TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menegaskan pendidikan merupakan senjata utama untuk memutus rantai kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial di Ibu Kota.
Menurutnya, akses pendidikan yang merata menjadi kunci agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidupnya, tanpa terhalang kondisi ekonomi keluarga.
Karena itu, ia mengapresiasi alokasi anggaran pendidikan DKI Jakarta tahun 2026 yang mencapai Rp19,75 triliun sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat.
“Hak setiap warga Jakarta adalah menikmati pendidikan yang layak. Jangan sampai ada anak yang putus sekolah atau bahkan buta huruf di kota sebesar Jakarta hanya karena kondisi ekonomi keluarga. Negara harus hadir di sana,” kata Yuke dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).
Ia menilai besarnya anggaran pendidikan tersebut bukan sekadar belanja pemerintah, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka kemiskinan.
“Untuk menjawab tantangan gini rasio yang masih cukup tinggi, Pemprov DKI harus memastikan sekolah formal maupun program paket belajar tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Yuke menjelaskan, berbagai program bantuan pendidikan tetap menjadi prioritas dalam upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Salah satunya melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang mendapat alokasi anggaran Rp3,25 triliun untuk 707.477 peserta didik pada Tahap I tahun 2026.
Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengalokasikan Rp399 miliar untuk program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang ditujukan bagi 15.825 mahasiswa.
Menurut Yuke, bantuan pendidikan tersebut penting agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.
Ia menegaskan, kesenjangan sosial hanya bisa dipersempit apabila seluruh warga memiliki akses pendidikan yang setara.
Selain bantuan pendidikan, Yuke juga menyoroti perluasan Program Sekolah Swasta Gratis (SSG) yang mendapat anggaran Rp253,62 miliar.
Program tersebut saat ini menjangkau 103 sekolah swasta percontohan untuk membantu meningkatkan daya tampung pendidikan di Jakarta.
Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan perbaikan infrastruktur pendidikan.
Hingga Maret 2026, sebanyak enam sekolah percontohan di Jakarta Barat telah direhabilitasi dengan anggaran Rp126,12 miliar.
Yuke berharap pembangunan sektor pendidikan tidak hanya berfokus pada fasilitas, tetapi juga mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan formal.
Yuke juga menekankan pentingnya penguatan pendidikan kejuruan agar lulusan sekolah memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Menurut dia, pendidikan harus mampu menjadi jalan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup sekaligus keluar dari lingkaran kemiskinan.
“Termasuk penguatan sekolah kejuruan agar lulusannya memiliki keahlian spesifik dan dapat langsung terserap di dunia kerja,” kata Yuke.
Ia menambahkan, penguatan pendidikan kejuruan perlu dibarengi dengan upaya membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas.
“Penguatan pendidikan kejuruan agar lulusan siap kerja. Selain itu ketersediaan lapangan pekerjaan juga menjadi pekerjaan rumah bersama yang perlu terus diupayakan,” tuturnya.
Yuke memastikan Komisi D DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal agar anggaran pendidikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jakarta, sekaligus menjadi instrumen efektif untuk memutus rantai kemiskinan.
