TRIBUNJAMBI.COM – Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, melontarkan kritik keras terhadap kinerja DPR RI yang dinilainya semakin kehilangan peran sebagai lembaga pengawas pemerintah.
Dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) di Jakarta Timur, Senin (1/6/2026), Ray menilai sebagian anggota parlemen kini lebih sering tampil sebagai pembela kebijakan pemerintah dibanding menjalankan fungsi pengawasan yang menjadi mandat konstitusional mereka.
Menurut Ray, kondisi tersebut mengingatkannya pada istilah populer pada era Orde Baru yang menggambarkan perilaku anggota DPR melalui singkatan "5D", yakni datang, duduk, diam, dengar, dan duit.
Namun, kata dia, situasi saat ini bahkan telah berkembang menjadi "5D plus 1H".
"Sekarang ada tambahan satu huruf lagi, yaitu H, humas presiden," ujar Ray dalam forum diskusi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan sebagai kritik terhadap fenomena yang menurutnya semakin sering terlihat di parlemen, yakni anggota DPR yang lebih aktif menjelaskan atau membela pernyataan pemerintah kepada publik daripada melakukan evaluasi terhadap substansi kebijakan yang disampaikan.
Baca juga: Penjelasan Ending Film Agak Laen Menyala Pantiku, Mencari Harta Koh Acim
Baca juga: Adhisty Zara Umumkan Pernikahan dengan Tsaqib, Unggah Potret Tengah Hamil
Ray mencontohkan respons sejumlah anggota DPR terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap masyarakat desa.
Menurutnya, ketika muncul perdebatan publik terkait pernyataan tersebut, DPR semestinya menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan pemerintah atau menggelar rapat bersama kementerian terkait.
Namun yang terjadi, kata Ray, justru sejumlah anggota DPR tampil memberikan interpretasi dan klarifikasi atas pernyataan Presiden.
Ia secara khusus menyinggung sikap Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun yang memberikan penjelasan kepada publik mengenai maksud pernyataan Presiden.
"Padahal tugas DPR adalah mengawasi dan meminta penjelasan kepada pemerintah, bukan menjadi pihak yang menjelaskan pernyataan pemerintah," katanya.
Selain itu, Ray juga menyoroti polemik bantuan sapi kurban Presiden yang sempat menjadi perbincangan publik.
Ia menilai pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang menjelaskan bahwa program bantuan hewan kurban Presiden tidak bertentangan dengan hukum maupun syariat semakin memperkuat kesan bahwa sebagian anggota DPR lebih banyak berperan sebagai pembela pemerintah.
Menurut Ray, kecenderungan tersebut berpotensi melemahkan sistem checks and balances yang menjadi salah satu fondasi utama demokrasi.
"Kalau parlemen sibuk menjadi juru bicara pemerintah, siapa yang menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan?" ujarnya.
Meski menyampaikan kritik keras, Ray menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi harus dihormati dan tidak boleh direspons secara represif.
Ia mengingatkan bahwa kritik terhadap lembaga negara merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat dan perlu dijaga keberadaannya.
Menurutnya, pengawasan yang kuat dari DPR sangat penting untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan publik.
Karena itu, Ray berharap kritik terhadap kinerja parlemen dapat menjadi pengingat agar DPR kembali memperkuat fungsi legislasi, anggaran, dan terutama pengawasan terhadap pemerintah.
"Fungsi checks and balances harus terus dijaga. Itu salah satu syarat penting agar demokrasi berjalan sehat dan kekuasaan tetap terkontrol," tuturnya.
