TRIBUNTRENDS.COM - Pemerintah kembali menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen untuk menggerakkan roda ekonomi rakyat.
Namun di tengah meningkatnya kebutuhan bahan pangan untuk mendukung program tersebut, para peternak ayam petelur justru mengeluhkan belum merasakan manfaat signifikan dari besarnya permintaan yang tercipta.
Kondisi itu membuat Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas. Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG diwajibkan membeli telur langsung dari peternak lokal.
Jika ketentuan tersebut diabaikan, BGN tidak segan-segan menjatuhkan sanksi berupa penghentian sementara operasional dapur MBG yang melanggar aturan.
Peringatan keras itu disampaikan menyusul laporan bahwa harga telur di tingkat peternak masih rendah, meskipun harga di tingkat ritel mengalami kenaikan.
Baca juga: Program Prabowo Dijadikan Tameng! Liciknya Penipuan Segitiga Catut Nama MBG, Gasak Kursi Vendor
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengaku menerima laporan dari para peternak mengenai kondisi harga telur yang dinilai tidak menguntungkan produsen.
Menurut laporan tersebut, kenaikan harga yang terjadi di pasar tidak diikuti peningkatan harga di tingkat peternakan.
Akibatnya, keuntungan lebih banyak dinikmati oleh mata rantai distribusi dibandingkan para peternak yang memproduksi telur.
"Barusan saya dapat laporan dari para peternak bahwa harga di tingkat retail naik, tapi di tingkat peternakan tidak naik," ujar Nanik saat menghadiri kegiatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan Strategi Pemberdayaan Peternak dan Usaha Mikro dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis di Magetan, Senin (1/6/2026).
Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan tujuan awal Program MBG yang dirancang untuk menciptakan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat, termasuk para peternak lokal.
Nanik menjelaskan bahwa kebijakan pembelian telur langsung dari peternak sebenarnya bukan aturan baru. Ketentuan tersebut telah berulang kali disampaikan dalam berbagai forum koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola dapur MBG, dan Badan Gizi Nasional.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih ada dapur MBG yang memperoleh pasokan telur melalui perantara atau rantai distribusi yang panjang.
Karena itu, BGN kembali menegaskan instruksi tersebut secara terbuka.
"Hari ini saya instruksikan ulang, seluruh SPPG khususnya di Magetan membeli langsung ke peternak. Kalau tidak membeli langsung ke peternak, dapurnya saya suspensi," tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa BGN tidak lagi hanya memberikan imbauan, tetapi siap menjatuhkan sanksi kepada pihak yang tidak mematuhi aturan.
Baca juga: MBG Go Internasional! BGN Siap Pasok Makanan Gratis hingga ke Arab Saudi: Tunggu Izin Presiden
Tidak hanya memberikan peringatan, BGN juga menetapkan target waktu yang jelas untuk melihat dampak kebijakan tersebut terhadap harga telur di tingkat peternak.
Nanik meminta koperasi, mitra penyedia bahan pangan, dan pengelola dapur MBG segera melakukan intervensi pasar dengan meningkatkan penyerapan telur langsung dari peternak lokal.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk membantu mengangkat harga telur yang saat ini masih berada di bawah harapan para peternak.
"Jadi saya minta langsung beli ke petani dulu sampai harga stabil agar harga telur di Magetan ini naik lagi. Saya hitung satu minggu dari ini harus ada pergerakan harga. Kalau tidak ada pergerakan harga, 71 SPPG saya tutup. Harus memakai telur dari Magetan dan beli dari petani," katanya.
Ultimatum tersebut menunjukkan keseriusan BGN dalam memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat di daerah.
Selain soal pembelian telur, BGN juga mengingatkan kewajiban lain yang harus dipenuhi seluruh dapur MBG.
Setiap SPPG diwajibkan bekerja sama dengan sedikitnya 15 pemasok lokal sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah.
Ketentuan tersebut dibuat agar manfaat ekonomi dari program MBG tidak hanya dirasakan oleh satu atau dua pelaku usaha, melainkan menyebar lebih luas kepada masyarakat.
"Kalau ketahuan tidak memakai 15 supplier, maka kita suspend dapurnya karena tujuan program ini adalah meningkatkan ekonomi rakyat," ujar Nanik.
Dengan aturan itu, pemerintah berharap keberadaan dapur MBG mampu menjadi penggerak ekonomi lokal melalui penyerapan produk pertanian, peternakan, dan usaha mikro di sekitar wilayah operasional.
Baca juga: Mengaku Keponakan Wakil BGN Sony Sonjaya, Okky Tipu Belasan Investor Dapur MBG hingga Rp3,1 Miliar
Di sisi lain, para peternak mengaku belum merasakan dampak signifikan dari keberadaan program MBG.
Mereka menilai sebagian besar dapur MBG hanya membeli telur dalam jumlah kecil, jauh di bawah kebutuhan sebenarnya.
Padahal, berdasarkan perhitungan peternak, satu dapur MBG dapat membutuhkan sekitar 1,5 kuintal telur setiap hari untuk memenuhi kebutuhan menu penerima manfaat.
Salah satu peternak ayam petelur di Magetan, Teguh, mengatakan kenyataan di lapangan berbeda dengan harapan yang selama ini dibangun.
"MBG itu seharusnya memerlukan sekitar satu setengah kuintal. Tapi yang diambil hanya satu kotak 15 kilogram atau dua kotak 30 kilogram," ujarnya.
Menurut Teguh, pembelian dalam jumlah kecil tersebut membuat stok telur di kandang peternak masih menumpuk dan belum terserap secara optimal.
Masalah yang dihadapi peternak semakin berat karena harga telur di tingkat kandang masih berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP).
Saat ini harga telur di tingkat peternak Magetan disebut berkisar Rp22.800 per kilogram. Bahkan, sebagian peternak masih harus menjual hasil produksinya di kisaran Rp21.000 per kilogram.
Padahal biaya produksi terus meningkat akibat kenaikan harga pakan ternak.
"Saat ini harga telur di tingkat peternak Magetan berkisar Rp 22.800 per kilogram, bahkan sebagian peternak masih menjual di kisaran Rp 21.000 per kilogram. Sementara harga pakan terus mengalami kenaikan," kata Teguh.
Kondisi tersebut membuat margin keuntungan peternak semakin tertekan dan memicu kekhawatiran terhadap keberlangsungan usaha mereka.
Para peternak berharap instruksi tegas dari BGN tidak berhenti sebatas pernyataan, tetapi benar-benar dijalankan oleh seluruh dapur MBG di lapangan.
Mereka meyakini jika seluruh kebutuhan telur untuk program MBG dipenuhi dari peternak lokal, maka harga telur di tingkat kandang akan membaik dan kesejahteraan peternak ikut meningkat.
Program Makan Bergizi Gratis yang selama ini dikenal sebagai program pemenuhan gizi nasional pun diharapkan mampu menjalankan fungsi lainnya, yakni menjadi pengungkit ekonomi kerakyatan yang nyata.
Bagi para peternak, keberhasilan program tersebut bukan hanya diukur dari jumlah makanan yang tersaji setiap hari, tetapi juga dari seberapa besar manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang memproduksi bahan pangan di daerah.
***
(TribunTrends/Kompas)
