TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Ekonom Unand Syafruddin Karimi menyarankan pemerintah saat ini untuk dapat mengambil pelajaran dari kebijakan mantan Presiden ke-3 Republik Indonesia, BJ Habibie dalam mengembalikan kepercayaan pasar dan memperkuat nilai tukar rupiah.
Akan tetapi, langkah-langkah yang dilakukan pada masa Habibie tidak bisa disalin secara mekanis, sebab kondisi ekonomi saat ini berbeda dengan era krisis 1998.
"Pemerintahan sekarang dapat mengambil pelajaran dari era BJ Habibie, tapi tidak bisa menyalinnya secara mekanis," ucap Syafruddin saat dikonfirmasi TribunPadang.com, Kamis (4/6/2026).
Menurut dia, BJ Habibie berhasil memulihkan kepercayaan setelah krisis 1998 melalui pemulihan kredibilitas, stabilisasi politik, restrukturisasi perbankan, komitmen terhadap reformasi, hingga upaya mengembalikan keyakinan pasar terhadap arah ekonomi nasional.
Inti keberhasilan Habibie ujar Syafruddin, bukan terletak pada satu instrumen kebijakan tertentu, melainkan pada keberhasilannya membangun kembali kepercayaan pasar.
Baca juga: Rupiah Melemah Tembus Rp18.040 per Dolar AS, Ekonom Unand Sebut Alarm Risiko Ekonomi Indonesia
"Keberhasilannya terletak pada pemulihan kepercayaan, bukan hanya pada satu instrumen kebijakan," jelasnya.
Kata Syafruddin, pemerintah saat ini perlu menerapkan prinsip yang sama dalam konteks yang berbeda.
Kondisi ekonomi Indonesia saat ini memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan masa krisis 1998, seperti sistem keuangan yang lebih kuat, cadangan devisa lebih besar, inflasi lebih terkendali, serta kerangka kebijakan moneter yang lebih mapan.
Kendati demikian, tantangan yang dihadapi saat ini juga berbeda, mulai dari tekanan global, arus modal yang bergerak cepat, ketergantungan terhadap impor strategis, hingga kebutuhan transformasi industri.
Oleh sebab itu, ia menilai pemerintah perlu membangun paket kebijakan yang kredibel untuk menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah.
"Pemerintah perlu membangun paket kebijakan yang kredibel: stabilisasi rupiah, disiplin fiskal, reformasi sektor riil, penguatan ekspor bernilai tambah, perlindungan daya beli, dan kepastian hukum," katanya.
Baca juga: Harga Jengkol dan Ayam Ras Turun, Tahan Laju Tekanan Inflasi Sumatera Barat Mei 2026
Pelajaran dari era Habibie menurut Syafruddin tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam membangun kembali kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi.
Pasar akan kembali percaya apabila pemerintah mampu menunjukkan keberanian, konsistensi, dan arah reformasi yang jelas.
Namun ia mengingatkan bahwa penguatan rupiah tidak akan terjadi hanya karena adanya pernyataan optimistis dari pemerintah.
"Rupiah tidak menguat karena pernyataan optimistis. Rupiah menguat ketika pasar percaya bahwa ekonomi dikelola dengan disiplin, transparan, dan produktif," tambahnya.
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus berlanjut, dinilai sebagai sinyal serius bagi perekonomian Indonesia.
Ekonom Unand, Syafruddin Karimi menyebut pelemahan rupiah tidak bisa dibaca hanya sebagai pergerakan teknis pasar valuta asing semata.
Menurutnya, ketika kurs USD/IDR menyentuh sekitar 18.040 dan bergerak sangat dekat dengan titik terlemah 52 minggu di level 18.045, pasar sedang menilai ulang risiko Indonesia.
"Pelemahan rupiah perlu dibaca sebagai sinyal serius, bukan sekadar pergerakan teknis pasar valuta asing. Ketika USD/IDR menyentuh sekitar 18.040 dan bergerak sangat dekat dengan titik terlemah 52 minggu di 18.045, pasar sedang menilai ulang risiko Indonesia," ucap Syafruddin Karimi saat dikonfirmasi, Kamis (4/6/2026).
Kata dia, tekanan terhadap rupiah semakin kuat karena terjadi bersamaan dengan koreksi tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) atau JKSE sekitar 3,48 persen.
Baca juga: Kodam Cari Saksi, Minta Warga Laporkan Suara Dentuman Terkait Kasus Peluru Nyasar di UNP
Menurut Syafruddin, kondisi tersebut menunjukkan investor tidak hanya melepas rupiah, tetapi juga mengurangi eksposur pada aset Indonesia.
"Situasi ini menunjukkan pola risk-off: pasar meminta premi risiko lebih tinggi karena menilai stabilitas rupiah, prospek laba emiten, dan kredibilitas kebijakan sedang diuji," ujarnya.
Ia juga menilai Indonesia masih memiliki sejumlah bantalan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi yang tetap positif dan inflasi yang relatif terkendali.
Akan tetapi, pasar tidak hanya melihat kondisi saat ini, melainkan juga mempertimbangkan berbagai risiko ke depan, termasuk biaya impor, beban utang valas, arus modal, serta kemampuan kebijakan dalam menjaga kepercayaan.
Perihal penyebab pelemahan rupiah, Syafruddin menyebut kondisi tersebut merupakan kombinasi faktor eksternal dan domestik.
Baca juga: Polisi Bakar Pondok Tambang Emas Ilegal di Pasaman Barat, Sita Puluhan Jeriken Solar
Dari sisi eksternal, gejolak global, suku bunga internasional yang tinggi, harga energi, ketegangan geopolitik, serta meningkatnya permintaan terhadap aset aman membuat dolar AS tetap kuat.
Sedangkan dari sisi domestik, rupiah menghadapi tekanan karena Indonesia masih bergantung pada impor strategis, mulai dari bahan baku industri, energi, pangan tertentu, obat-obatan hingga barang modal.
"Ketika rupiah melemah, kebutuhan dolar dari importir dan korporasi meningkat. Investor asing juga menghitung return dalam dolar AS. Jika rupiah turun lebih dalam, keuntungan saham atau obligasi dalam rupiah bisa hilang setelah dikonversi ke dolar," jelasnya.
Ia menambahkan, data kawasan menunjukkan rupiah lebih rentan dibandingkan beberapa mata uang negara ASEAN lainnya.
Menurut Syafruddin, hal tersebut menunjukkan pasar tidak hanya merespons kekuatan dolar AS, tetapi juga menilai risiko spesifik Indonesia.
Baca juga: Daftar Jenis Pelanggaran Incaran Polisi dalam Operasi Patuh Singgalang 2026
"Struktur ekspor yang belum cukup bernilai tambah, ketergantungan pada komoditas, dan sensitivitas terhadap arus portofolio membuat rupiah cepat tertekan ketika sentimen global memburuk," katanya.
Untuk mengantisipasi pelemahan rupiah, Syafruddin menilai langkah yang diperlukan harus dilakukan dalam tiga lapis.
Pertama, Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas pasar valuta asing melalui intervensi terukur, pengelolaan likuiditas, operasi moneter yang kredibel, serta komunikasi yang jelas.
Ia menyebut kenaikan BI-Rate ke 5,25 persen menunjukkan bahwa stabilitas rupiah menjadi prioritas.
"Langkah ini perlu disertai pesan kebijakan yang konsisten agar pasar tidak menebak-nebak arah otoritas," sebutnya.
Baca juga: Latifa Jemaah Termuda Sumbar Tiba di Padang, Tunaikan Haji Gantikan Almarhum Ayah
Kedua, pemerintah perlu memperkuat disiplin fiskal dengan mengarahkan belanja negara pada sektor produktif, bukan hanya konsumsi jangka pendek.
Menurutnya, defisit, subsidi, dan utang harus dikelola secara hati-hati agar investor tidak meminta premi risiko tambahan.
Ketiga, sektor riil harus memperkuat fondasi rupiah melalui peningkatan ekspor bernilai tambah, pendalaman hilirisasi, penguatan industri domestik, pengurangan impor strategis, serta menarik investasi langsung yang menghasilkan devisa.
"Stabilitas rupiah tidak bisa hanya bertumpu pada suku bunga. Rupiah akan lebih kuat jika ekonomi menghasilkan devisa secara berkelanjutan," tambahnya. (*)
