TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ancaman kemarau berkepanjangan akibat fenomena El Nino menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Rapat Koordinasi Penanganan Persampahan serta Mitigasi Dampak Kemarau Panjang Tahun 2026 yang digelar di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD), Kamis (4/6/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak serta Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani. Seluruh bupati dan wali kota dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat mengikuti kegiatan secara langsung, sementara jajaran Dandim berpartisipasi melalui konferensi video.
Dalam forum tersebut, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa Jawa Barat menghadapi dua agenda penting yang membutuhkan langkah antisipasi segera. Salah satunya adalah potensi kemarau panjang yang dipicu kemunculan El Nino.
Menurut Dedi, Jawa Barat termasuk wilayah yang diperkirakan akan terdampak fenomena El Nino ekstrem atau El Nino Godzila sehingga diperlukan kesiapan sejak dini untuk mengurangi risiko yang mungkin muncul.
"Kita harus antisipasi dampak kemarau panjang ini, kekeringan bahkan kebakaran. Informasi dari BMKG, puncak kemarau di Jabar akan terjadi Agustus dan September. Saya meminta masukan dan informasi dari bupati walikota, memetakan penanganan masalah," ujar KDM.
Ia menegaskan bahwa berbagai langkah mitigasi harus dijalankan sebelum dampak bencana benar-benar terjadi. Pemerintah daerah diminta bergerak lebih awal agar risiko kekeringan dan gangguan terhadap kebutuhan masyarakat dapat ditekan.
Dedi juga mengajak TNI serta berbagai elemen masyarakat untuk terlibat dalam upaya menghadapi kemarau panjang yang diperkirakan berlangsung pada tahun ini.
Salah satu langkah yang harus segera dilakukan ialah mendata wilayah-wilayah yang setiap tahun mengalami kesulitan air ketika musim kemarau datang. Pendataan tersebut dinilai penting untuk memastikan kebutuhan air masyarakat maupun sektor pertanian tetap terpenuhi.
"Siapkan mobilisasi air dari sumber air menggunakan mobil tangki. Ini perlu dukungan dan kerjasama dengan TNI dan pengusaha air kemasan. Percepat pembangunan jaringan air bersih dan siapkan toren penampung air di setiap desa langganan kekeringan, harus sudah dimulai agar tidak ada rebutan air," tambahnya.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani membenarkan bahwa Jawa Barat berpotensi mengalami musim kemarau yang lebih berat dibandingkan biasanya akibat pengaruh El Nino.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah wilayah di pesisir pantai utara Jawa Barat bahkan sudah mulai merasakan kondisi musim kemarau sejak Juni.
"Tahun ini kemarau datang lebih cepat, lebih panjang dan lebih kering karena fenomena El Nino. Bulan Juni ini di Pantura sudah terasa, dan bulan Juli hingga Oktober akan merata di Jabar, dimana puncaknya di bulan Agustus dan September," jelasnya.
Menurut Teuku, secara umum durasi musim kemarau di Jawa Barat diperkirakan berlangsung antara tiga hingga tujuh bulan. Kondisi tersebut membuat langkah antisipasi terhadap potensi bencana kekeringan menjadi kebutuhan mendesak bagi seluruh daerah.
Sementara itu, KASAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan TNI telah menyiapkan dukungan untuk menghadapi ancaman kemarau. Hingga saat ini, sedikitnya 500 titik distribusi air bersih telah dibangun, meski pendataan menyeluruh masih terus dilakukan.
"Gubernur yang paling serius melakukan mitigasi masalah sampah dan ancaman kemarau. Kami laporkan jika TNI sudah membangun sedikitnya 500 titik distribusi air bersih, namun memang belum terdata dengan baik, kami akan segera lakukan pendataan untuk antisipasi kemarau khususnya di Jabar," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap langkah pemetaan wilayah rawan kekeringan, percepatan pembangunan infrastruktur air bersih, serta dukungan distribusi air dapat mengurangi dampak kemarau panjang yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus dan September mendatang.
