TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, menyoroti intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang belakangan menjadi sorotan. 

Menanggapi kritik yang disampaikan eks Wakil Menteti Luar Negeri RI Dino Patti Djalal, Idrus menegaskan diplomasi tingkat tinggi tidak bisa disederhanakan hanya menjadi komunikasi melalui video call demi alasan efisiensi anggaran.

“Ini paling nyeleneh. Bagaimana menyamakan realitas diplomasi tingkat tinggi high-level diplomacy, setara dengan obrolan sehari-hari,” kata Idrus, kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).

Idrus mengaku menghormati Dino sebagai diplomat senior yang memiliki pengalaman dan wawasan luas di bidang hubungan internasional. Karena itu, ia mengaku prihatin dengan kritik yang dilontarkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri tersebut.

“Pak Dino adalah teman saya, sahabat saya dan saya menghormati pandangannya. Namun mengapa kali ini beliau ikut-ikutan jadi reduksionistis? ‘Kok bisa-bisanya menilai diplomasi kenegaraan hanya dari biaya akomodasi? Simplistik sekali," ujar Idrus.

Menurut Idrus, dalam praktik politik internasional, hubungan personal antar kepala negara memiliki peran penting yang tidak dapat dibangun melalui komunikasi virtual. Banyak keputusan strategis, kesepakatan investasi, hingga pembahasan isu pertahanan justru lahir dari pertemuan langsung yang berlangsung di luar agenda resmi.

Baca juga: Elite Golkar Idrus Marham Soroti Peran BUMN untuk Jaga Stabilitas Ekonomi

Ia menilai kritik yang hanya berfokus pada biaya perjalanan dan frekuensi kunjungan berpotensi mengabaikan substansi diplomasi yang dijalankan pemerintah. Diplomasi kepresidenan, kata Idrus, harus dilihat dari manfaat jangka panjang yang dihasilkan bagi negara.

“Diplomasi kepresidenan tidak seharusnya dihitung dengan logika untung-rugi biaya operasional jangka pendek, melainkan dari nilai strategis jangka panjang, return on investment, yang dihasilkan, baik dalam bentuk komitmen investasi, pengakuan kedaulatan, maupun stabilitas kawasan yang nilainya jauh melampaui biaya operasional perjalanan tersebut,” ujarnya.

Idrus juga menilai Indonesia saat ini berada dalam situasi global yang dinamis sehingga membutuhkan kehadiran aktif presiden di berbagai forum internasional. 

Menurutnya, kehadiran fisik kepala negara menjadi sinyal penting bahwa Indonesia ingin memainkan peran yang lebih besar dalam percaturan global.

“Berbagai pernyataan presiden tentang hal ini bisa disimak di mana-mana. Kehadiran fisik seorang kepala negara memberi sinyal kuat bahwa Indonesia bukan sekadar penonton pasif yang mau didikte,” katanya.

Meski demikian, Idrus mengakui pemerintah perlu meningkatkan komunikasi publik terkait hasil kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Ia menilai polemik yang muncul tidak lepas dari belum optimalnya penyampaian informasi mengenai target dan capaian diplomasi kepada masyarakat.

“Saya kira di sinilah pentingnya komunikasi pemerintah. Juru bicara Presiden, kementerian terkait, dan seluruh perangkat komunikasi negara harus menjelaskan kepada publik apa targetnya, apa hasilnya, dan apa manfaatnya bagi rakyat,” tandasnya.

Sebelumnya, Dino yang juga merupakan Founder and Chairman of Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal menyampaikan 5 saran kepada Presiden Prabowo yang sering ke luar negeri.

Menurut Dino, Prabowo merupakan Presiden yang paling sering ke luar negeri.

"Semenjak menjabat menjadi Presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran," kata Dino Patti Djalal dikutip dari akun instagramnya @dinopattidjalal, Sabtu (30/5/2026).

Dino memprediksi dalam 18 bulan ke depan, Presiden Prabowo terus melakukan kunjungan internasional dalam frekuensi yang sama tingginya.

Ia menuturkan, kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang sangat besar.

Biaya itu meliputi rombongan tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokoler dan pengamanan serta uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping. Ditambah berbagai biaya lainnya.

"Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar," kata Dino.

Sebelum menyampaikan saran, Dino menuturkan dirinya mendapatkan anugerah bintang mahaputera dari Presiden Prabowo Subianto.

"Yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri," kata Dino.

Oleh karena itu, Dino merasa memiliki tanggung jawab moril untuk menyampaikan pesan apa adanya sebagai sahabat lama Prabowo. 

"Saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia, mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeridan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini," jelas Dino.

Baca juga: Idrus Marham Dorong Evaluasi Total Kinerja Kabinet, Presiden Diminta Jangan Ragu Ganti Menteri

Dino lalu menyampaikan lima saran untuk Presien Prabowo Subianto.

Pertama, untuk menjaga komunikasi dengan pemimpin dunia lain, Dino menyarankan Presiden Prabowo lebih mengandalkan video call atau zoom call atau telepon.

Menurut Dino, kunjungan bilateral biasanya hanya berpusat pada satu pembicaraan yang berlangsung selama satu jam atau paling banter dua jam.

Kemudian selebihnya basa-basi, jamuan dan seremonial yang biasanya tidak perlu.

"Jadi dengan satu video call yang bernilai 0 rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan ke luar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama," ucap Dino.

Aksi penghematan melalui Zoom call, kata Dino, dapat menjawab persepsi sebagai masyarakat yang menganggap perjalanan Presiden ke luar negeri cenderung boros dan bersifat jalan-jalan.

Dino lalu mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang sudah 17 kali menelpon Presiden AS Donald Trump.

Tetapi, Sheinbaum, belum sekalipun melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Trump padahal Amerika Serikat adalah mitra perdagangan terbesar bagi Meksiko.

"Dan dalam suatu kunjungan kerja ke Spanyol, Presiden Sheinbaum bahkan terbang naik pesawat komersil kelas ekonomi untuk memberikan tauladan kepada rakyatnya bahwa penghematan yang diserukannya pada seluruh pemerintahannya juga berlaku bagi Presiden di tingkat tertinggi," jelas Dino.

Kedua, untuk menghemat biaya dan waktu, Dino menganjurkan agar Presiden Prabowo dapat memanfaatkan kunjungan ke suatu forum internasional untuk bertemu kepala negara lain yang juga hadir.

Ia bercerita kabarnya Presiden Finlandia Alexander Stubb sewaktu menghadiri sidang PBB di New York tahun lalu meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Prabowo tapi tidak pernah direspon.

"Entah kenapa," katanya.

Kemudian, kata Dino, dalam KTT ASEAN di Cebu Filipina, permintaan seorang kepala pemerintah negara ASEAN untuk mengarahkan pertemuan bilateral juga tidak pernah direspon. Dino menyarankan pihak Istana menerapkan Formula 1 + 8.

"Dalam menghadiri forum internasional misalnya ke Davos atau PBB di New York atau ASEAN atau G20 dan lain sebagainya," kata Dino.

"Sembari menyampaikan pidato presiden juga bisa menerima atau bertemu paling tidak dengan delapan kepala negara lain yang juga hadir," tutur Dino.

"Kenapa delapan? Karena nampaknya angka delapan adalah favorit presiden yang juga dikenal sebagai 08," sambung Dino.

Ketiga, Dino juga berharap kunjungan internasional Presiden Prabowo dapat dilakukan secara profesional dan direncanakan dengan baik.

Dino mengamati ada sejumlah kunjungan yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan dan tujuan yang jelas.

"Rencana kunjungan internasional Presiden secara garis besar perlu dipetakan setahun sebelumnya," kata Dino.

Dino menyarankan Seskab Teddy Indra Wijaya dan Menteri Luar Negeri Sugiono mengumumkan rencana kunjungan presiden ke suatu negara satu bulan sebelumnya atau minimal seminggu sebelum hari H.

"Dan diumumkan juga bersamaan dengan negara yang akan dikunjungi. Kunjungan presiden ke Pakistan dan Rusia sewaktu bencana banjir Sumatera misalnya, dilakukan tanpa ada informasi apapun kepada publik sebelum berangkat," kata Dino.

Dino menilai diperlukan penerapan azas akuntabilitas dan transparansi karena cukup sering publik tidak tahu Presiden Prabowo di luar negeri.

Keempat, Dino juga mengajurkan untuk satu tahun ke depan Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di tanah air ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri.

Ia mencontohkan Presiden China Xi Jinpingyang jauh lebih banyak menerima tamu negara di Beijing ketimbang pepergian ke luar negeri.

Kelima, Dino mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono. Menurut Dino, cara itu akan menghemat biaya.

Pasalnya, biaya perjalanan Menlu mungkin hanya didampingi oleh tiga orang staf akan jauh lebih hemat dari biaya perjalanan presiden dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih akan sama.

"Namun di sini Menlu Sugiono harus melepaskan diri sebagai bagian dari rombongan pengiring presiden yang harus selalu berada di samping Presiden," katanya.

Ia mencontohkan Mantan Menlu Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa dan Retno Marsudi.

"Semuanya tidak pernah menempatkan diri sebagai bagian dari rombongan pengiring Presiden dan mereka fokus total untuk menangani politik luar negeri," tutur Dino.

Dino menuturkan saran itu disampaikan sebagai bentuk dari suara rakyat yang murni dari nurani mereka.

"Silahkan cek. Dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia, rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Saya yakin sekali ini," ungkap Dino.

"Rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri," imbuh Dino.