TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Persampahan serta Mitigasi Dampak Kemarau Panjang di Jawa Barat Tahun 2026 yang digelar di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD), Kamis (4/6/2026).

Rapat tersebut dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani yang menyampaikan perkembangan terkini terkait kondisi yang akan dihadapi Jawa Barat dalam waktu dekat.

Seluruh bupati dan wali kota dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat mengikuti rapat secara langsung. Sementara itu, para Dandim di berbagai daerah turut bergabung melalui konferensi video.

Dalam rapat tersebut, Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM menyebut terdapat dua persoalan utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satunya adalah ancaman penumpukan sampah akibat kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang diperkirakan hanya mampu menampung sampah selama enam bulan ke depan.

Menurutnya, kondisi tersebut harus segera direspons melalui langkah konkret agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar bagi masyarakat.

Selain membahas ancaman kemarau panjang, Dedi memberikan perhatian khusus terhadap persoalan sampah yang berpotensi muncul ketika kapasitas TPA utama di Jawa Barat semakin terbatas.

Ia menegaskan bahwa upaya antisipatif tidak boleh menunggu hingga permasalahan membesar. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk mempercepat berbagai langkah pengelolaan sampah dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI dan masyarakat.

Terkait pengelolaan sampah, Dedi menyatakan dukungannya terhadap rencana TNI dalam mengembangkan sistem pengolahan sampah berbasis waste to fuel. Melalui teknologi pirolisis, sampah plastik dapat diolah menjadi bahan bakar minyak (BBM).

"Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat terancam tidak dapat membuang sampah ke Sarimukti yang bakal penuh 6 bulan ke depan. Sehingga perlu berbagai upaya pengurangan pembuangan sampah dan pengurangan sampah eksisting yang menumpuk di TPA. Salah satunya melalui teknologi yang dipakai TNI," ujar gubernur.

Menurut Dedi, langkah pengurangan volume sampah harus dilakukan secara bersamaan, baik dengan menekan jumlah sampah yang dibuang ke TPA maupun mengurangi timbunan sampah yang telah ada.

Ia menilai pendekatan serupa juga perlu diterapkan di kawasan Cirebon Raya, Bogor Raya, dan Tasikmalaya. Dalam jangka pendek, pemerintah daerah diminta mengintensifkan sosialisasi pengurangan sampah dari tingkat rumah tangga. Sementara untuk jangka panjang, pemanfaatan teknologi seperti waste to energy dan waste to fuel harus terus diperluas.

"Provinsi fokus di tiga hal pada APBD perubahan yakni jalan desa, PJU desa dan air bersih serta pengelolaan sampah," tuturnya.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengantisipasi persoalan sampah yang berpotensi menjadi masalah besar.

Keterlibatan TNI dalam penanganan sampah saat ini diwujudkan melalui pembangunan fasilitas waste to fuel di sejumlah lokasi di Jawa Barat. Fasilitas tersebut berada di TPA Bantar Gebang, TPA Sumur Batu Bekasi, TPA Galuga Bogor, serta TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat.

Maruli menjelaskan bahwa fasilitas waste to fuel di Sarimukti memiliki kesiapan untuk mengolah sekitar 10 juta ton sampah dari total kapasitas yang tersedia saat ini yang mencapai sekitar 25 juta ton.

Selain itu, teknologi pengolahan sampah menggunakan insinerator bersuhu di atas 800 derajat Celsius juga mulai beroperasi di kawasan Ciwastra, Kota Bandung, sejak Mei lalu. Fasilitas tersebut memiliki kapasitas pembakaran mencapai 800 ton sampah per hari.

"Mau di Bogor, Tasik, Bandung, Karawang kita siap bangun waste to fuel. Tinggal kesiapan lahannya, pembangunan perlu waktu sekitar satu tahun," tuturnya.

Dengan semakin terbatasnya kapasitas TPA Sarimukti, pemerintah daerah bersama TNI menilai percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi menjadi kebutuhan mendesak agar beban tempat pembuangan akhir dapat berkurang dan penanganan sampah di Jawa Barat lebih berkelanjutan.