TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyematkan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.
Penyematan dilakukan di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026).
Baca juga: Sosok Ketua PN Depok I Wayan Eka Terjaring OTT KPK: Peraih Satyalancana, Punya Utang Rp150 Juta
Penganugerahan tanda kehormatan tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati secara nasional.
Berdasarkan daftar penerima yang ditetapkan pemerintah, penghargaan diberikan kepada tujuh orang yang berasal dari unsur kepala daerah dan kepala perangkat daerah.
Mereka dinilai memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam proses pengusulan dan penilaian.
Satyalancana Wira Karya merupakan tanda kehormatan yang diberikan negara kepada individu yang dianggap berjasa dan memberikan kontribusi dalam bidang tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada tahun ini, penghargaan tersebut diberikan dalam lingkup pemerintahan terkait pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan sektor kelautan serta perikanan.
Sebelum ditetapkan sebagai penerima, para kandidat terlebih dahulu melalui tahapan verifikasi dan evaluasi. Proses tersebut melibatkan penelaahan dokumen, rekam jejak pelaksanaan program, serta sejumlah indikator lain yang menjadi dasar pertimbangan.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri, Dr. Safrizal ZA menegaskan bahwa pemberian tanda kehormatan ini tidak merujuk pada penilaian subjektif, melainkan melalui fase verifikasi berlapis sejak diusulkan pada 10 Juli 2025.
Selain penilaian teknis dan administratif oleh Tim Penilai yang melibatkan Kemenko Bidang Pangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta internal Kemendagri (Ditjen Bina Adwil dan Ditjen Bangda), para kandidat juga harus lolos dari proses pembersihan rekam jejak hukum yang ekstrem.
“Para penerima penghargaan telah mendapatkan hasil klarifikasi dan verifikasi dari empat lembaga hukum utama, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung RI," ungkap Dr. Safrizal ZA dikutip dari WartaKotalive pada Selasa (2/6/2026).
Setelah dinyatakan bersih dan lolos dari skrining empat lembaga hukum tersebut, Tim Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) melakukan verifikasi lapangan sebelum akhirnya dinilai oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Legalitas penghargaan ini kemudian dikukuhkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 126/TK/Tahun 2025 yang ditetapkan pada 10 Desember 2025.
Baca juga: Profil Letjen Mohammad Naudi Nurdika, Dapat Satyalancana Wira Karya dari Prabowo, Lulusan Akmil 1991
Alasan Dialihkan ke Momentum Hari Lahir Pancasila
Ada hal menarik terkait waktu pelaksanaan penyematan ini.
Berdasarkan regulasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2024, penganugerahan Satyalancana Wira Karya ini semestinya digelar pada upacara puncak Hari Nusantara yang diperingati setiap tanggal 13 Desember.
Namun, Dr. Safrizal ZA mengungkapkan terjadi perubahan agenda menyusul transisi pemerintahan dan penyesuaian nomenklatur Kabinet.
Peringatan Hari Nusantara yang sebelumnya dikoordinasikan oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) terakhir kali diselenggarakan pada tahun 2023.
Pada tahun 2024 dan 2025, peringatan Hari Nusantara tidak diselenggarakan secara nasional.
Oleh karena itu, Kemendagri mengambil inisiatif strategis untuk mengintegrasikan prosesi penyematan tanda kehormatan ini ke dalam rangkaian Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026.
Hal ini dinilai selaras dengan spirit Asta Cita, khususnya dalam mendorong konsep Ekonomi Biru sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan yang berakar pada kearifan lokal.
Tokoh Daerah Penerima Tanda Kehormatan
Apresiasi tertinggi negara ini disematkan langsung kepada para figur berprestasi, dimulai dari tingkat gubernur yakni Dr. H. Herman Deru, (Gubernur Sumatera Selatan Periode 2021-2025 dan 2025-sekarang), H. Ansar Ahmad (Gubernur Kepulauan Riau Periode 2021-2025 dan 2025-sekarang), serta H. Sugianto Sabran, (Gubernur Kalimantan Tengah Periode 2016-2020 dan 2021-2024).
Penghargaan ini juga dianugerahkan kepada para pemimpin di tingkat kabupaten/kota, yaitu dr. Hj. Eisti’anah, (Bupati Demak Periode 2021-2025 dan 2025-sekarang), Dr. H. Muhammad Yusran Lalogau (Bupati Pangkajene dan Kepulauan Periode 2020-2024 dan 2025-sekarang), serta Andrei Angouw (Wali Kota Manado Periode 2021/2022-sekarang). Sementara dari unsur kepala perangkat daerah, penghargaan diraih oleh Dr. Ir. Muhammad Isa Anshori selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Periode 2022-sekarang.
