TRIBUNMATARAMAN.COM, KEDIRI - Pemerintah Kota Kediri kembali menorehkan capaian positif dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Pemkot Kediri berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Opini WTP tersebut ditandai dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Kepala Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur Yuan Candra Djaisin kepada Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, pada Jumat (29/5/2026). Capaian ini menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kota Kediri dinilai telah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai ketentuan yang berlaku.

Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan tersebut. Menurutnya, prestasi ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, DPRD, serta dukungan masyarakat yang turut mengawasi jalannya pemerintahan.

"Alhamdulillah kami semua bersyukur Kota Kediri berhasil mempertahankan Opini WTP. Keberhasilan ini merupakan sinergi dari seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, DPRD dan seluruh elemen masyarakat yang aktif mengawasi sekaligus mengontrol kinerja pemerintah daerah. Sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel," kata Vinanda.

Baca juga: Penutupan Jembatan Kaliombo Kediri Picu Kepadatan, Warga Harap Pekerjaan Rampung Lebih Cepat

Menurut wali kota yang akrab disapa Mbak Wali tersebut, capaian WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bukti bahwa setiap anggaran yang berasal dari masyarakat dikelola secara tertib, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di tengah tantangan ekonomi dan tuntutan efisiensi anggaran, Pemkot Kediri tetap berupaya menjaga keseimbangan antara kehati-hatian pengelolaan keuangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Hal ini menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat kredibilitas pemerintah daerah di mata masyarakat, pemerintah pusat, maupun para pemangku kepentingan lainnya," ungkapnya.

Vinanda menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola keuangan harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Karena itu, berbagai program dan alokasi anggaran diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengendalian inflasi, penguatan UMKM, hingga transformasi digital pelayanan publik.

Ia menjelaskan pengawasan internal juga terus diperkuat melalui optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas perencanaan, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas program. "Dengan demikian, anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberikan output dan outcome yang nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Meski berhasil mempertahankan opini WTP selama 12 tahun beruntun, Pemkot Kediri masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah menjaga konsistensi disiplin, integritas, dan kualitas tata kelola di seluruh perangkat daerah di tengah perkembangan regulasi keuangan yang semakin kompleks. Selain itu, tertib administrasi, pengelolaan aset daerah, hingga penguatan sistem pengendalian internal juga harus terus ditingkatkan agar mampu mengikuti dinamika pembangunan.

Kepala BPPKAD Kota Kediri Sugeng Wahyu mengatakan konsistensi meraih opini WTP tidak lepas dari komitmen kuat pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

"Pemkot Kediri terus mendorong integrasi sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan berbasis teknologi informasi agar proses menjadi lebih transparan, akurat, dan mempermudah pengawasan. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset serta budaya kerja yang menekankan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi juga terus diperkuat," ujarnya.

(Luthfi Husnika/TribunMataraman.com)