BANGKAPOS.COM - Kritikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal terkait lawatan Presiden Prabowo Subianto membuat Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bereaksi.
Dalam keterangannya, Teddy menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan yang diberikan oleh Dino sebagai diplomat senior Indonesia.
Meski demikian, Teddy menilai terdapat sejumlah informasi yang perlu dijelaskan lebih lanjut agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat, khususnya terkait penggunaan anggaran negara dan pelaksanaan diplomasi Indonesia di tingkat internasional.
"Terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil menteri luar negeri walau hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan," ujar Teddy.
Baca juga: Pemkab Basel Matangkan SPMB 2026, Pendaftaran Tetap Online dan Gunakan Titik Koordinat
Salah satu hal yang menjadi sorotan Teddy adalah persoalan biaya perjalanan dinas Presiden ke luar negeri.
Menurutnya, pemerintah telah beberapa kali memberikan penjelasan terkait mekanisme pembiayaan kunjungan kerja Presiden agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai beban yang ditanggung negara.
Teddy menegaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen untuk menanggung secara pribadi seluruh biaya yang melebihi anggaran resmi yang telah dialokasikan pemerintah.
"Jadi yang pertama masalah biaya bila ke luar negeri ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," kata Teddy.
Baca juga: Profil Dino Patti Djalal yang Kritik Kunjungan Prabowo Subianto, Dijuluki Bapak Diaspora Indonesia
Selain masalah biaya, Teddy juga menepis anggapan kunjungan kerja ke luar negeri pada era pemerintahan saat ini membawa rombongan yang terlalu besar dan tidak efisien.
Ia membandingkan data jumlah delegasi saat ini yang diklaimnya jauh lebih ramping jika disandingkan dengan era ketika Dino Patti Djalal masih aktif di pemerintahan.
"Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang, zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal," jelas Teddy.
Teddy juga menanggapi masukan mengenai tata kelola waktu diplomasi, di mana muncul usulan agar jadwal kunjungan luar negeri idealnya dipersiapkan satu tahun sebelumnya.
Menurut Seskab, aturan kaku seperti itu sulit diterapkan mengingat situasi geopolitik global saat ini menuntut respons yang cepat dan adaptif dari kepala negara.
"Perkembangan dunia global itu sangat dinamis hari per hari. Nah jadi ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara," tuturnya.
Teddy juga menekankan intensitas pertemuan bilateral, baik yang bersifat seremonial maupun tertutup, merupakan bagian dari strategi jangka panjang guna mengamankan kepentingan nasional di tengah berbagai krisis dunia.
Penentuan prioritas pertemuan, kata Teddy, sepenuhnya berada di bawah pertimbangan matang Presiden dan Menteri Luar Negeri.
"Pertemuan dengan kepala negara lain di suatu event itu yang menentukan adalah Bapak Presiden dan juga saran dari Menteri Luar Negeri. Dan beliau-beliaulah yang mengetahui mana yang prioritas," ungkapnya.
Sebelum mendapat tanggapan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal lebih dulu mengkritisi intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan data yang ia paparkan, sejak resmi menjabat sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024 hingga 30 Mei 2026, Prabowo telah melakukan 49 perjalanan ke luar negeri dalam kurun waktu 587 hari masa kepemimpinan.
Dari total kunjungan tersebut, terdapat 28 negara tujuan, dengan beberapa di antaranya dikunjungi lebih dari satu kali. Jika diakumulasikan, total waktu yang dihabiskan Prabowo di luar negeri mencapai sekitar 95 hari.
Artinya, dari setiap enam hari masa kepresidenannya, satu hari di antaranya digunakan untuk agenda kunjungan internasional.
Data tersebut disampaikan Dino melalui akun media sosial pribadinya pada Sabtu (30/5/2026) dan langsung menjadi perhatian publik.
Menurut Dino, frekuensi perjalanan tersebut tergolong cukup tinggi untuk seorang kepala negara. Ia juga menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam setiap kunjungan resmi ke luar negeri.
Biaya tersebut mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari tim pendahulu, transportasi udara, akomodasi, logistik, konsumsi, pengamanan, hingga tunjangan bagi anggota delegasi.
"Satu perjalanan ke luar negeri, bisa keluar puluhan bahkan ratusan miliar," ungkap Dino dalam video unggahannya tersebut.
Sebagai bentuk masukan, Dino menyampaikan lima rekomendasi yang menurutnya dapat membantu pemerintah menjaga efektivitas diplomasi sekaligus menghemat pengeluaran negara.
Salah satu usul yang ia sampaikan adalah memanfaatkan teknologi komunikasi seperti panggilan video, Zoom, atau telepon untuk sebagian agenda bilateral yang tidak mengharuskan pertemuan langsung.
Menurut pengalaman yang dimilikinya selama berkarier di dunia diplomasi, banyak kunjungan kenegaraan yang hanya mengalokasikan waktu terbatas untuk pembahasan substansial.
"Suatu kunjungan bilateral biasanya hanya berpusat pada pembicaraan inti selama satu atau dua jam. Selebihnya basa-basi, jamuan, dan seremonial yang biasanya tidak perlu."
Karena itu, Dino menilai pemanfaatan teknologi komunikasi dapat menjadi alternatif yang lebih efisien tanpa mengurangi efektivitas hubungan antarnegara.
"Dengan satu video call yang bernilai nol rupiah, negara praktis menghemat ratusan miliar." ungkap Dino.
Selain itu, ia juga menyarankan agar Indonesia lebih sering menjadi tuan rumah pertemuan internasional dengan mengundang pemimpin negara lain datang ke Tanah Air.
Menurut Dino, strategi tersebut tidak hanya lebih hemat biaya, tetapi juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi global. Ia mencontohkan Presiden China Xi Jinping yang kerap menerima kunjungan para pemimpin dunia di Beijing.
Untuk agenda diplomasi tertentu yang bersifat teknis atau berada di tingkat kementerian, Dino menilai Presiden dapat memberikan pendelegasian yang lebih besar kepada Menteri Luar Negeri Sugiono.
Dengan pola tersebut, kegiatan diplomasi tetap berjalan, sementara jadwal Presiden menjadi lebih efektif dan penggunaan anggaran negara dapat ditekan.
Dino menegaskan bahwa seluruh sarannya disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pengelolaan keuangan negara. Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan masukan tersebut demi menjaga efisiensi penggunaan anggaran publik di tengah tingginya perhatian masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional.
(Tribunnews/Tribun Jakarta/Bangkapos.com)
