Perundingan dengan AS Memanas, Negosiator Utama Iran: Teheran Tak Percaya Janji Musuh

TRIBUNNEWS.COM - Iran menegaskan tidak akan menyetujui kesepakatan apa pun dengan Amerika Serikat (AS) sebelum hak-hak rakyat Iran dipastikan terlindungi.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Parlemen Iran sekaligus negosiator utama, Mohammad Bagher Ghalibaf, di tengah berlanjutnya pertukaran proposal antara Teheran dan Washington terkait upaya mengakhiri konflik di kawasan.

Baca juga: Negosiasi AS-Iran Mengerucut, Pencairan Dana dan Selat Hormuz Jadi Kunci Kesepakatan

Dalam pernyataan yang disiarkan televisi pemerintah Iran pada Minggu (31/5/2026), Ghalibaf mengatakan para negosiator Iran tidak menaruh kepercayaan pada janji maupun pernyataan yang disampaikan pihak AS.

"Kami tidak akan menyetujui kesepakatan apa pun sampai benar-benar yakin bahwa hak-hak rakyat Iran telah dipenuhi," ujar Ghalibaf.

Ia menambahkan bahwa tim perunding Iran "tidak mempercayai perkataan maupun janji musuh", menegaskan sikap hati-hati Teheran dalam proses negosiasi yang sedang berlangsung.

Pernyataan tersebut muncul setelah sejumlah laporan media AS, termasuk The New York Times dan Axios, menyebut Presiden Donald Trump mengembalikan rancangan kerangka kesepakatan terbaru dengan syarat yang lebih ketat.

Namun, rincian perubahan yang diminta Washington belum dipublikasikan.

Dalam wawancara dengan Fox News, Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui kesepakatan.

"Saya lebih memilih mendapatkan kesepakatan karena kami bisa segera membuka Selat itu setelah penandatanganan. Satu jaminan yang saya miliki adalah tidak akan ada senjata nuklir," kata Trump.

Di sisi lain, media Iran melaporkan kalau Teheran menginginkan pencairan sekitar 12 miliar dolar AS aset yang dibekukan sebelum memasuki negosiasi substantif mengenai program nuklirnya.

Iran juga membantah pernyataan Trump yang sebelumnya menyebut stok uranium yang telah diperkaya akan dimusnahkan sebagai bagian dari kesepakatan.

Teheran menyebut klaim tersebut tidak berdasar dan menegaskan belum ada kesepakatan mengenai hal tersebut.

Selain isu nuklir, Iran disebut menginginkan Lebanon menjadi bagian dari pembahasan dalam kesepakatan mendatang.

Langkah itu dilakukan di tengah berlanjutnya konflik di kawasan serta tudingan Beirut bahwa Israel menjalankan kebijakan "bumi hangus" melalui perluasan operasi militernya terhadap kelompok Hezbollah yang didukung Iran.

Baca juga: Pasukan Israel Pakai Taktik Bumi Hangus di Lebanon: Tanda-Tanda Mau Caplok Wilayah Tetangga

Sementara itu, Trump kembali menegaskan bahwa opsi militer tetap tersedia apabila jalur diplomasi tidak menghasilkan kesepakatan.

"Saya tidak terburu-buru. Jika kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan, maka ini akan berakhir dengan cara yang berbeda," ujar Trump.

Trust Issue

Pernyataan Ghalibaf menunjukkan posisi tawar Iran masih keras meski jalur diplomasi dengan AS tetap terbuka. 

Sikap tidak percaya terhadap komitmen Washington menjadi hambatan utama dalam mencapai kesepakatan baru, terutama setelah pengalaman keluarnya AS dari perjanjian nuklir sebelumnya.

Kondisi ini membuat peluang tercapainya kesepakatan jangka pendek masih penuh ketidakpastian, sementara risiko eskalasi militer tetap membayangi kawasan Timur Tengah.