy).

Capaian pertumbuhan tersebut menempatkan Sulawesi Tengah di peringkat ketiga nasional.

Baca juga: Tinjau RTLH di Desa Polma, Wabup Sigi Minta Warga Proaktif Laporkan Rumah Tak Layak Huni

Baca juga: Wali Kota Palu Jadwalkan Audiensi Khusus dengan Perusahaan Tambang Watusampu, 2 Juni 2026

Provinsi ini berada tepat di bawah Maluku Utara dan Nusa Tenggara Barat.

Sektor Industri Pengolahan menjadi penyumbang laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Komoditas besi baja, nikel, dan kokas menjadi penggerak utama pada lapangan usaha tersebut.

Selain sektor industri, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan turut memberikan kontribusi besar.

Sektor ini digerakkan oleh realisasi belanja pemerintah yang bersumber dari APBN dan APBD.

Dari sisi inflasi, Sulawesi Tengah mencatatkan angka 2,83 persen (yoy) dan 0,38 persen (m-to-m).

Realisasi ini menunjukkan kinerja positif dalam menjaga kestabilan harga dan daya beli.

Hingga 30 April 2026, pendapatan APBN regional terealisasi sebesar Rp2,39 triliun atau 26,66 persen dari target.

Namun, capaian ini mengalami kontraksi sebesar 15,21 persen (yoy).

Penerimaan perpajakan, khususnya pajak dalam negeri, mendominasi pendapatan dengan realisasi Rp1,29 triliun. Angka tersebut setara dengan 22,18 persen dari target yang ditetapkan.

Sementara itu, realisasi belanja APBN regional telah mencapai Rp7,14 triliun atau 33,87 persen dari pagu.

Belanja ini tumbuh sebesar 10,93 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Realisasi belanja APBN didominasi oleh dana Transfer Ke Daerah (TKD).

Penyaluran DAU tercatat Rp3,67 triliun, DAK Non-Fisik Rp1,002 triliun, DBH Rp295,11 miliar, dan Dana Desa Rp170,61 miliar.

Tingginya realisasi belanja dibanding pendapatan memicu defisit pada APBN regional.

Baca juga: Sunan Kalijaga Mendadak Mundur Dampingi Erin, Tegaskan Ogah Ikut Campur Urusan Eks Klien

Hingga akhir April 2026, defisit APBN di Sulawesi Tengah tercatat sebesar Rp4,75 triliun.

Pada sektor APBD, pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah terealisasi sebesar Rp4,28 triliun.

Angka ini mencapai 20,16 persen dari target, dengan pertumbuhan 11,17 persen (yoy).

Pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer pusat sebesar Rp3,56 triliun, sementara PAD hanya Rp707,15 miliar.

Kondisi ini menunjukkan kemandirian fiskal daerah masih rendah di angka 11,26 persen.

Realisasi belanja APBD mencapai Rp4,29 triliun, didominasi belanja pegawai sebesar Rp3,08 triliun atau 71,79 persen.

Struktur ini menyebabkan APBD Sulawesi Tengah mengalami defisit Rp9,52 miliar.

Ke depan, pemerintah daerah perlu mendorong diversifikasi ekonomi guna memperluas basis pajak dan meningkatkan PAD.

Optimalisasi belanja produktif menjadi prioritas demi mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif.(*)