Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ahmad Syarifudin
TRIBUNSOLO.COM, SOLO – Kota Solo menempati urutan kedua kasus baru HIV/AIDS tertinggi di Jawa Tengah setelah Kota Semarang pada 2025.
Namun, tingginya angka kasus yang tercatat di Kota Bengawan ternyata tidak sepenuhnya berasal dari warga setempat.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo, dr. Retno Erawati Wulandari, mengungkapkan sekitar 80 persen kasus HIV/AIDS yang ditemukan di Solo merupakan warga luar daerah.
Kondisi ini terjadi karena banyak masyarakat dari kabupaten dan kota sekitar memilih menjalani pemeriksaan kesehatan di Solo yang dinilai memiliki fasilitas kesehatan lebih lengkap.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, kasus baru HIV/AIDS di Kota Solo tercatat mencapai 412 penderita, menempatkannya di posisi kedua tertinggi di Jawa Tengah.
“Dari kasus yang ditemukan di Solo, hanya 20 persen yang warga Solo, sisanya warga luar Solo,” kata dr. Retno.
Menurut dr. Retno, keberadaan fasilitas kesehatan yang memadai menjadi salah satu faktor utama yang membuat warga luar daerah datang ke Solo untuk melakukan pemeriksaan HIV/AIDS.
Selain fasilitas yang lengkap, aspek privasi juga menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat yang ingin memeriksakan kondisi kesehatannya.
“Banyak warga dari kabupaten sekitar memilih memeriksakan diri di Solo karena fasilitas kesehatannya lebih lengkap dan mereka merasa lebih nyaman menjaga privasi status kesehatannya,” paparnya.
Akibatnya, kasus yang terdeteksi melalui layanan kesehatan di Solo turut masuk dalam data pencatatan kasus Kota Solo, meskipun sebagian besar penderitanya bukan merupakan warga setempat.
Baca juga: 412 Kasus HIV/AIDS Solo, Pendamping ODHIV Ungkap Dua Perempuan Berisiko Tinggi Ditangani Awal Tahun
Di sisi lain, Dinas Kesehatan Kota Solo terus memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk Orang Dengan HIV (ODHIV).
Saat ini, seluruh puskesmas di Kota Surakarta telah berfungsi sebagai klinik PDP (Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan) untuk memberikan layanan yang lebih mudah dijangkau oleh pasien.
“Kami juga melakukan penguatan layanan kesehatan. Seluruh puskesmas Surakarta sudah menjadi klinik PDP untuk ODHIV. Peningkatan jejaring layanan dengan LSM juga dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus putus berobat atau lost to follow up, serta pemeriksaan konseling dan tes bagi populasi kunci yang dilaksanakan tim puskesmas bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat,” tambahnya.
(*)
