BANGKAPOS.COM – Setelah menyentuh level Rp18.029 per dollar AS pada perdagangan Kamis (4/6/2026) pagi, nilai tukar rupiah kembali mencatatkan rekor terlemah sepanjang sejarah.
Kini, mata uang Garuda melemah 63 poin atau 0,35 persen dibandingkan penutupan sebelumnya berdasarkan data perdagangan.
Pelemahan ini memperpanjang tekanan terhadap rupiah yang dalam beberapa waktu terakhir terus bergerak di level rendah terhadap dollar AS.
Melemahnya nilai tukar rupiah membuat biaya impor menjadi lebih mahal karena pelaku usaha harus mengeluarkan lebih banyak rupiah untuk membeli barang, bahan baku, maupun komponen dari luar negeri.
Baca juga: Beli Rumah Pakai Kepingan Emas, Awal Jejak Silmy Karim Cs Peras WNA Ratusan Miliar Terbongkar
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang dan jasa.
Tak hanya produk impor, sejumlah barang yang diproduksi di dalam negeri juga bisa terdampak apabila masih bergantung pada bahan baku, mesin, atau transaksi yang menggunakan dollar AS.
Lalu, barang apa saja yang berpotensi mengalami kenaikan harga apabila pelemahan rupiah terus berlanjut?
Sinyal Tekanan Ekonomi
Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan, dalam enam bulan terakhir rupiah telah mengalami depresiasi sebesar 7,29 persen terhadap dollar AS.
Menurut dia, pelemahan tersebut tidak hanya terjadi terhadap dollar AS, tetapi juga terhadap sebagian besar mata uang dunia.
"Dalam periode yang sama, rupiah melemah terhadap 86 persen mata uang di dunia. Rupiah juga melemah terhadap seluruh mata uang utama di ASEAN, meliputi SGD, THB, MYR, VND, dan PHP," ujar Wijayanto kepada Kompas.com, Kamis (4/6/2026).
Padahal, beberapa mata uang negara tetangga justru mampu menguat terhadap dollar AS pada periode yang sama.
"Bahkan SGD, MYR, dan VND menguat terhadap dollar AS pada periode tersebut," kata dia.
Wijayanto menilai, nilai tukar dollar AS yang terlalu tinggi dapat memberikan tekanan besar terhadap aktivitas ekonomi dan dunia usaha di Indonesia.
Selain itu, tekanan terhadap rupiah diperkirakan masih berpotensi berlanjut hingga 2027 apabila faktor-faktor fundamental ekonomi belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Barang yang berpotensi mengalami kenaikan harga Wijayanto mengatakan, setiap depresiasi rupiah sebesar 10 persen berpotensi mendorong inflasi sekitar 0,5 hingga 1 persen.
Adapun, kenaikan inflasi tersebut pada akhirnya dapat memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok dan barang konsumsi lainnya.
Kondisi ini tidak hanya dirasakan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga di pedesaan.
Bahkan, pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan angka kemiskinan karena daya beli masyarakat semakin tergerus.
Selain itu, petani dan peternak juga menghadapi risiko penurunan keuntungan.
Baca juga: Segini Tarif dan Syarat Bikin SIM A, SIM C, SIM Internasional Online per Juni 2026
Pasalnya, kenaikan biaya produksi sering kali lebih cepat dibandingkan kenaikan harga jual hasil usaha mereka.
Di sisi lain, biaya perjalanan ke luar negeri maupun pendidikan di luar negeri juga menjadi lebih mahal sehingga sebagian masyarakat mungkin harus menunda rencana tersebut.
Pelemahan rupiah juga berpotensi membuat harga barang bernilai besar seperti rumah, mobil, dan sepeda motor semakin mahal, terutama jika disertai kenaikan suku bunga pinjaman.
Masyarakat yang memiliki kredit dengan bunga mengambang (floating rate) pun dapat menghadapi kenaikan cicilan. Menurut Wijayanto, hampir seluruh sektor berpotensi terdampak apabila pelemahan rupiah berlangsung dalam jangka panjang.
Namun, beberapa kelompok barang dinilai lebih rentan mengalami kenaikan harga, antara lain:
Produk elektronik Pakaian Barang konsumsi cepat saji (fast moving consumer goods/FMCG) Material bangunan Produk otomotif
"Barang elektronik, pakaian, FMCG, bangunan, dan otomotif. Hampir semua terkena dampak," kata Wijayanto.
Ia juga menilai masyarakat di pedesaan menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi dampak pelemahan rupiah karena memiliki akses informasi dan kemampuan adaptasi yang lebih terbatas.
"Masyarakat desa justru paling terdampak. Mereka tidak mempunyai akses dan pengetahuan untuk merespons dan mengantisipasi. Posisi mereka menjadi pure price taker atau kelompok yang paling rentan dan paling sulit beradaptasi," ujarnya.
Purbaya Tak Panik Rupiah Tembus Rp18.000
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi soal melemahnya rupiah yang tembus sampai Rp18.000 per dolar AS sejak Kamis (4/6/2026).
Ia mengaku tak panik melihat angka tersebut.
Sebab, menurut Purbaya, Bank Indonesia (BI) yang mendapat wewenang untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah, telah menjalankan kebijakannya secara baik.
"Anda melihat saya panik? Nggak. Pada dasarnya, BI masih menjalankan kebijakan dengan baik dan semuanya masih di bawah kendali mereka," kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis.
"Saya serahkan rupiah ke mereka (BI)," lanjut dia.
Purbaya juga bicara soal utang negara di tengah melemahnya rupiah.
Ia menegaskan sebagian besar surat utang negara punya kupon atau bunga tetap.
Padahal, pembayaran utang pemerintah akan membengkak ketika nilai rupiah terhadap dolar melemah.
Baca juga: 18 Jam Tak Bisa Melihat, Kondisi Terkini Mata Presenter Heru Gundul Kena Semburan Bisa Ular Kobra
Purbaya pun memastikan pembayaran utang negara masih sesuai perhitungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Pembayaran utang kan lewat kupon ya. Kuponnya sih konstan, cuma pada waktu rupiah melemah ya meningkat kan dalam rupiah pembayarannya," jelas Purbaya.
"Cuma kan hini, ini (pembayaran utang) masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya saya sebutkan itu," urainya.
Ia mengungkapkan, saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar dolar sekitar Rp16.500 per dolar.
Tetapi, jelas Purbaya, pemerintah telah melakukan berbagai simulasi terhadap kemungkinan terjadinya gejolak ekonomi global, termasuk skenario rupiah melemah.
Meski tak menyebut batas maksimal nilai tukar rupiah dalam simulasi tersebut, Purbaya memastikan angka saat ini, yaitu Rp18.000 per dolar, masih sesuai perhitungan.
"Begini, pada waktu APBN pertama kan ada asumsi berapa, Rp16.500 ya? Tapi kan terus ada simulasi pada waktu harga BBM naik tinggi kan, ya kita hitung di situ."
"Adjustment-nya (penyesuaian) cukup tinggi, tapi kan saya nggak sebutkan ke Anda nanti rupiah melemah signifikan."
"Tapi basically, fundamental Rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang," tutur dia.
Beban Dunia Usaha
Pelemahan rupiah tidak hanya membebani masyarakat, tetapi juga dunia usaha.
Salah satu dampaknya adalah meningkatnya biaya pendanaan (cost of fund) seiring potensi kenaikan suku bunga.
Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) serta menekan permintaan pada sektor-sektor yang sangat bergantung pada pembiayaan konsumen, seperti perumahan, otomotif, dan sejumlah produk konsumsi.
Meski demikian, tidak semua sektor mengalami dampak negatif. Eksportir komoditas seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan nikel justru dinilai berpotensi memperoleh keuntungan karena pendapatan mereka berbasis dollar AS.
Sebaliknya, industri yang mengandalkan bahan baku impor, seperti elektronik, otomotif, farmasi, dan sebagian industri makanan, menghadapi tekanan biaya yang lebih besar akibat pelemahan rupiah.
Menurut Wijayanto, ketidakpastian global dan fluktuasi nilai tukar juga dapat membuat investor lebih berhati-hati dalam menanamkan modal atau melakukan ekspansi bisnis di Indonesia.
Utang Berpotensi Membengkak
Pelemahan rupiah juga berdampak langsung pada kondisi fiskal pemerintah.
Wijayanto menjelaskan, sekitar 25 persen utang pemerintah masih berdenominasi valuta asing.
Karena itu, ketika rupiah melemah, nilai kewajiban yang harus dibayar pemerintah dalam mata uang asing otomatis ikut meningkat.
Ia memperkirakan depresiasi rupiah sepanjang 2026 dapat menambah beban utang pemerintah hingga sekitar Rp 175 triliun.
Selain itu, pemerintah juga berpotensi menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menerbitkan surat utang berdenominasi rupiah sehingga ketergantungan terhadap penerbitan obligasi global (global bond) dapat meningkat.
Tekanan serupa juga berpotensi terjadi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Wijayanto, setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar 1 dollar AS per barel dapat meningkatkan defisit APBN sekitar Rp 6,8 triliun.
Baca juga: 3 Daftar Nama Baru Personel Polres Basel yang Dimutasi, Kapolsek Payung dan Simpang Rimba Berganti
Sementara itu, setiap pelemahan rupiah sebesar 10 persen terhadap dollar AS diperkirakan dapat menambah defisit APBN hingga sekitar Rp 60 triliun.
"Kombinasi kenaikan harga minyak, depresiasi rupiah, dan pelemahan daya beli akan meningkatkan defisit APBN," jelasnya.
Risiko Inflasi
Di tengah pelemahan rupiah, risiko inflasi juga meningkat karena harga barang impor menjadi lebih mahal.
Kondisi ini dikenal sebagai imported inflation atau cost push inflation. Akibatnya, ruang fiskal pemerintah bisa semakin terbatas karena belanja negara meningkat untuk meredam dampak ekonomi yang lebih luas.
Pada saat yang sama, Bank Indonesia (BI) juga perlu menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi melalui kebijakan moneter.
"BI harus mengantisipasi dengan menaikkan BI Rate atau SRBI Rate, sehingga imbal hasil SBN juga akan ikut terdongkrak," ujar Wijayanto.
Melihat berbagai dampak tersebut, Wijayanto menilai pemerintah perlu lebih fokus mengatasi penyebab utama pelemahan rupiah, bukan hanya menangani dampaknya.
"Pemerintah perlu segera mengobati sebab pelemahan rupiah, bukan hanya fokus pada gejalanya semata," ujarnya.
Menurut dia, perbaikan strategi fiskal, penguatan neraca pembayaran (balance of payment), serta komunikasi kebijakan yang lebih baik menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat nilai tukar rupiah dalam jangka panjang.
(Kompas.com/Alicia Diahwahyuningtyas/Albertus Adit) (Tribunnews.com/Kontan/Bangkapos.com)
