BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan penguatan kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik serta penyelarasan narasi pemerintah melalui Public Communication Summit 2026 yang digelar di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (3/6/2026).

Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, kegiatan tersebut dirancang sebagai wadah untuk merumuskan strategi komunikasi publik yang efektif dalam menyampaikan berbagai program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

Menurutnya, pelaksanaan komunikasi publik oleh pemerintah juga merupakan bagian dari implementasi keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Saat ini kita memiliki Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, regulasi tersebut menjadi pijakan bagi kita dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat,” katanya.

Muslim menjelaskan terdapat lima sasaran utama yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan Public Communication Summit 2026.

Baca juga: MTs Muhammadiyah 1 Banjarmasin Hangus Terbakar, Seluruh Fasilitas Ludes Termasuk Belasan Komputer

Pertama, meningkatkan pemahaman peserta mengenai strategi komunikasi publik di era digital. Kedua, memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang menangani komunikasi publik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk pimpinan daerah dan kepala satuan kerja perangkat daerah.

Ketiga, memberikan arah kebijakan dan panduan dalam penerapan narasi tunggal pemerintah agar penyampaian informasi kepada masyarakat berjalan lebih selaras.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan arah kebijakan dan panduan dalam mengimplementasikan serta menindaklanjuti narasi tunggal, baik dalam komunikasi media, pengelolaan konten digital, maupun respons terhadap dinamika informasi di ruang publik,” ujarnya.

Sasaran berikutnya adalah membangun sinergi dalam penanganan isu melalui penguatan narasi positif serta menciptakan kesamaan persepsi di antara para pemangku kepentingan dalam menjaga reputasi institusi pemerintah.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, seluruh peserta juga mengikuti deklarasi komitmen bersama pengelolaan isu di era digital yang dipimpin Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Noor Yaumil, mewakili Gubernur Muhidin.

Melalui forum tersebut, Pemprov Kalsel  berharap lahir rekomendasi yang dapat menjadi acuan dalam memperkuat koordinasi komunikasi publik dan meningkatkan kapasitas SDM komunikasi di seluruh kabupaten/kota.

Selain itu, seluruh pemangku kepentingan didorong untuk membangun komunikasi publik yang konsisten, kredibel, dan responsif guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (*)