TRIBUNPALU.COM - Bagi Alaudin, anggota DPRD Kabupaten Morowali periode 2024–2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), politik bukan sekadar perebutan kursi kekuasaan.
Baginya, panggung legislatif adalah jembatan untuk membawa perubahan besar bagi masyarakat, khususnya mereka yang berada di wilayah kepulauan terluar Morowali yang selama ini suaranya jarang terdengar.
Duduk di Komisi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Alaudin kini mendedikasikan masa jabatannya untuk mengawal aspirasi warga Daerah Pemilihan Dua, yang meliputi wilayah industri Bahodopi, Bungku Selatan, Bungku Pesisir, Sombori Kepulauan, hingga Menui Kepulauan.
Meski berdomisili di Dapil Satu (Bungku Tengah), Alaudin justru terpilih di Dapil Dua karena kedekatan emosionalnya dengan masyarakat kepulauan yang telah terbangun jauh sebelum ia menjadi legislator.
Baca juga: Delis Julkarson Hehi Dorong Hilirisasi Sawit dan Implementasi Biodiesel B50
Saat aktif sebagai Tim Ahli Cagar Budaya dan Pendamping Desa Budaya di wilayah Suku Bajo, Sombori Kepulauan, ia telah banyak menyerap realita kehidupan warga setempat.
"Dari tahapan mendampingi desa budaya itu saya bisa dekat sama masyarakat, mengetahui permasalahan di desa, dan dari situ saya bisa masuk ke DPRD untuk memperjuangkan aspirasi mereka," ujar Alaudin saat menceritakan awal mula kedekatannya dengan warga pulau.
Kini, setelah berada di parlemen, Alaudin bergerak cepat mengeksekusi keluhan paling krusial warga pulau, yakni masalah ketiadaan listrik yang membuat para nelayan kesulitan menyimpan hasil tangkapan hingga memicu kerugian ekonomi.
Baca juga: Kawasan Transmigrasi Parigi Moutong Diusulkan Masuk PSN, Tim Kementerian Bakal Lakukan Peninjauan
"Kalau tanpa listrik, hasil nelayan tidak bisa mereka simpan untuk dijual selanjutnya. Pasti akan busuk kalau tidak ada kulkas sebagai pendingin. Jadi memang di sana sangat dibutuhkan listrik," jelasnya.
Lewat pokok-pokok pikiran dan dana aspirasinya, ia mendorong pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk menerangi rumah-rumah warga di desa-desa seperti Pulau Pada Darat, Pada Laut, Umboko, hingga Masadian.
Tantangan geografis yang dihadapi Alaudin tidaklah mudah, sebab untuk menjangkau wilayah Menui Kepulauan, ia bahkan harus menyeberang terlebih dahulu melalui provinsi tetangga, Sulawesi Tenggara, sebelum melanjutkan perjalanan dengan kapal laut.
Namun, kendala akomodasi tersebut tidak menyurutkan komitmennya untuk rutin turun lapangan melalui momen reses, kunjungan dapil, maupun sosialisasi peraturan daerah demi menemui konstituennya langsung.
Baca juga: Status Asrama Mahasiswa Buol di Palu Segera Dibahas dalam Audiensi dengan Tolitoli
"Tiga tahapan ini yang saya manfaatkan betul untuk menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan apa saja kinerja kami di DPRD kepada konstituen," Alaudin menegaskan.
Selain masalah infrastruktur kelistrikan di wilayah kepulauan, Alaudin juga dihadapkan pada karakter kontras di wilayah daratan seperti Bahodopi dan Bungku Pesisir yang merupakan kawasan industri lingkar tambang.
Di daerah tersebut, aspirasi masyarakat didominasi oleh keresahan terhadap isu lingkungan, mulai dari polusi debu hingga kerusakan ekosistem pesisir.
Menanggapi hal itu, Alaudin bersama Bapemperda DPRD Morowali tengah menggodok regulasi strategis berupa penyusunan Perda Perlindungan Bakau untuk masyarakat pesisir.
"Setiap kita turun reses, masalah kerusakan lingkungan dan penanganan debu itu terus yang mereka bawa. Saat ini kami di Bapemperda sedang memproses penetapan perda bakau untuk masyarakat pesisir," ungkap alumni Teknik Pertambangan Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar tersebut.
Baca juga: Kabupaten Buol Maksimalkan Akomodasi dan Transportasi untuk POPDA 2026
Ia juga aktif mengedukasi warga secara informal saat berkumpul santai agar mereka memahami bahwa lahirnya peraturan daerah bertujuan untuk melindungi dan mempermudah ruang gerak masyarakat, bukan untuk mengekang aktivitas sehari-hari.
Sebagai pendatang baru yang langsung mendapat kepercayaan publik, Alaudin juga mendobrak stigma bahwa terjun ke dunia politik harus selalu bermodalkan finansial yang jor-joran.
Berkaca dari pengalamannya sendiri yang berangkat dari keterbatasan anggaran, mantan aktivis UKM Seni ini menekankan pentingnya niat yang tulus.
"Jangan berpikir finansial di awal, bergerak saja dulu karena duit itu urusan kedua. Kalau tidak ada niat, percuma saja biar punya banyak duit," tuturnya.
Mengakhiri perbincangan, ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah Morowali untuk memperkuat kolaborasi kolektif dalam menyukseskan visi-misi pembangunan daerah, karena kemajuan Morowali merupakan tanggung jawab bersama yang hanya bisa diwujudkan dengan saling bergandengan tangan.
"Mari kita saling bergandengan tangan dan mendukung. Morowali ini bukan milik Pak Bupati sendiri, tapi ini milik kita semua untuk dibesarkan bersama," pungkas Alaudin. (*)
