TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pelayanan penyeberangan RoRo Dumai-Rupat yang belakangan viral dan ramai dikeluhkan masyarakat mendapat perhatian dari Anggota DPRD Riau daerah pemilihan (Dapil) Bengkalis, Dumai dan Kepulauan Meranti, Khairul Umam.

Khairul Umam mengaku telah menerima laporan langsung dari masyarakat Rupat terkait berbagai persoalan yang terjadi dalam pelayanan penyeberangan tersebut.

Keluhan itu bahkan disampaikan warga melalui sambungan telepon dalam beberapa hari terakhir dan juga adanya video viral terkait RoRo Dumai-Rupat tersebut di media sosial.

Baca juga: Llibur Panjang, Kendaraan Roda Dua Padati Pelabuhan RoRo Bengkalis, Roda Empat Tampak Sepi

"Beberapa hari yang lalu, bahkan malam kemarin saya juga mendapat telepon dari kawan-kawan di Rupat terkait persoalan ini," kata Khairul Umam.

Meski demikian, ia menegaskan pihaknya masih perlu melakukan klarifikasi terhadap berbagai informasi yang beredar.

Menurutnya, DPRD Riau tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum mendapatkan penjelasan dari pihak-pihak terkait.

Khairul Umam mengatakan, apabila persoalan tersebut terbukti menimbulkan keresahan masyarakat, Komisi terkait di DPRD Riau dapat memanggil instansi maupun pengelola yang berwenang untuk meminta penjelasan dan mencari solusi bersama.

Sebagai mitra pemerintah, DPRD Riau berharap tidak ada praktik atau sistem yang merugikan masyarakat.

Ia menilai perlu adanya pengaturan yang lebih tertib dan adil dalam pelayanan penyeberangan agar seluruh pengguna jasa mendapatkan perlakuan yang sama.

Menurutnya, keluhan yang muncul di masyarakat umumnya berkaitan dengan antrean kendaraan dan dugaan adanya perlakuan yang tidak adil terhadap pengguna jasa yang telah lebih dulu menunggu giliran.

Jika hal tersebut benar terjadi, maka perlu segera dilakukan evaluasi.

Khairul Umam menilai penerapan sistem pemesanan atau booking secara online dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi antrean panjang dan potensi konflik di lapangan.

Dengan sistem tersebut, pengguna jasa dapat mengetahui jadwal keberangkatan sesuai urutan pemesanan tanpa harus menunggu terlalu lama di pelabuhan.

Namun demikian, ia mengingatkan penerapan sistem digital harus dilakukan secara komprehensif.

Pemerintah dan pihak terkait harus memastikan seluruh infrastruktur pendukung tersedia dengan baik agar sistem online benar-benar berjalan efektif, transparan, dan tidak menimbulkan persoalan baru yang justru merugikan masyarakat pengguna layanan RoRo Dumai-Rupat.

( Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution )