TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat pertahanan menilai utang alutsista Indonesia senilai 34,8 miliar Dolar AS atau sekitar Rp622 triliun (kurs Rp17.881 per Dolar AS) perlu difokuskan pada tiga prioritas utama di tengah tekanan fiskal dan ketidakpastian ekonomi global.
Langkah tersebut dinilai penting agar program modernisasi pertahanan tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.
Nilai pinjaman itu juga tercatat meningkat dibanding periode 2020–2024 yang mencapai 34,7 miliar Dolar AS.
Pengamat Pertahanan Alman Helvas Ali menyebut, besarnya anggaran tidak akan berdampak optimal jika tidak diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak bagi kesiapan operasional pertahanan nasional.
1. Perkuat Dukungan Logistik Alutsista Eksisting
Prioritas pertama adalah pemenuhan Integrated Logistic Support (ILS) atau dukungan logistik terintegrasi bagi alutsista yang sudah dimiliki.
Komponen ini mencakup suku cadang, perawatan, dan dukungan operasional agar sistem senjata yang telah dibeli dapat berfungsi optimal dalam jangka panjang.
Alman mencontohkan sejumlah platform strategis seperti Rafale, Airbus A400M, hingga fregat Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) yang masih membutuhkan penguatan dukungan logistik.
“ILS itu artinya suku cadang, perawatan, dan lain-lain,” ujar Alman dalam diskusi Pengadaan Peralatan Pertahanan Berbasis Value for Money di Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (31/5/2026).
2. Penguatan Kapal Selam dan Kekuatan Laut
Prioritas kedua adalah penguatan kemampuan TNI Angkatan Laut, khususnya kapal selam dan fregat.
Meski Indonesia telah memesan kapal selam Scorpene dari Prancis, kapal tersebut diperkirakan baru siap beroperasi pada 2031–2032, sehingga terdapat kebutuhan jembatan kemampuan dalam jangka menengah.
“Artinya kita membutuhkan kapal selam baru yang mungkin bisa siap dalam waktu 2 sampai 3 tahun,” kata Alman.
Selain itu, penambahan fregat PPA dinilai penting untuk memperkuat struktur satuan kapal eskorta TNI AL.
“Karena kita butuh minimal terbentuk satu divisi fregat PPA di dalam Satkor,” ujarnya.
Baca juga: Anggaran Alutsista 2027 Naik Tajam, Purbaya Pastikan Subsidi BBM dan MBG Aman
3. Melengkapi Persenjataan Platform yang Ada
Prioritas ketiga adalah melengkapi sistem persenjataan pada platform yang sudah dimiliki agar tidak terjadi kesenjangan antara kapal atau sistem tempur dengan senjata pendukungnya.
Alman juga menilai sebagian kebutuhan dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri, terutama untuk kapal patroli yang dinilai masih memungkinkan diproduksi lokal.
“Bahkan barang-barang itu bisa dibikin oleh galangan dalam negeri khususnya untuk kapal patroli,” ujarnya.
Alman menegaskan bahwa efektivitas anggaran tidak hanya bergantung pada besaran dana, tetapi pada ketepatan prioritas dalam penggunaannya.
Ia bahkan menyebut, pengurangan anggaran sekalipun masih dapat berjalan efektif selama arah kebijakan tetap jelas dan fokus pada kebutuhan utama.
“Jadi anggaran USD34,8 miliar itu kalaupun dipotong setengahnya sebenarnya masih bisa efektif kalau pemerintah mau,” ujarnya.
Baca juga: Dudung Ungkap Sakit yang Diderita Ryamizard Ryacudu Sebelum Wafat
Dalam forum yang sama, mantan Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI Laksamana Muda TNI (Purn) Agung Pramono menekankan bahwa pengadaan alutsista harus berbasis perencanaan berlapis.
Perencanaan tersebut mencakup visi pemerintah, kebijakan pertahanan, strategi militer, hingga penentuan kebutuhan anggaran yang mempertimbangkan kondisi ekonomi, teknologi, dan potensi ancaman.
Baca juga: Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Teken Kerja Sama Pertahanan RI-Jepang, Fokus Industri dan Alutsista
Ia menilai sistem perencanaan yang matang memungkinkan pemerintah tetap adaptif menghadapi perubahan kondisi global.
“Kalau di tengah jalan ada persoalan ekonomi global yang seperti saat ini, itu akan pindah ke mana. Itulah perencanaan yang memang siap untuk menghadapi perubahan-perubahan seperti adanya ekonomi global yang seperti saat ini,” kata Agung.
Diskusi tersebut juga menghadirkan ekonom sekaligus Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, yang memaparkan tantangan fiskal dan moneter Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.
