TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta menaruh perhatian serius terhadap kondisi perekonomian masyarakat yang dinilai kian memburuk belakangan ini.

Keluhan terkait sulitnya mencari lapangan kerja hingga lonjakan harga kebutuhan pokok menjadi persoalan krusial yang harus segera direspons oleh pemerintah daerah.

​Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Eko Suwanto mengungkapkan, berdasarkan hasil serap aspirasi yang dilakukan para kader di akar rumput, masyarakat saat ini tengah dihadapkan pada situasi yang tidak mudah. 

Ditemui selepas upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Kantor DPC PDIP Kota Yogyakarta, Senin (1/6/26), ia menyebut, keluhan lesunya dunia usaha hingga urusan isi dompet, sangat mendominasi.

"Situasi ekonomi bukannya semakin bagus, ini malah semakin buruk. Mencari pekerjaan susah, kemudian bisnis juga situasinya tidak mudah," katanya.

​Merespons kondisi tersebut, Eko pun menginstruksikan kepada seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih di Kota Pelajar untuk tidak tinggal diam. 

Ia meminta struktur partai hingga tingkat terbawah untuk langsung bergerak menangkap, sekaligus mengakomodir dan memperjuangkan keluh kesah mereka.

​"Dalam upacara tadi sudah kami sampaikan, untuk seluruh kader segera turun ke masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan berjuang bersama-sama masyarakat," tegasnya.

Baca juga: Peringati HUT Ke-79 Pemkot Yogya, Ribuan Orang Bakal Turun ke Jalan Ngepel Kawasan Malioboro

​Saat berkeliling menyambangi warga, Ketua Komisi A DPRD DIY tersebut membeberkan, terdapat tiga persoalan utama yang paling banyak dikeluhkan di tingkat akar rumput. 

Selain urusan sulitnya mendapat pekerjaan dan kenaikan harga sembako yang menjerat daya beli, masyarakat juga dihantui masalah kerawanan keamanan, imbas maraknya kejahatan jalanan.

Eko pun menandaskan, fenomena kejahatan jalanan tidak dapat dilepaskan dari dampak domino akibat situasi perekonomian yang terus menjepit.

Ketiga persoalan pelik ini pun menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah daerah, yang sesegera mungkin harus diselesaikan secara lintas sektoral.

"Orang tua harus diedukasi. Kalau ada orang tua yang punya masalah pekerjaan, dibantu pekerjaan. Kalau ada orang tua bermasalah dengan perekonomian, dibantu usahanya," tegasnya.

​Berawal dari tumpukan aduan masyarakat tersebut, pihaknya mendesak pemerintah daera baik Pemerintah Daerah (Pemda) DIY maupun Pemkot Yogyakarta, untuk mengambil langkah konkret.

​Ia menegaskan, salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah kebijakan anggaran ke depan harus benar-benar menyentuh lapisan masyarakat terdampak.

​"Ya, pemerintah daerah harus fokus menyusun APBD-nya untuk pro-poor budget (anggaran pro-miskin) dan juga pro-poor policy (kebijakan pro-miskin)," tandasnya.

​"Artinya apa? Anggaran itu harus fokus dan diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan perbaikan ekonomi masyarakat secara langsung," pungkas Eko. (aka)