TRIBUNNEWS.COM - Anggota Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) K.H. Maman Imanul Haq, M.M. mengkritisi maraknya tumpang tindih program kerja serta tingginya tingkat kebocoran anggaran publik di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Maman dalam Focus Group Discussion (FGD) Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI bertajuk "Depresiasi Rupiah dan Ketahanan Ekonomi Nasional, Implikasi Moneter, Fiskal, dan Kesejahteraan Sosial" di Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (2/6/2026).
Dalam forum itu, Maman menyoroti dilema yang dihadapi pemerintah daerah (pemda) akibat dominasi program pemerintah pusat yang sering kali tidak sesuai dengan realitas ataupun kapasitas di tingkat lokal.
"Hari ini, pemda memang agak kesulitan karena banyak sekali programnya diambil alih oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, ada daerah yang mencoba kreatif mengakomodasi program pusat tersebut, tetapi masalahnya kapasitas daerah tidak sesuai. Tantangan menjadi kepala daerah saat ini sangat sulit, tidak seperti dulu ketika dana desa dan anggaran lainnya masih longgar," ujar Maman dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Kamis (4/6/2026).
Sebagai contoh, ia menyinggung pemaksaan program tertentu seperti koperasi desa yang penempatannya kerap tidak melibatkan pemahaman masyarakat lokal.
Baca juga: Literasi Kreatif MPR RI Angkat Filosofi Pohon Sukun dan Nilai Pancasila
"Contohnya di tempat saya di Jatiwangi. Koperasi berdiri tepat di tengah alun-alun kecamatan dan tidak boleh diprotes. Pendekatan otoriter atau 'militeristik' seperti ini sekarang nyata terjadi di depan kita," ucap Maman.
Tidak hanya soal ego sektoral pusat dan daerah, Maman yang juga aktif mengawasi bidang pelayanan publik dan keagamaan turut mengaitkan dampak pelemahan rupiah terhadap kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.
Ia membeberkan fakta bahwa kemampuan fiskal Indonesia dalam membayar layanan Masyair (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) berada di bawah negara tetangga, seperti Myanmar dan Filipina.
"Kemampuan kita membayar layanan Masyair itu berada di level bawah, di bawah Myanmar dan Filipina. Jadi, kalau ada keluhan jemaah haji kita menderita, ya karena bayarannya murah. Kita selalu mengambil keputusan yang bersifat populis, bukan pelayanan terbaik," jelas Maman.
Tak berhenti di sektor haji, Maman yang juga merupakan Anggota Komisi VIII DPR RI membeberkan data mencengangkan terkait kebocoran anggaran bantuan sosial (bansos) dan subsidi energi akibat buruknya validasi data serta birokrasi perbankan.
Baca juga: Fraksi Golkar di MPR Minta Dana Pendidikan Tak Dipakai MBG, Singgung Nasib Guru Honorer
Di Komisi VIII, misalnya, Maman melihat tingkat kebocoran bansos mencapai 45 persen atau sekitar Rp17 triliun.
"Ditambah lagi subsidi energi yang berkisar Rp100 triliun hingga Rp140 triliun. Ini akibat masalah validasi data dan permainan anggaran. Contohnya, salah satu bank Himbara ketika menyalurkan bansos menahan dananya dulu hingga 15 hari di beberapa daerah. Bayangkan berapa bunga yang mereka nikmati dari perputaran uang tersebut," terangnya.
Atas dasar tersebut, Maman mendukung usulan para ekonom untuk segera menerapkan digitalisasi terintegrasi, seperti penggunaan QRIS atau sistem poin digital guna menekan celah korupsi anggaran.
Di tengah indikator ekonomi makro yang membuat masyarakat dan pelaku pasar khawatir, sebagaimana tampak dari memerahnya portofolio saham domestik, Maman tetap mengajak seluruh pihak untuk mencari faktor optimisme dan mukjizat bagi penguatan kembali nilai tukar rupiah.
Menutup pernyataannya, ia melempar kritik tajam berupa anekdot politik di daerah mengenai kebiasaan penguasa yang kerap mengedepankan identitas kelompok atau warna partainya ketimbang substansi pembangunan.
Baca juga: Kelompok DPD RI di MPR Dorong Perbaikan Tata Kelola PTN dan PTS Sebagai Lokomotif Kemajuan Bangsa
"Saya ingat waktu rezim Golkar berkuasa dulu, lalu tiba-tiba PDI Perjuangan menang di Majalengka. Hal pertama yang dilakukan pemda saat itu adalah mengecat ulang semua alat berat dengan warna merah. Padahal, di seluruh dunia standarnya alat berat itu warna kuning. Orang Indonesia itu segitunya, ketika berkuasa, warna kelompoknya yang harus dominan di mana-mana," tutur Maman.
Maman pun menegaskan bahwa pola pikir politik sektoral seperti itu harus segera ditinggalkan oleh para pimpinan bangsa demi menjaga muruah konstitusi negara.
"Bagaimana caranya agar kita semua tidak terjebak dalam pola pikir seperti itu? Sebab bernegara itu adalah berkonstitusi. Konstitusi kita sebenarnya hanya mengandalkan dua hal utama, yakni penegakan HAM dan kesejahteraan rakyat secara merata," ucap Maman.
Sebagai informasi, FGD turut dihadiri Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI Ir. H. Tifatul Sembiring (Fraksi PKS) dan sejumlah anggota Badan Pengkajian, seperti H. Muhammad Nur Purnamasidi, S.Sos. (Fraksi Partai Golkar), Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. (Fraksi PKB), serta Sigit Purnomo, S.AP., S.H. (Fraksi PAN).
Hadir pula sejumlah narasumber ahli, yakni Ketua Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Dr. Idel Eprianto, S.E., M.E. serta ekonom Universitas Paramadina sekaligus mantan Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi periode 2014-2019 Wijayanto Samirin, MPP.
Baca juga: Waka MPR Eddy Soeparno Apresiasi Diplomasi RI Bebaskan WNI dari Israel
FGD ini berhasil merumuskan beberapa rekomendasi kunci. Pertama, memperkuat sinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui kerangka fiskal terintegrasi, pedoman teknis sinkronisasi yang operasional, serta insentif fiskal bagi daerah yang konsisten menyelaraskan programnya dengan prioritas nasional.
Kedua, memperdalam pasar keuangan domestik dan memperkuat fundamental ekonomi melalui peningkatan nilai tambah ekspor, pengurangan ketergantungan impor strategis, serta pengelolaan risiko nilai tukar oleh korporasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui lindung nilai.
Ketiga, memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal sekaligus mengarahkan kebijakan perlindungan sosial secara lebih adaptif untuk meredam dampak depresiasi rupiah terhadap kelompok rentan.
Masukan dari FGD ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi MPR RI terkait penguatan sistem keuangan negara, perekonomian nasional, dan kebijakan kesejahteraan sosial yang lebih tangguh terhadap gejolak nilai tukar.
Baca juga: MPR Tawarkan Josepha, Siswi SMAN 1 Pontianak Jadi Duta LCC 4 Pilar
