TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Hanya dalam hitungan 12 jam setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari kursi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Kejaksaan Agung (Kejagung) langsung bergerak cepat melakukan penggeledahan.

Tim penyidik merangsek masuk ke Kantor Pusat BGN pada Rabu (3/6/2026) dini hari. 

Operasi senyap ini diduga kuat berkaitan dengan pusaran skandal praktik jual beli Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Penggeledahan yang memakan waktu berjam-jam ini sempat membuat aktivitas perkantoran lumpuh total.

Berdasarkan pantauan di lapangan, deretan mobil operasional tim Kejagung sudah terparkir rapi di area gedung sejak malam. 

Menurut keterangan salah satu petugas keamanan setempat, aparat penegak hukum tersebut sudah masuk dan melakukan penyisiran sejak pukul 02.00 WIB.

Akibat penggeledahan yang berlangsung hingga pagi hari, seluruh area gedung BGN terpaksa disterilkan secara ketat.

Para karyawan yang datang untuk memulai sif kerja mereka dilarang masuk ke dalam gedung. Mereka akhirnya hanya bisa menunggu dengan pasrah di luar area perkantoran.

Terkait aksi mendadak ini, pihak Kejaksaan Agung tidak menampik.

Plh. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry, membenarkan bahwa timnya memang sedang turun ke lapangan untuk mencari alat bukti. 

"Penyidik PIDSUS Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN," kata Jeffry melalui pesan singkat pada Rabu (3/6/2026).

Langkah hukum ini berjalan sangat berdekatan dengan keputusan Presiden Prabowo melengserkan Dadan Hindayana pada Selasa (2/6/2026) malam kemarin.

Banyak pihak langsung mengaitkan pencopotan tersebut sebagai buntut panjang dari karut-marut dugaan korupsi SPPG di internal lembaga.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih terus melakukan audit internal. Audit tersebut untuk mendalami dugaan keterlibatan Dadan dalam praktik jual-beli dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Semua sedang dalam proses audit internal. Itu adalah bagian. Sekali lagi kami sampaikan, bagian dari monitoring dan evaluasi terus menerus yang kita lakukan,” ujar Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menegaskan bahwa pengusutan ini sengaja dilakukan demi menyelamatkan program kerja lembaga.

“Karena kita memang menghendaki Badan Gizi nasional dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik-baiknya,” pungkasnya.