TRIBUNTRENDS.COM - Fenomena jalan rusak, banjir, pelayanan publik, hingga berbagai persoalan daerah yang mendadak viral di media sosial kini menjadi tantangan baru bagi para kepala daerah.
Di era digital, sebuah keluhan warga yang diunggah melalui telepon genggam dapat menyebar dalam hitungan menit dan menjadi perhatian publik secara luas.
Namun, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai kondisi tersebut tidak perlu disikapi dengan rasa takut.
Sebaliknya, sorotan publik harus menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk bekerja lebih cepat, lebih peka, dan lebih dekat dengan masyarakat.
Baca juga: Ahmad Luthfi Resmikan Daycare Khusus Buruh: Jangan Seperti di Jogja, Disuruh Rawat Malah Diikat
Menurut Luthfi, menjadi pejabat publik berarti siap menerima kritik, pengawasan, bahkan menjadi perbincangan di ruang publik.
Yang terpenting bukan menghindari viralnya sebuah persoalan, melainkan bagaimana pemerintah mampu hadir memberikan solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Ahmad Luthfi saat menghadiri Rembug Pembangunan Jawa Tengah untuk wilayah Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora pada Selasa (26/5/2026).
Dalam forum tersebut, Wakil Bupati Blora Sri Setyorini menyinggung kondisi Jalan Cepu-Randublatung yang sempat menjadi sorotan masyarakat karena mengalami kerusakan dan ramai diperbincangkan di media sosial.
Menanggapi hal tersebut, Luthfi menegaskan bahwa fenomena viral merupakan sesuatu yang lumrah bagi seorang pejabat publik.
“Kalau kita sebagai pejabat publik viral biasa. Lek enggak viral jenengan jangan jadi pejabat publik gitu,” ujar Luthfi.
Menurut mantan Kapolda Jawa Tengah itu, perhatian publik terhadap berbagai persoalan daerah seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman.
Justru dari situ pemerintah dapat mengetahui secara langsung kebutuhan dan keluhan masyarakat yang harus segera ditangani.
Karena itu, ia meminta para kepala daerah tidak terpaku pada kegaduhan yang muncul di media sosial, tetapi lebih fokus melakukan langkah-langkah mitigasi terhadap berbagai persoalan yang berpotensi memicu keresahan warga.
Luthfi menjelaskan bahwa hampir seluruh daerah menghadapi tantangan yang serupa, terutama terkait infrastruktur jalan yang kerap menjadi sumber keluhan masyarakat.
Menurut dia, tugas kepala daerah bukan menghindari kritik, melainkan memastikan setiap masalah dipetakan dengan baik dan ditangani sesuai kemampuan daerah.
“Tetapi, bagaimana kita harus lebih rajin untuk bisa memitigasi daripada problem jalan di wilayah kita,” katanya.
Ia menilai proses mitigasi harus dilakukan sejak awal, mulai dari pengecekan kondisi lapangan hingga penyusunan langkah penanganan berdasarkan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Dan problemnya sama semua,” imbuh Luthfi.
Dengan keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini, kata dia, dibutuhkan kecermatan dalam menentukan prioritas pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Baca juga: Klarifikasi Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Usai Namanya Terseret OTT KPK Fadia A Rafiq
Untuk menggambarkan pentingnya menentukan prioritas pembangunan, Luthfi mencontohkan sebuah peristiwa yang sempat menghebohkan publik di Kabupaten Sragen.
Saat itu, seorang kepala desa melakukan aksi mandi lumpur sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan rusak yang belum kunjung diperbaiki. Aksi tersebut kemudian viral dan menjadi perhatian masyarakat luas.
Setelah mengetahui kejadian itu, Luthfi mengaku langsung meminta penjelasan kepada Bupati Sragen terkait kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Dari penjelasan yang diterimanya, pemerintah kabupaten ternyata telah memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan prioritas pembangunan jalan.
Ruas jalan yang diprotes memang membutuhkan biaya perbaikan yang besar, namun manfaat ekonominya dinilai tidak sebesar proyek-proyek lain yang sedang dikerjakan pemerintah daerah.
Sebaliknya, terdapat ruas jalan lain yang dianggap lebih strategis karena mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dalam skala lebih luas.
Kondisi itulah yang menurut Luthfi harus dipahami masyarakat, sekaligus menjadi tugas pemerintah untuk menjelaskan alasan di balik setiap kebijakan yang diambil.
Luthfi menegaskan bahwa kemampuan fiskal daerah tidak selalu memungkinkan seluruh persoalan diselesaikan dalam waktu bersamaan.
Karena itu, kepala daerah harus memiliki keberanian dan kecermatan dalam menentukan program prioritas yang paling mendesak serta memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.
“Nah, makanya yang bisa memanage yang tahu wilayah adalah para bupati, walikota, dan dinasnya harus mempunyai skala prioritas," ucapnya.
Menurut dia, tekanan fiskal yang dialami banyak daerah saat ini membuat pemerintah harus mampu menyusun strategi pembangunan secara realistis.
“Karena dengan keterbatasan fiskal dan tekanan fiskal di tempat kita, kita harus bisa menyiasati yang semacam itu. Nggih,” terang Luthfi.
Baca juga: Klarifikasi Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Usai Namanya Terseret OTT KPK Fadia A Rafiq
Dalam kesempatan tersebut, Luthfi juga mengingatkan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak terlalu mempersoalkan siapa yang bertanggung jawab atas suatu ruas jalan, apakah pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.
Yang menjadi perhatian utama warga adalah kondisi jalan yang mereka gunakan setiap hari.
“Yang lebih utama masyarakat tidak pernah tahu bahwa itu jalannya siapa. Prinsip jalanku kudu (harus) mulus,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah lebih aktif membangun komunikasi dengan masyarakat, menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi pemerintah, sekaligus menyampaikan langkah-langkah yang sedang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Lah itu harus kita rangkul, kita reduksi mereka perlu apa, kita kasih pengertian dia dan lain sebagainya," tambahnya.
Bagi Luthfi, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk meredam kesalahpahaman sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Di akhir pernyataannya, Ahmad Luthfi juga menyinggung program Inpres Jalan Daerah (IJD) yang selama ini menjadi harapan banyak daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Ia bahkan berjanji akan mengajak para bupati dan wali kota di Jawa Tengah untuk bersama-sama memperjuangkan berbagai usulan pembangunan jalan ke pemerintah pusat.
“Jadi yang IJD-IJD, Pak nanti kumpulin bupati-bupati suruh di belakang saya kita ke sana ya. Kumpulkan jadi satu kita akan berangkat bersama-sama ke Jakarta,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa di tengah derasnya arus kritik dan viralnya berbagai persoalan daerah, pemerintah dituntut tidak hanya responsif menghadapi sorotan publik, tetapi juga mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
Dalam pandangan Luthfi, viral hanyalah konsekuensi dari jabatan publik, sedangkan yang jauh lebih penting adalah kemampuan pemimpin daerah menjawab kebutuhan rakyat yang mereka layani.
***
(TribunTrends/Kompas)
