TRIBUN-SULBAR.COM - Kericuhan warnai aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa Serikat Mahasiswa dan Rakyat (Semarak) di kantor Bupati Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis (4/6/2026).
Peserta aksi terlibat saling dorong dengan petugas Satpol PP Polman, hingga terjadi pemukulan
Seorang mahasiswa dari kader GMNI Cabang Polman terluka pada bagian wajah usai terkena pukulan.
Baca juga: Ingatkan Mitra MBG Jangan 1 Ekor Ayam Dipotong 14 Prabowo: Makan Paling Gampang Dikorupsi ya?
Baca juga: Hadiri Wisuda UNSUMA, Gubernur SDK: Lulusan Siap Kerja dan Kuasai Bahasa Asing!
Awalnya aksi Semarak Polman ini berjalan damai di depan gerbang kantor Bupati Polman di Jl Manuggal, Kelurahan Pekkabata.
Peserta aksi nampak membakar ban bekas hingga membentangkan spanduk tuntutan dan menyampaikan orasi.
Suasana berubah saat massa aksi hendak menerobos masuk di kantor bupati namun terhalang petugas Satpol PP.
Massa aksi sempat menembus pagar hidup Satpol PP Polman hingga akhirnya demo di lobi kantor.
Aksi saling dorong kembali terjadi saat demonstran merasa kecewa lantaran terlalu lama menunggu Bupati Polman, Samsul Mahmud.
"Kami menyampaikan ekspresi kekecewaan terhadap kinerja bupati tetapi selalu dihalangi oleh petugas Satpol PP, sehingga terjadi benturan," kata ketua GMNI Cabang Polman, Andi Baraq kepada wartawan.
Dia menyampaikan awalnya massa aksi datang menyampaikan aspirasi dan tuntutan secara damai.
Namun saat massa aksi hendak memasang spanduk fakta kinerja bupati Polman namun terhalang petugas.
Baraq menilai Satpol PP Polman bertindak represif dan sengaja menghalangi massa aksi dalam menyampaikan tuntutan.
"Ada salah satu kader kami yang terluka pada bagian wajah karena terkena pukulan, nanti kami laporan ini agar Satpol PP bertanggung jawab," ungkapnya.
Dia menyesalkan sikap oknum petugas Satpol PP yang diduga melakukan pemukulan terhadap massa aksi.
Insiden itu nantinya akan disikapi GMNI Polman untuk dilaporkan kepada pihak berwajib.
Baraq menyebut adapun sejumlah tuntutan dalam aksi unjuk rasa ini, ialah masalah infrastruktur jalan desa terpencil belum terselesaikan.
Seperti menuntut agar Pemkab Polman mempercepat pembangunan infrastruktur di Desa Lenggo sebagai bentuk pemerataan pembangunan.
Mendesak evaluasi total terhadap praktik rangkap jabatan dalam birokrasi yang berpotensi menurunkan efektivitas pelayanan.
Serta mendesak Pemkab Polman untuk segera merealisasikan sistem pengelolaan sampah yang berbasis kepentingan lingkungan hidup.(*)
Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Fahrun Ramli
