Keuchik Rukoen Damee, Mustafik, mengatakan kerusakan jaringan irigasi ini telah berlangsung cukup lama.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia
Masrian Mizani I Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Lebih kurang sekitar 500 hektare areal persawahan milik petani di Gampong Ruken Damee, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mengalami kekeringan akibat irigasi dan salurannya mengalami kerusakan.

Hal ini menjadi ancaman serius bagi petani Kecamatan Babahrot menjelang memasuki musim tanam.

Kerusakan irigasi yang menjadi sumber utama pasokan air ke areal persawahan menyebabkan distribusi air tidak lagi berjalan normal. Akibatnya, ratusan petani kesulitan mengolah tanah.

Keuchik Rukoen Damee, Mustafik, mengatakan kerusakan jaringan irigasi ini telah berlangsung cukup lama.

Namun hingga saat ini belum terlihat langkah konkret yang mampu menjawab kebutuhan mendesak para petani.

Baca juga: 1.700 Hektare Sawah Terselamatkan, Pemkab Aceh Selatan Tuntaskan Normalisasi Irigasi Gunung Pudung

"Akibat kurangnya pasokan air karena kerusakan irigasi, area sawah yang diperkirakan mencapai 500 hektare terancam gagal tanam dan beralih fungsi menjadi lahan tanaman jagung, kacang, sawit, dan tanaman lainnya," kata Mustafik kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, kondisi kerusakan saluran irigasi sudah sangat memprihatinkan. 

Ia menyebutkan, kerusakan berat sekitar 2.000 meter, sedangkan kerusakan sedang mencapai 1.000 meter. Kondisi itu membuat pasokan air ke sawah tidak mencukupi.

Mustafik juga menyoroti lemahnya koordinasi antar instansi setelah kewenangan Daerah Irigasi (DI) berpindah dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi. 

Perubahan kewenangan yang seharusnya mempercepat pelayanan justru dinilai membuat persoalan di lapangan semakin berlarut-larut.

"Saat ini seolah-olah saling lempar tanggung jawab. Masyarakat kebingungan harus mengadu ke mana, sementara kerusakan irigasi semakin parah dan kebutuhan air petani semakin mendesak," ujarnya.

Ia berharap Pemerintah Aceh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pengairan Aceh dapat membangun sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah kabupaten untuk mempercepat perbaikan jaringan irigasi yang rusak.

"Kami berharap pihak terkait dapat melibatkan dan bersinergi dengan pihak terkait di daerah sehingga tujuan pembangunan lebih maksimal dan tepat sasaran. Jangan sampai persoalan ini menjadi bumerang bagi petani padi yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan daerah," tegasnya.

Ia menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan semangat program ketahanan pangan yang sedang digalakkan pemerintah pusat. 

Menurutnya, ketika Presiden terus mendorong penguatan sektor pertanian, persoalan mendasar seperti irigasi justru terkesan diabaikan.

"Ini sama dengan menghambat program presiden. Kami meminta Pemerintah Provinsi segera mengambil sikap untuk memperbaiki irigasi di wilayah kami," ucapnya.

Keluhan serupa disampaikan petani setempat, Tarmizi (60). Ia mengaku khawatir kerusakan irigasi akan semakin menurunkan produktivitas pertanian dan memaksa petani meninggalkan usaha tani padi yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

Menurutnya, selain pasokan air berkurang untuk sawah, rusaknya irigasi juga berdampak pada terancamnya rumah warga akibat genangan air.

"Kalau hujan, air mengalir sampai ke dalam rumah warga warga. Jalan desa juga banyak yang rusak karena genangan air. Ini menghambat aktivitas warga. Mudah-mudahan keluhan ini dapat segera ditangani oleh pihak terkait," pintanya.

Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa penanganan cepat, sebutnya, ancaman alih fungsi 500 hektare sawah di Babahrot bukan lagi sekadar peringatan. 

"Dampaknya juga bisa menjalar lebih luas, mulai dari menurunnya produksi beras daerah, melemahnya ekonomi petani, hingga terganggunya program ketahanan pangan yang selama ini menjadi prioritas pemerintah," pungkasnya. (*)