TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar, yang berulang kali terjadi di Provinsi Gorontalo kembali menjadi perhatian DPRD Provinsi Gorontalo.
Persoalan tersebut kini dibawa hingga ke tingkat pusat melalui konsultasi dan koordinasi dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (2/6/2026).
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, mengatakan masalah yang dihadapi masyarakat tidak hanya menyangkut BBM subsidi, tetapi juga BBM non-subsidi yang dalam kondisi tertentu sulit diperoleh.
“Bukan hanya subsidi, non-subsidi juga kadang hilang,” kata Mikson kepada TribunGorontalo.com.
Baca juga: Wakil Bupati Gorut Nurjanah Yusuf Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila
Menurutnya, keterbatasan pasokan BBM tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai sektor.
Karena itu, DPRD berupaya mencari solusi dengan menjalin komunikasi bersama Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi dan PT Pertamina Patra Niaga.
Namun, upaya tersebut dinilai belum cukup untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di daerah.
Berdasarkan masukan yang diterima, DPRD kemudian memutuskan membawa persoalan tersebut ke DPR RI.
“Rupanya kita juga harus ke DPR RI, karena saran mereka agar kita ke DPR RI,” ujarnya.
Mikson menjelaskan, penambahan kuota BBM untuk daerah memerlukan dukungan pemerintah pusat dan DPR RI.
Oleh sebab itu, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo memanfaatkan forum rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI untuk menyampaikan kondisi yang dihadapi masyarakat Gorontalo.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD juga meminta dukungan anggota DPR RI asal Gorontalo, Rusli Habibie, agar turut memperjuangkan penambahan kuota BBM bagi Provinsi Gorontalo.
“Kita meminta beliau untuk menyampaikan aspirasi ini, agar Gorontalo ditambah kuotanya,” ungkap Mikson.
Ia menegaskan persoalan keterbatasan BBM tidak bisa dianggap sepele karena berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Dampaknya tidak hanya dirasakan sektor industri, tetapi juga sektor perikanan dan pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
“Ini mengganggu ekonomi kita. Bayangkan industri kita kurang suplai bahan bakar, pasti terganggu,” tegasnya.
Berdasarkan data kuota BBM subsidi tahun 2026, total alokasi untuk Provinsi Gorontalo mencapai 153.209 kiloliter (KL).
Hingga 17 Mei 2026, realisasi penyaluran tercatat sebesar 61.388 KL dan diproyeksikan mencapai 67.673 KL pada akhir Mei atau sekitar 55,83 persen dari total kuota tahunan.
Dari enam kabupaten/kota di Gorontalo, Kabupaten Pohuwato mencatat persentase penyaluran tertinggi sebesar 58,68 persen.
Disusul Kabupaten Gorontalo Utara 56,28 persen, Kabupaten Boalemo 55,74 persen, Kabupaten Gorontalo 55,47 persen, dan Kota Gorontalo 55,17 persen.
Sementara itu, Kabupaten Bone Bolango menjadi daerah dengan persentase penyaluran terendah, yakni 52,60 persen.
DPRD berharap kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat agar kebutuhan BBM masyarakat dan pelaku usaha di Gorontalo dapat terpenuhi secara lebih optimal. (*)
