Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Yusmandin Idris | Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Ketua DPRK Bireuen, Juniadi, SH, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen yang kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Menurut Juniadi, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Hal itu disampaikan Juniadi saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Kamis (4/6/2026).

Pada kesempatan tersebut, Kabupaten Bireuen kembali memperoleh opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025. LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Aceh, Andri Yogama, kepada Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis, ST, dan Ketua DPRK Bireuen, Juniadi.

Turut hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, Asisten Administrasi Umum, Inspektur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), serta Sekretaris DPRK Bireuen.

Baca juga: Aceh Besar Pertahankan Opini WTP 14 Kali Berturut-turut

Kepala BPK Perwakilan Aceh, Andri Yogama, menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan empat kriteria utama, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Juniadi menegaskan, DPRK Bireuen akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal guna mendukung pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis, ST, menyatakan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan BPK akan ditindaklanjuti secara serius dan sistematis sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat sistem pengendalian intern, dan menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

(*)