Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, mengungkap tujuan pengembangan instrumen pembiayaan inovatif di Lampung bukan sekadar menambah sumber dana pembangunan.

Baca juga: Kemampuan Fiskal Terbatas, Pemprov Lampung Dorong Penerbitan Obligasi dan Sukuk Daerah

Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy mengatakan, pembiayaan inovatif (creative financing) harus menjadi alat utama guna mempercepat kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta membangun Lampung yang lebih maju dan berkelanjutan.

Hal tersebut dikatakan Otto setelah pihaknya menggelar rapat strategis bersama jajaran Pemprov Lampung di kantor OJK pada Rabu (3/62026). 

Pertemuan tersebut membahas langkah awal terkait peluang penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan yang inovatif (creative financing) dan berkelanjutan di tengah keterbatasan anggaran (budget constraint).

"OJK ingin memastikan bahwa setiap instrumen pembiayaan yang dikembangkan bukan sekadar menambah sumber dana pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan membangun Lampung yang lebih maju serta berkelanjutan," kata Otto Fitriandy.

Sementara itu, Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan juga memberikan pernyataan langsung terkait kesiapan Pemprov dalam menindaklanjuti rencana besar ini.

"Pemprov akan segera membentuk tim khusus guna menindaklanjuti rencana penerbitan obligasi/sukuk serta penyusunan regulasi pendukung Desaku Maju 'Agrifuture'. Pemprov juga menginstruksikan dilakukannya deep dive analysis agar instrumen ini memberikan dampak nyata yang seimbang bagi sektor pemerintahan maupun swasta," unar Mulyadi.

Kebutuhan instrumen obligasi atau sukuk daerah di Provinsi Lampung dinilai sangat mendesak. 

Hal ini dipicu oleh penurunan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 serta keterbatasan APBD, di tengah masifnya pembiayaan infrastruktur untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Kondisi tersebut membuka peluang strategis bagi Provinsi Lampung untuk menjadi pionir nasional. 

"Keunggulan struktur keuangan dari instrumen ini meliputi, Pembayaran pokok yang fleksibel saat jatuh tempo, Kebebasan menentukan imbal hasil dan tenor, Adanya fitur buyback tanpa penalti, dan Fleksibilitas pendanaan bertahap (multi-project)," ujar Otto.

Menurutnya, Implementasi skema ini tidak hanya mendiversifikasi pembiayaan pemerintah dan memperbaiki tata kelola keuangan (good governance), tetapi juga membawa manfaat nyata. 

Manfaat yang dimaksud mulai dari mempercepat pembangunan infrastruktur, mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan lapangan kerja, hingga menyediakan alternatif investasi aman yang meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah.

Ke depan, potensi dana dari obligasi atau sukuk daerah ini akan diarahkan untuk mendukung berbagai proyek strategis, seperti penguatan infrastruktur produktif, pengembangan ekonomi hijau, peningkatan konektivitas, pengelolaan lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Selain pembiayaan daerah, forum strategis ini juga mendiskusikan penyusunan Peta Jalan Pengelolaan Karbon Provinsi Lampung dan pengembangan Program Desaku Maju Lampung "Agrifuture". 

Ketiga agenda ini dipandang saling berkaitan dalam membangun fondasi pembangunan Lampung yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan.

Diketahui, Program "Desaku Maju" menargetkan transformasi terhadap 2.446 desa di Provinsi Lampung dari status Tertinggal dan Maju hingga menjadi Mandiri.

Sebagai langkah awal, pilot project akan dilaksanakan di 30 desa yang tersebar di wilayah Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan.

Program ini akan berfokus komprehensif pada subsektor peternakan sapi potong dengan menerapkan pendekatan terintegrasi.

Di tingkat hulu, program yang akan digencarkan seperti penyediaan bibit unggul, pakan mandiri, hingga penyaluran pupuk hayati.

Di tingkat tengah, langkah yang dilakukan yakni proses penggemukan dan pencatatan digital melalui e-Livestock.

Di hilir, program ini menyasar Hilirisasi produk daging, pengolahan limbah ramah lingkungan (zero-waste), dan integrasi pasar.

Guna meminimalkan risiko perbankan, program ini menggunakan skema kemitraan tertutup (close-loop) bersama pihak swasta.

Pada fase awal (Quick Wins) selama 12 bulan pertama, program ini ditargetkan mampu mencetak 300 peternak muda aktif, 30 klaster komunal, serta 3 koperasi peternak.

Di sisi lain, OJK memandang Lampung memiliki potensi ekonomi yang sangat kuat yang didukung oleh sektor pertanian, perkebunan, logistik, pariwisata, dan sumber daya alam yang melimpah. 

Dengan perencanaan matang dan tata kelola yang baik, berbagai instrumen pembiayaan inovatif ini diyakini dapat menjadi katalis percepatan pembangunan daerah.

"Hasil pertemuan ini akan menjadi masukan penting dalam penyusunan langkah-langkah lanjutan, termasuk kajian kelayakan, pemetaan proyek prioritas, penguatan kapasitas kelembagaan, serta penyusunan roadmap yang komprehensif apabila Pemerintah Provinsi Lampung memutuskan untuk mengembangkan instrumen obligasi atau sukuk daerah di masa mendatang," pungkas Otto.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)