Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eklesia Mei

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (Garamin) NTT mendorong agar konsep pariwisata inklusif masuk dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTT Tahun 2027. 

Sekretaris GARAMIN NTT, Elmi Sumarni Ismau mengatakan, hingga saat ini masih banyak destinasi wisata di NTT yang belum ramah bagi penyandang disabilitas maupun kelompok rentan lainnya.

“Jadi kita harapkan di RKPD 2027 itu sudah memuat terkait dengan pariwisata yang inklusif. Jadi ke depan mungkin Dinas Pariwisata Provinsi NTT bersama 22 kabupaten/kota bisa mendesain bagaimana pariwisata itu ramah untuk semua orang,” kata Elmi saat diwawancarai POS-KUPANG.COM, Senin (1/6/2026).

Elmi mengatakan, berbagai fasilitas dasar yang mendukung aksesibilitas di tempat wisata masih sangat terbatas. Yang mana, kondisi itu membuat penyandang disabilitas kesulitan menikmati destinasi wisata secara mandiri dan nyaman.

“Saya melihat tempat-tempat wisata di NTT itu belum akses untuk teman-teman penyandang disabilitas dan kelompok rentan yang lain, baik dari segi fisik maupun non-fisik,” kata Elmi.

Dari sisi fisik, kata Elmi, masih banyak lokasi wisata yang belum menyediakan bidang miring atau jalur landai bagi pengguna kursi roda. 

Selain itu, lanjut dia, fasilitas penunjang seperti jalur penunjuk bagi penyandang disabilitas sensorik serta toilet yang ramah disabilitas juga belum tersedia secara merata.

“Kalau dilihat dari fisik, banyak tempat wisata yang belum ada bidang miring, jalur penunjuk, dan akses toilet yang memadai. Belum semua tempat pariwisata itu akses bagi penyandang disabilitas,” ujarnya.

Sementara dari aspek non-fisik, kata Elmi, sebagian besar petugas maupun staf di lokasi wisata masih belum memiliki pemahaman dan sensitivitas yang cukup dalam melayani penyandang disabilitas. 

“Tentu pelayanan yang inklusif menjadi bagian penting dalam menciptakan pengalaman wisata yang nyaman bagi semua pengunjung,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat memasukkan isu pariwisata inklusif dalam RKPD 2027 sehingga pembangunan sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati fasilitas yang tersedia.

“Nah, harapannya di RKPD 2027 itu sudah memuat terkait dengan pariwisata yang inklusif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Elmi juga menekankan pentingnya melibatkan kelompok pengguna secara langsung dalam proses perencanaan dan pembangunan destinasi wisata. 

Menurut Elmi, partisipasi penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya akan membantu pemerintah memahami kebutuhan riil di lapangan.

“Teman-teman organisasi penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan awal. Dengan begitu, tempat-tempat pariwisata yang dibangun benar-benar dapat diakses dan dinikmati oleh semua orang,” pungkas Elmi. (mey)