Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem meminta agar gas dari Wilayah Kerja (WK) South Andaman atau Andaman Selatan tidak langsung dialirkan ke luar Aceh, melainkan diolah terlebih dahulu di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.
Hal itu guna memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat Aceh.
Permintaan tersebut tertuang dalam surat Gubernur Aceh Nomor 500.10/2264 tertanggal 27 Februari 2026 yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia.
Dalam surat itu, Pemerintah Aceh meminta penundaan persetujuan Plan of Development (PoD) Lapangan Tangkulo WK South Andaman hingga tercapai kesepakatan antara Pemerintah Aceh dan Mubadala Energy terkait konsep pengembangan lapangan gas tersebut.
Dalam surat itu juga, Pemerintah Aceh mengungkapkan, bahwa Mubadala Energy mengusulkan pengembangan Lapangan Tangkulo menggunakan Floating Production Storage Offloading (FPSO), yakni fasilitas terapung untuk mengolah migas (minyak dan gas).
Sementara Tim PoD Pemerintah Aceh mengusulkan pengembangan terintegrasi Lapangan Tangkulo dan Layaran dengan memanfaatkan fasilitas Onshore Processing Facility (OPF) atau fasilitas pengolah migas di daratan yang berada di KEK Arun.
Baca juga: Mualem Bahas Blok Andaman dengan Pimpinan Mubadala Energy di Jakarta
“Berkenaan hal tersebut, kami mengharapkan Bapak Menteri kiranya berkenan menunda penandatanganan Persetujuan PoD I Lapangan Tungkulo WK South Andaman sampai adanya kesepakatan antara Pemerintah Aceh dengan Mubadala Energy,” bunyi salah satu poin surat tersebut.
Tak hanya itu, Pemerintah Aceh juga mengingatkan bahwa sebelumnya telah menyurati pimpinan Mubadala Energy terkait usulan strategis pengembangan Blok South Andaman.
Termasuk pemanfaatan infrastruktur eks PT Arun NGL sebagai Onshore Receiving Facility (ORF) untuk pemrosesan gas di darat dan hilirisasi gas dari Blok South Andaman.
Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi membenarkan permintaan yang tertuang dalam surat Gubernur Aceh tersebut.
Menurutnya, langkah yang diambil Pemerintah Aceh bertujuan memastikan sumber daya alam (SDA) Aceh memberi manfaat maksimal bagi masyarakat daerah.
“Iya, benar surat itu. Karena tujuannya memang untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Aceh, meningkatnya serapan tenaga kerja lokal juga,” kata Nurlis kepada Serambinews.com pada Senin (1/6/2026) malam.
Sikap tersebut juga sejalan dengan pandangan yang disampaikan Mualem dalam pertemuan bersama sejumlah tokoh di Meuligoe Gubernur Aceh, beberapa hari lalu.
Baca juga: Dukung Langkah Mualem, Puteh Usman: Gas Blok Andaman Sudah Tepat Diolah di KEK Arun
Mualem menegaskan, bahwa Aceh harus memperoleh manfaat nyata dari pengelolaan gas alam yang ditemukan di perairan Andaman.
“Nyan pipa yang dipeuget ue Jakarta, tanyoe ka hana le sapeu meuteumeng enteuk. (Pipa gas yang dibangun itu langsung ke Jakarta, kita enggak mendapat apa-apa nanti),” ujar Mualem.
Menurutnya, Pemerintah Aceh harus memikirkan konsep pembangunan yang dapat mendorong kemakmuran daerah melalui pemanfaatan sumber daya gas secara optimal di Aceh.
“Jadi apa konsep-konsep yang perlu kita kerjakan, yang dahulu (dahulukan) apa yang penting. Jadi, terus untuk kita makmurkan Aceh,” ujarnya.
Pada pertemuan itu, Mualem juga berharap Pemerintah Pusat dan para pemangku kepentingan dapat mempertimbangkan agar gas dari Aceh tidak seluruhnya dibawa ke luar daerah tanpa memberikan nilai tambah di wilayah penghasil.
Sebab, kata Mualem, Aceh sudah pernah melalui masa kelam, di mana megaproyek ladang gas Arun di Aceh Utara tidak memberi dampak yang cukup signifikan bagi Tanah Rencong.
“Kita udah tahu dulu macam mana gas Arun, masa Soeharto dulu kita jadi penonton terbaik,” tegasnya.
Baca juga: Dewan Dukung Upaya Mualem, Pengolahan Gas Blok Andaman di KEK Arun
Lebih lanjut, Mualem menilai keberadaan fasilitas pengolahan dan industri turunan gas di kawasan Arun dapat membuka peluang kerja yang luas bagi masyarakat Aceh.
“Jadi, ada pabrik-pabrik yang perlu kita bangun di Arun atau dimana, supaya anak-anak kita atau adik-adik kita dapat bekerja,” tegas Mualem.(*)
