Oleh : Dr. Saiman Pakpahan SIP, MSi
Dosen Hubungan Internasional Universitas Riau dan Wakil Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII)
Di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu, diplomasi bukan lagi sekadar instrumen untuk menjaga hubungan baik antar negara. Diplomasi telah menjadi bagian penting dari strategi negara untuk mengamankan kepentingan ekonomi, energi, dan keamanan nasional.
Karena itu, intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Hingga April 2026, Prabowo tercatat telah melakukan 49 kunjungan luar negeri. Jumlah tersebut memunculkan beragam tanggapan. Sebagian mempertanyakan urgensinya, sementara yang lain melihatnya sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia di tengah perubahan geopolitik global yang berlangsung cepat.
Dalam perspektif hubungan internasional, yang terpenting bukanlah seberapa sering seorang presiden melakukan perjalanan ke luar negeri, melainkan apa manfaat yang dapat diperoleh negara dari setiap kunjungan tersebut.
Saat ini, hampir semua negara berlomba menarik investasi, mengamankan pasokan energi, memperluas akses pasar, dan memperkuat posisi strategisnya. Indonesia tidak bisa berada di luar kompetisi tersebut. Di sinilah diplomasi aktif menjadi penting.
Dari sisi ekonomi, sejumlah kunjungan Presiden Prabowo menghasilkan kerja sama yang berpotensi memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional. Salah satunya adalah komitmen investasi dari Prancis senilai USD 3,5 miliar atau sekitar Rp56 triliun yang mencakup sektor energi, pertahanan, dan perdagangan. Nilai investasi tersebut bukan hanya angka dalam dokumen kerja sama, melainkan peluang bagi pertumbuhan industri, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan aktivitas ekonomi di dalam negeri.
Pembentukan France-Indonesia High Level Business Council juga menunjukkan bagaimana diplomasi dapat membuka jalur komunikasi yang lebih erat antara dunia usaha Indonesia dan perusahaan-perusahaan besar Eropa. Dalam era rantai pasok global yang semakin kompetitif, keterhubungan semacam ini menjadi aset penting bagi perekonomian nasional.
Diplomasi juga memainkan peran penting dalam memperluas akses pasar bagi produk Indonesia. Upaya pendekatan kepada Uni Eropa dan Kanada membuka peluang perdagangan yang lebih besar melalui skema tarif yang lebih kompetitif bagi sejumlah produk manufaktur, termasuk tekstil dan alas kaki. Bagi Indonesia, akses pasar bukan hanya soal peningkatan ekspor, tetapi juga menyangkut keberlangsungan industri dan perlindungan lapangan kerja.
Di luar sektor ekonomi, dunia saat ini menghadapi tantangan serius terkait keamanan energi. Ketegangan geopolitik di berbagai kawasan, termasuk yang memengaruhi jalur distribusi energi global, dapat berdampak langsung terhadap stabilitas pasokan dan harga energi di banyak negara.
Dalam kondisi seperti itu, kemampuan Indonesia membangun komunikasi dan kerja sama dengan negara-negara produsen energi menjadi semakin penting. Langkah pemerintah untuk memastikan pasokan minyak mentah dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tidak semata-mata berkaitan dengan hubungan diplomatik, tetapi juga menyangkut kebutuhan strategis nasional. Stabilitas energi pada akhirnya berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Hal serupa juga terlihat dalam sektor pertahanan. Modernisasi alat utama sistem persenjataan melalui kerja sama dengan Prancis, Amerika Serikat, dan Korea Selatan menunjukkan bahwa diplomasi dapat menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas pertahanan negara.
Pengadaan pesawat tempur Rafale, helikopter Black Hawk, dan kapal selam tentu bertujuan meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia. Namun yang tidak kalah penting adalah peluang transfer teknologi yang dapat mendukung pengembangan industri pertahanan nasional agar lebih mandiri di masa depan.
Pada saat yang sama, Indonesia tetap berupaya menjaga prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang selama ini menjadi fondasi kebijakan luar negeri nasional. Di tengah rivalitas yang semakin tajam antara Amerika Serikat, China, dan Rusia, Indonesia memilih untuk membangun hubungan yang konstruktif dengan semua pihak tanpa harus terikat pada salah satu blok kekuatan.
Pendekatan ini memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Selain itu, posisi tersebut memungkinkan Indonesia memainkan peran sebagai jembatan komunikasi di tengah meningkatnya fragmentasi politik global.
Keaktifan Indonesia dalam berbagai forum internasional seperti St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) dan G20 juga menunjukkan upaya untuk memperkuat suara negara-negara berkembang dalam percaturan global. Di tengah kecenderungan dunia yang semakin multipolar, peran semacam ini dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia sekaligus memperluas kontribusinya dalam berbagai isu internasional.
Tentu saja, diplomasi yang aktif tidak boleh diukur hanya dari jumlah kunjungan yang dilakukan seorang presiden. Ukuran yang sesungguhnya adalah sejauh mana diplomasi tersebut mampu menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat dan memperkuat ketahanan nasional.
Namun dalam dunia yang ditandai oleh ketidakpastian ekonomi, persaingan geopolitik, dan ancaman terhadap keamanan energi, Indonesia membutuhkan kehadiran yang lebih aktif di panggung internasional. Diplomasi bukan lagi pilihan tambahan, melainkan kebutuhan strategis. Dalam konteks itulah rangkaian kunjungan luar negeri Presiden Prabowo dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan Indonesia di tengah dunia yang terus berubah. (*)
