Laporan Wartawan TribunSolo.com, Anang Ma'ruf
TRIBUNSOLO.COM, SUKOHARJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo resmi menetapkan status siaga darurat kekeringan dan bencana kebakaran mulai 1 Mei hingga 30 November 2026.
Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang dengan suhu udara yang lebih panas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Penetapan status siaga darurat tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Sukoharjo yang ditandatangani Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, pada 30 April 2026.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukoharjo, Ariyanto Mulyatmojo, mengatakan status siaga darurat kekeringan diberlakukan di tiga kecamatan yang selama ini menjadi wilayah langganan krisis air bersih, yakni Kecamatan Weru, Tawangsari, dan Bulu.
Sementara itu, status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo.
“Masa berlaku status siaga darurat kekeringan dan bencana kebakaran dapat diperpendek atau diperpanjang mengacu pada kajian BPBD Sukoharjo di lapangan,” ujar Ariyanto, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, penetapan status siaga darurat ini merupakan langkah preventif pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak musim kemarau yang diprediksi cukup ekstrem.
Kondisi tersebut diperparah dengan adanya fenomena El Nino yang berpotensi memicu berkurangnya curah hujan, meningkatnya suhu udara, serta memperpanjang periode kemarau.
BPBD Sukoharjo telah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang berpotensi mengalami kekeringan, terutama di wilayah selatan Kabupaten Sukoharjo.
Sejumlah desa di Kecamatan Weru, Tawangsari, dan Bulu menjadi kawasan yang paling rentan mengalami krisis air bersih ketika sumber-sumber mata air mulai mengering.
“Daerah rawan kekeringan tersebar di sejumlah desa di tiga kecamatan, yakni Tawangsari, Weru, dan Bulu. Apabila sumber air mengering, warga mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” jelasnya.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, BPBD Sukoharjo telah menyiapkan skema distribusi bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak selama masa siaga darurat berlangsung.
Dalam pelaksanaannya, BPBD akan berkoordinasi dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Makmur Sukoharjo guna memastikan pasokan dan pengiriman air bersih dapat berjalan lancar.
Baca juga: 3 Fakta Gunung Merbabu Pulih dari Kebakaran Hutan, Populasi Primata Khas Terus Bertambah
Selain ancaman kekeringan, BPBD juga mewaspadai meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.
Kondisi vegetasi yang kering dan suhu udara yang tinggi dinilai dapat memicu kebakaran apabila masyarakat kurang berhati-hati dalam beraktivitas.
Ariyanto mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta menghindari pembakaran sampah di area lahan kering yang mudah terbakar.
Ia menegaskan, kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit.
“Dengan kondisi kemarau yang diperkirakan cukup panjang, kami mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama melakukan pencegahan. Mari menjaga alam dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan di Sukoharjo,” tandas Ariyanto.
Melalui penetapan status siaga darurat tersebut, Pemkab Sukoharjo berharap penanganan dampak kekeringan maupun potensi kebakaran dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi sehingga risiko kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalkan. (*)
