TRIBUNLOMBOK.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 62,4 juta penerima manfaat.
Meski demikian, data penerima manfaat yang selama ini digunakan belum sepenuhnya akurat.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya, mengungkapkan bahwa data penerima manfaat yang saat ini menjadi acuan program merupakan hasil pendataan yang dilakukan pada periode Mei hingga Juli 2024 dengan mengandalkan Babinsa sebagai ujung tombak pengumpulan data, yang hasilnya kemudian diteruskan secara berjenjang hingga tingkat Komando Daerah Militer.
Sony mengakui bahwa pada masa pengumpulan data awal tersebut, BGN menghadapi keterbatasan anggaran operasional yang belum tersedia, dan jumlah personel yang masih sangat minim.
Akibatnya, koordinasi formal lintas instansi yang seharusnya menjamin kualitas data tidak dapat dijalankan secara optimal.
Baca juga: 2.213 SPPG Masih Dalam Status Suspend
"Pada masa awal, BGN masih menghadapi keterbatasan sumber daya. Belum ada dukungan anggaran operasional dan personel masih sangat terbatas, sehingga koordinasi formal lintas instansi belum dapat dilakukan secara optimal," ujar Sony di Jakarta, Senin (1/6/2026).
Untuk memperbaiki kualitas data tersebut, BGN kini menjalankan proses validasi yang jauh lebih terstruktur.
Yakni melibatkan enam institusi seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, serta Kantor Staf Presiden.
Verifikasi tidak hanya dilakukan di tingkat pusat. Di lapangan, mekanisme pencocokan data dijalankan melalui koordinasi antara Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tingkat kecamatan dengan lurah dan kepala desa.
Pendataan ulang menyasar seluruh kelompok penerima manfaat mulai ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK, serta para santri di pondok pesantren.
Hasil validasi data kini dapat diakses secara terbuka melalui portal validasidatapm.bgn.go.id.
BGN secara aktif mendorong kepala sekolah, pengelola posyandu, lurah, kepala desa, camat, hingga kepala daerah untuk memeriksa data di wilayah masing-masing dan melaporkan jika ditemukan penerima yang belum terdata.
Bagi masyarakat yang mengetahui adanya ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik, maupun santri yang belum tercatat sebagai penerima manfaat MBG, laporan dapat disampaikan melalui Koordinator SPPI Kecamatan atau melalui hotline WhatsApp BGN di nomor 0851-1139-4466.
"Validasi data penerima manfaat menjadi prioritas kami agar pelaksanaan Program MBG semakin tepat sasaran. Kami juga melakukan verifikasi langsung dari tingkat bawah untuk memastikan data yang digunakan benar-benar akurat," tegas Sony.
(*)
