Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis data terbaru yang menunjukkan inflasi tahunan di Aceh mencapai 5,12 persen pada Mei 2026. 

Angka ini menandakan adanya kenaikan harga barang dan jasa dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sekaligus menjadi sinyal penting bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Kepala BPS Aceh, Agus Andria menjelaskan, bahwa kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi dengan andil 2,59 persen. 

Komoditas seperti beras, emas perhiasan, nasi dengan lauk, sigaret kretek mesin (SKM), dan tomat, tercatat sebagai faktor utama pendorong kenaikan harga.

Sebaliknya, beberapa komoditas justru memberikan efek penurunan harga (deflasi), seperti tarif air minum PAM, bawang putih, serta biaya sekolah menengah.

Baca juga: Mualem Gembira Inflasi di Aceh Turun Tajam: Jaga Stabilitas & Daya Beli Masyarakat Jelang Idul Adha

Selain inflasi tahunan, Aceh juga mengalami inflasi bulanan sebesar 0,60 persen pada Mei 2026.

Kenaikan ini kembali dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 0,96 persen. 

Tomat, cabai merah, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, dan nasi dengan lauk menjadi komoditas yang paling berpengaruh.

Namun, harga daging ayam ras, ikan tongkol, ikan dencis, emas perhiasan, dan telur ayam ras justru menurun sehingga sedikit menahan laju inflasi bulanan.

BPS mencatat penghitungan inflasi dilakukan di lima daerah: Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh, Aceh Tengah, dan Aceh Tamiang. 

Dari data tersebut, inflasi tahunan tertinggi terjadi di Aceh Tengah sebesar 6,09 persen.

Sedangkan terendah di Meulaboh dengan 3,99 persen.

Untuk inflasi bulanan, Banda Aceh mencatat angka tertinggi 0,93 persen.

Sementara Lhokseumawe paling rendah dengan 0,03 persen.

Baca juga: Inflasi Aceh April 2026 Capai 0,23 Persen, Dipicu Kenaikan Harga Pangan dan Transportasi

Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas harga antarwilayah yang dipengaruhi oleh faktor lokal, seperti distribusi barang, biaya transportasi, dan daya beli masyarakat. 

Inflasi yang cukup tinggi berpotensi menekan konsumsi rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Agus menekankan pentingnya langkah antisipatif dari pemerintah daerah, termasuk menjaga ketersediaan bahan pokok, memperkuat distribusi, serta mengendalikan harga komoditas strategis. 

“Inflasi bukan hanya soal angka, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat. Jika harga kebutuhan pokok terus naik, maka daya beli akan semakin tertekan,” ujarnya.

Dengan inflasi yang mencapai di atas 5 persen, Aceh menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. 

Pemerintah diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor agar dampak inflasi tidak semakin membebani masyarakat.

Sekaligus memastikan akses terhadap barang dan jasa tetap terjangkau.(*)