BANGKAPOS.COM - Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menegaskan tekadnya untuk bertindak tegas terhadap setiap pabrik atau perusahaan kelapa sawit yang terbukti berbuat nakal. Ketegasan ini merupakan respons langsung terhadap instruksi Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, yang memerintahkan seluruh kepala daerah dari tingkat gubernur hingga bupati dan wali kota untuk memperketat pengawasan terhadap perusahaan kelapa sawit.
Langkah pengawasan intensif tersebut bertujuan untuk mengawal implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra sekaligus menyikapi penurunan tajam harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.
Hidayat Arsani memastikan bahwa pemerintah daerah tidak akan ragu dalam menjatuhkan sanksi berat kepada perusahaan yang memicu ketidakstabilan harga TBS kelapa sawit. Ia memberi peringatan keras tanpa pandang bulu:
"Yang nakal, akan kita tindak. Pabrik yang nakal memenangkan dirinya sendiri itu akan ditindak. Bila perlu ada pabrik yang nakal kita cabut izinya," kata Gubernur Babel, Hidayat Arsani kepada Bangkapos.com, Senin (1/6/2026) usai upacara Hari Lahir Pancasila di kantor Gubernur Babel.
Ia juga mendesak seluruh pabrik kelapa sawit di wilayah Babel untuk segera memulihkan harga pembelian sawit petani ke tingkat normal serta menyesuaikannya secara proporsional saat harga pasar dunia melonjak.
"Harga normal, kalau bisa, dunia naik dia harus naik juga. Jangan dibiarkan, intinya kalau ada pabrik yang nakal saya akan cabut izinya," kata dia.
Baca juga: Petani dan Pabrik Sawit di Babel Wajib Tahu, Satgas Pangan Siap Menindak Kecurangan Soal Harga TBS
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, turut memberikan perhatian serius terhadap fenomena anjloknya harga TBS kelapa sawit di Negeri Serumpun Sebalai tersebut.
Eddy menduga ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan momentum penurunan harga mendadak ini demi meraup keuntungan pribadi menyusul beredarnya wacana kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN.
"Terjadi seketika, kami melihat, persoalanya apa yang menjadi aturan baru. Karena aturan ekspor satu pintu itu kan baru dilaksanakan per 1 Januari 2027," kata Eddy Iskandar kepada Bangkapos.com, Selasa (26/5/2026) di kantor DPRD Babel.
Ia memaparkan bahwa saat ini regulasi ekspor masih berjalan normal, dan kementerian terkait telah menginstruksikan dinas di daerah untuk segera turun ke lapangan guna berkoordinasi dengan pihak pabrik. Pengecekan langsung ke pabrik-pabrik kelapa sawit dinilai sangat krusial sebagai bentuk mitigasi guna mengidentifikasi akar penyebab jatuhnya harga komoditas tersebut.
"Karena mengatakan tangki penuh atau tidak, harus dilihat. Sehingga tidak menerima buah dari masyarakat. Jangan sampai pabrik mengambil keuntungan di dalam kondisi saat terjadinya perubahan ini," kata politisi Golkar ini.
Eddy secara lantang memperingatkan agar pemerintah daerah tidak boleh tunduk pada spekulan yang ingin memanfaatkan situasi sulit ini demi keuntungan sepihak.
"Pemerintah tentu tidak boleh kalah, dari segelintir orang yang ingin mengambil keuntungan sesaat seperti itu. Harus diutamakan kepentingan lebih besar ekonomi masyarakat dan daerah. Pemerintah daerah segera bentuk tim gabungan melibatkan APH, melihat kondisi ini, harga yang telah disepakati harus dijalankan," ujarnya.
Baca juga: Daftar Harga Sawit Terbaru di 9 Pabrik Kabupaten Bangka Setelah Sempat Anjlok
Rencana kebijakan serupa juga diungkap oleh Bupati Bangka Fery Insani. Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka merespons cepat keluhan tata niaga perkebunan dengan merencanakan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus. Satgas ini nantinya akan ditugaskan untuk memantau secara ketat perkembangan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit langsung di tingkat petani.
Langkah strategis tersebut diambil guna memastikan terciptanya transparansi serta keadilan harga yang diterima oleh masyarakat, khususnya para petani kelapa sawit di wilayah Kabupaten Bangka dan sekitarnya.
Bupati Bangka, Fery Insani, menegaskan agar seluruh manajemen perusahaan kelapa sawit bersikap lebih realistis dalam menetapkan harga beli sawit dari masyarakat.
Ia menyoroti adanya ketimpangan harga yang cukup jauh jika dibandingkan dengan wilayah tetangga seperti Pulau Belitung. Padahal menurutnya, faktor produksi dan indikator harga Crude Palm Oil (CPO) global saat ini relatif sama.
"Saya tidak berprasangka buruk (suudzon), tetapi tolong kalau memang harga CPO naik, harga beli TBS-nya juga harus realistis. Di Belitung saja bisa bagus harganya, kenapa di kita jauh sekali perbedaannya? Padahal bibitnya sama, pulau kita sama, dan harga CPO-nya juga sama," kata Fery Insani, Minggu (31/5/2026).
Menyikapi kondisi tersebut, orang nomor satu di Kabupaten Bangka ini memberikan warning atau peringatan keras terhadap Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di wilayahnya agar tidak mengabaikan kesejahteraan petani lokal.
Fery menyatakan bahwa dirinya tidak akan segan-segan mengambil tindakan hukum maupun sanksi administratif yang tegas apabila pihak perusahaan tetap membandel.
"Jangan paksa saya untuk mengambil tindakan tegas, dan saya akan ambil tindakan tegas kalau mereka tidak mau mendengar. Kita akan evaluasi izin-izinnya, terutama bagi perusahaan yang tidak memiliki kebun inti," tegasnya.
Sesuai dengan regulasi yang berlaku, setiap perusahaan pengolahan sawit sebenarnya diwajibkan untuk melampirkan bukti kerja sama atau kemitraan dengan kebun plasma maupun lahan masyarakat pada saat awal mendirikan pabrik.
Fery menambahkan bahwa Pemkab Bangka pada dasarnya mendukung penuh keberlangsungan dunia usaha serta berkomitmen menjaga iklim investasi daerah agar tetap kondusif. Kendati demikian, masuknya investasi harus berjalan beriringan dan selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
"Semua ini kita lakukan demi menuju tata kelola yang benar. Kita dorong agar perusahaan tetap kondusif dan iklim investasi kita juga kondusif. Cuman, kami minta tolong perhatikan juga harga di tingkat masyarakat," ungkapnya.
Sebelumnya, Bupati Bangka Fery Insani dengan didampingi Wakil Bupati Syahbudin, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda), serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait telah menggelar rapat koordinasi (rakor) mendesak bersama perwakilan PKS yang beroperasi di Kabupaten Bangka.
Agenda rakor tersebut secara khusus mengevaluasi dan membahas jalan keluar atas persoalan harga TBS kelapa sawit yang dalam beberapa hari terakhir dilaporkan mengalami penurunan sangat drastis, baik di kalangan petani swadaya maupun para pengepul. (bangkapos.com/ Adi Saputra/ Riki Pratama)
