SURYA.CO.ID - Belakangan ini, media sosial ramai dengan serangan dan komentar negatif yang dialamatkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Mulai dari Facebook, X (Twitter), YouTube, Instagram, hingga Threads, semuanya terlihat kompak menyerang.
Menurut pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, fenomena ini sudah tidak wajar.
Ini bukan sekadar netizen yang sedang iseng atau kritik biasa, melainkan sebuah serangan yang teratur dan memiliki tujuan tertentu.
“Kalau kita lihat polanya, ini bukan sekadar kritik spontan masyarakat. Ada orkestrasi narasi, ada pengulangan isu, ada penggiringan emosi publik, dan ada target utama yaitu menurunkan legitimasi Presiden Prabowo di mata rakyat,” kata Amir Hamzah, Sabtu (30/5/2026).
Baca juga: Sosok Ryamizard Ryacudu, Jenderal TNI yang Meninggal Hari Ini: Mantan Menteri Pertahanan RI
Amir menjelaskan, serangan digital yang terstruktur itu mudah dikenali.
Cirinya, ada satu isu negatif yang tiba-tiba muncul bersamaan di semua media sosial dalam waktu yang hampir sama.
Isu tersebut kemudian digoreng melalui video pendek, meme, akun-akun tanpa nama (anonim), hingga influencer politik.
Tujuannya satu, yakni menggiring opini masyarakat. Dalam dunia intelijen, hal ini disebut psychological operation atau perang psikologis untuk mengacak pikiran publik.
“Tujuan akhirnya bukan hanya membuat pemerintah dikritik, tapi menciptakan ketidakpercayaan publik secara luas. Itu yang disebut delegitimasi,” ujarnya.
Menurut Amir, cara seperti ini sudah sering terjadi di berbagai negara untuk menggoyang pemerintah sebelum taktik politik yang lebih besar dimulai.
Saat ini, perang tidak selalu menggunakan tank atau senjata militer.
Serangan bisa dilakukan melalui sektor ekonomi maupun lewat jempol netizen di media sosial untuk membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahannya sendiri.
“Sekarang perang itu hybrid war. Medan tempurnya bukan hanya militer, tetapi juga media sosial. Kalau opini publik berhasil dikendalikan, maka stabilitas politik bisa diguncang tanpa harus mengerahkan pasukan,” katanya.
Amir juga menilai gerakan seperti ini membutuhkan modal yang sangat besar karena melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara terus-menerus.
“Operasi seperti ini mahal. Butuh buzzer, tim produksi konten, distribusi isu, penguatan algoritma, sampai pengelolaan trending topic. Jadi kalau berlangsung massif dan konsisten, sulit disebut organik,” ujarnya.
Karena membutuhkan biaya besar dan taktik yang rapi, Amir menduga ada keterlibatan kelompok elite politik yang memahami cara kerja dunia intelijen.
“Dalam dunia intelijen, kegagalan membaca eskalasi kerusuhan adalah persoalan serius," ungkapnya.
“Kalau setiap hari publik disuguhi narasi negatif, lama-lama terbentuk kesan bahwa negara sedang gagal. Itu teknik klasik dalam operasi persepsi,” ujarnya.
Karena itu, Amir mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap remeh persoalan ini.
Pemerintah perlu bergerak cepat untuk melacak siapa dalang di balik gerakan tersebut, dari mana sumber pendanaannya, serta bagaimana jaringan mereka bekerja.
“Intelijen modern harus mampu membaca traffic opini digital. Karena hari ini serangan terhadap negara bisa dimulai dari algoritma,” katanya.
Baca juga: Mengenang Ryamizard Ryacudu: Sahabat Seperjuangan Presiden Prabowo yang Wakafkan Nyawa untuk NKRI
