Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung mencatat sebanyak 20.534 siswa di Bumi Ruwa Jurai putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan.
Kepala Disdikbud Lampung Thomas Amirico menyebut, angka ini berasal data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) yang telah terverifikasi resmi.
Menyikapi jumlah angka putus sekolah yang masih tinggi, Thomas mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai upaya solusi strategis, mulai dari pembentukan tim percepatan hingga peluncuran program sekolah yang lebih fleksibel demi mengembalikan anak-anak tersebut ke bangku sekolah.
Secara rinci, Thomas menyebut jumlah anak putus sekolah di Lampung sebanyak 5.081 siswa di tingkat SD, 10.531 siswa di tingkat SMP, dan 4.742 siswa di tingkat SMA.
Thomas menjelaskan, jika merujuk pada data Desil 1 dan Desil 2, angka indikasi putus sekolah memang sempat menyentuh di kisaran 277.000 siswa.
Namun, setelah ditelusuri, tingginya angka pada database awal kependudukan tersebut terjadi akibat adanya anomali administrasi di mana jutaan warga belum memperbarui status pendidikannya di kartu keluarga (KK).
"Ternyata di data Disdukcapil kita ini, ternyata ada lulusan SMA kemudian dia sudah kuliah, tetapi di KK-nya masih statusnya SD," kata Thomas, Selasa (2/6/2026).
Ia mengatakan, tugas pihaknya saat ini adalah melakukan supervisi kepada instansi terkait di kabupaten/kota agar memperbaiki proses pendataan.
"Ada jutaan orang yang posisi di KK-nya masih SD padahal dia sudah tamat SMP. Ada yang di KK-nya masih lulusan SMP status pendidikannya, tetapi dia sudah tamat SMA maupun kuliah. Ini yang harus di-upgrade," kata Thomas.
Dalam pemetaan cakupan pendidikan di Lampung, terdapat ketimpangan yang cukup terlihat antarwilayah.
"Daerah yang mencatat tingkat cakupan pendidikan tinggi hingga ke jenjang perguruan tinggi ada tiga, yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pringsewu, dan Kota Metro," kata Thomas.
Sementara, di sejumlah wilayah angka lanjutan sekolahnya terpantau masih cukup rendah.
"Yang rendah itu seperti Mesuji, sebagian Pesawaran, sebagian Tanggamus, Lampung Utara, Way Kanan, dan Pesisir Barat," lanjutnya.
Dari hasil evaluasi, Thomas menegaskan bahwa persoalan ini bukan disebabkan oleh keterbatasan daya tampung sekolah.
"Daya tampung gabungan antara sekolah negeri dan swasta di Lampung sebenarnya sudah sangat mencukupi, bahkan banyak sekolah swasta yang kekurangan murid," jelas dia.
Menurut Thomas, akar masalah utama anak putus sekolah di lapangan murni dipicu oleh faktor lain seperti budaya, ekonomi, kenakalan remaja, serta pengaruh lingkungan sekitar.
Guna mengatasi problem putus sekolah tersebut secara menyeluruh, Disdikbud Lampung menerapkan sejumlah langkah taktis.
Langkah pertama adalah membentuk Tim Percepatan Penurunan Angka Putus Sekolah untuk turun langsung keliling kabupaten/kota guna menyosialisasikan pembaruan data Disdukcapil.
"Jadi mereka melakukan sosialisasi, perbaikan data, dan melakukan supervisi ke dinas kabupaten/kota yang memegang kewenangan tingkat SD dan SMP," kata dia.
Selain pembenahan data, Disdikbud Lampung juga terus mendorong peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk memaksimalkan program kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.
Di samping itu, Disdikbud Lampung juga melakula terobosan baru berupa program SMA Terbuka.
"SMA Terbuka ini akan dimulai pendaftarannya pada bulan Juli mendatang," tutur Thomas.
Ia menjelaskan, program ini menyasar anak usia sekolah maupun warga di atas usia 20 tahun yang ingin kembali bersekolah, dengan tempat pendaftaran di SMA atau SMK terdekat di seluruh kabupaten/kota.
Thomas menjelaskan bahwa SMA Terbuka dirancang berbeda dengan sistem kejar paket biasa karena mengusung konsep yang sangat fleksibel demi mengakomodasi keterbatasan ruang dan waktu para siswa di lapangan.
"Beda dengan sistem Paket, SMA Terbuka ini menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi mereka bisa belajat daring, luring, bisa di balai desa atau di mana pun, jadi lebih adaptif dan fleksibel," papar Thomas.
Untuk melengkapi aspek penanganan dari sisi finansial, Disdikbud Lampung juga mengawal Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah pusat agar berjalan optimal guna meringankan beban pembiayaan orang tua yang tidak mampu.
Sementara untuk mendorong motivasi siswa berprestasi agar bisa melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi, Disdikbud Lampung tahun ini mulai menguji coba program bernama Kelas Cangkok.
"Kita ada program Kelas Cangkok di tahun ini, yang menginisiasi anak berprestasi bisa melanjutkan kuliah, jadi mereka akan kita biayai pendidikannya," tutur dia.
Ia mengatakan, program Kelas Cangkok bakal mulai diuji coba pada tahun ajaran baru mendatang.
"Mudah-mudahan ke depan kalau fiskal kita bagus, insya Allah nanti kita akan siapkan beasiswa dan lain-lain untuk bagaimana mendorong anak kita bisa melanjutkan kuliah," pungkas Thomas.
(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)
