Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak mau terburu-buru dalam menetapkan status Bandung Darurat Sampah seperti yang diminta oleh Wali Kota Farhan.

KDM sapaan akrabnya merespons usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terkait penetapan status darurat sampah. Dedi menegaskan pemerintah tidak boleh gegabah menetapkan status tersebut sebelum memastikan langkah penanganan konkret di lapangan.

Menurut Dedi, persoalan utama yang dihadapi saat ini bukan sekadar label status darurat, melainkan bagaimana menyiapkan solusi agar tumpukan sampah tidak semakin membebani sistem pengelolaan yang ada.

Usulan darurat sampah sebelumnya diajukan Pemkot Bandung menyusul lonjakan volume sampah pasca-libur panjang. Selain itu, tingginya ketergantungan Kota Bandung terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat menjadi alasan utama usulan tersebut.

Di sisi lain, kondisi TPA Sarimukti memang kian kritis. Dedi mengungkapkan kapasitas TPA regional tersebut diprediksi akan mencapai batas maksimal dalam hitungan bulan ke depan.

"Sarimukti enam bulan ke depan sudah close ya, sudah penuh. Saya sudah menyiapkan memitigasi yaitu mendorong alat yang bisa melakukan pengelolaan tiap kelurahan dengan kapasitas 5 ton," kata Dedi saat diwawancarai di Bandung, Selasa (2/6/2026).

Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Jawa Barat tengah menyiapkan sistem pengolahan sampah berbasis wilayah yang nantinya ditempatkan di setiap kelurahan. Teknologi tersebut telah diuji coba dan dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap TPA secara signifikan.

Dedi menjelaskan, alat pengolahan tersebut mampu mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif yang dapat dimanfaatkan sektor industri.

"Uji cobanya sudah berhasil dilakukan di Gedung Sate, ada alat yang merubah sampah jadi bahan bakar, bahan bakarnya bisa jadi pengganti batu bara," ujarnya.

Menurutnya, hasil pengolahan sampah itu bahkan sudah mulai dilirik sejumlah industri di Jawa Barat sebagai sumber energi pengganti.

"Di beberapa industri di Jawa Barat bahasa sederhananya briket dan ini berhasil diuji coba di Gedung Sate kapasitas 5 ton sehari," katanya.

Dedi mengatakan teknologi serupa nantinya akan diperluas ke berbagai daerah, termasuk Kota Bandung. Namun, pelaksanaannya membutuhkan kerja sama pembiayaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

"Nanti akan diterapkan di seluruh kelurahan dan nanti saya akan ajak bicara wali kota untuk menentukan pembiayaannya karena gak mungkin ditanggung provinsi semua," ungkapnya.

Terkait usulan status darurat sampah yang diajukan Pemkot Bandung, Dedi memilih bersikap hati-hati. Ia menilai penetapan status darurat tidak boleh dilakukan hanya karena tekanan situasi sesaat.

"Status darurat sampah akan kita lihat dulu, jangan dibikin menjadi buru-buru darurat nanti orang panik," tegasnya.

Bagi Dedi, yang lebih penting saat ini adalah memastikan langkah-langkah penanganan darurat berjalan efektif terlebih dahulu sebelum pemerintah mengambil keputusan formal terkait status kedaruratan.

"Yang harus kita lakukan bukan soal daruratnya tapi langkah penanganan kedaruratan dulu, nanti darurat menjadi panik sampahnya bertumpuk," pungkasnya.