Oleh: Eduward Hutapea

Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa

Banjir yang merendam permukiman, kekeringan yang melanda desa-desa, suhu udara yang kian menyengat, serta cuaca yang semakin sulit diprediksi sering dianggap sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. 

Padahal, berbagai fenomena tersebut merupakan bagian dari krisis yang lebih besar: krisis relasi antara manusia dan alam.

Dalam konteks itulah tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, "Saatnya Bekerja untuk Iklim", menemukan relevansinya. 

Tema ini bukan sekadar seruan untuk melakukan aksi lingkungan, melainkan panggilan untuk meninjau kembali cara manusia memandang bumi dan arah pembangunan yang selama ini ditempuh. Sebab persoalan lingkungan tidak semata-mata berakar pada keterbatasan teknologi atau lemahnya regulasi, tetapi juga pada cara berpikir dan cara hidup yang membentuk hubungan kita dengan alam.

Selama beberapa dekade, pembangunan sering dipahami sebagai upaya meningkatkan produksi, memperluas konsumsi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

Alam diperlakukan sebagai penyedia sumber daya yang seolah tidak memiliki batas. Hutan dihitung dari nilai kayunya, sungai dinilai dari manfaat ekonominya, dan tanah dipandang semata sebagai ruang produksi.

Paradigma tersebut memang menghasilkan kemajuan. 

Namun pada saat yang sama, ia menyisakan biaya ekologis yang tidak kecil. 

Kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, menurunnya kualitas sumber daya air, hingga perubahan iklim merupakan tagihan yang kini harus dibayar akibat pembangunan yang tidak sepenuhnya memperhitungkan daya dukung lingkungan.

Perubahan iklim menjadi salah satu penanda paling nyata dari krisis tersebut. 

Dampaknya tidak lagi berada di masa depan; ia hadir dalam kehidupan sehari-hari. Di Pulau Jawa, yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, industri, dan permukiman terbesar di Indonesia, tekanan terhadap lingkungan semakin terasa. Pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan, pencemaran, eksploitasi sumber daya alam, dan meningkatnya timbulan sampah membentuk persoalan yang saling berkaitan. 

Baca juga: Orasi Anak-anak Driver Ojol di Jogja: Kami Tak Ingin Tumbuh di Negeri Penuh Korupsi

Dengan lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggal di Jawa, keberhasilan aksi iklim di wilayah ini akan sangat menentukan keberhasilan agenda lingkungan nasional.

Karena itu, perubahan iklim tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan kenaikan suhu global. 

Di tingkat lokal, ia hadir dalam bentuk yang lebih nyata: banjir yang semakin sering, musim kemarau yang semakin panjang, berkurangnya ketersediaan air bersih, menurunnya produktivitas pertanian, meningkatnya risiko penyakit, hingga bertambahnya kerentanan masyarakat terhadap bencana lingkungan.

Yang lebih memprihatinkan, mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca justru sering menjadi kelompok yang paling terdampak. 

Petani kecil yang kehilangan kepastian musim tanam, nelayan yang menghadapi cuaca yang tidak menentu, masyarakat pesisir yang terancam abrasi dan banjir rob, serta warga perkotaan yang tinggal di kawasan rawan banjir merupakan wajah nyata ketidakadilan iklim.

Karena itu, aksi iklim tidak boleh dipersempit menjadi sekadar agenda pengurangan emisi karbon. 

Aksi iklim pada hakikatnya adalah upaya membangun kembali keseimbangan antara manusia, alam, dan pembangunan agar sumber daya yang ada tetap mampu menopang kehidupan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi mendatang.

Tantangan tersebut menuntut lebih dari sekadar inovasi teknologi dan penambahan regulasi. 

Yang dibutuhkan adalah transformasi budaya. 

Budaya konsumsi berlebihan perlu bergeser menuju pola hidup yang lebih bijaksana. 

Budaya membuang harus berubah menjadi budaya mengelola. Budaya eksploitasi harus digantikan dengan budaya pemulihan dan perawatan.

Transformasi itu dapat dimulai dari tindakan sederhana: memilah sampah dari sumbernya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi dan air, menggunakan transportasi yang lebih ramah lingkungan, menanam pohon, serta menjaga kebersihan sungai. 

Langkah-langkah tersebut mungkin tampak kecil, tetapi perubahan besar selalu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dan kolektif.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari penguatan regulasi, pembinaan pemerintah daerah, pengawasan ketaatan pelaku usaha, rehabilitasi ekosistem, hingga pengembangan ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Namun harus diakui bahwa tantangan yang dihadapi masih besar. 

Pengelolaan sampah belum sepenuhnya optimal, pencemaran masih terjadi di berbagai tempat, dan tekanan terhadap sumber daya alam terus meningkat.

Di berbagai wilayah Jawa, pengendalian pencemaran sungai, pembinaan pengelolaan sampah sektor hotel, restoran, dan kafe, rehabilitasi lahan kritis, serta penguatan pengawasan lingkungan terus dilakukan. 

Upaya-upaya tersebut mungkin belum mampu menyelesaikan seluruh persoalan lingkungan, tetapi menjadi fondasi penting menuju pembangunan yang lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Pada saat yang sama, pemerintah perlu terus memperkuat tata kelola lingkungan berbasis ilmu pengetahuan, meningkatkan penegakan hukum, dan memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan mempertimbangkan keberlanjutan ekologis. Dunia usaha perlu melihat lingkungan sebagai investasi jangka panjang. 

Perguruan tinggi harus menjadi pusat inovasi, media membangun kesadaran publik, dan masyarakat menjadi motor utama perubahan perilaku.

Krisis iklim mengajarkan satu pelajaran mendasar: manusia bukan penguasa alam, melainkan bagian dari alam itu sendiri. Ketika sungai tercemar, udara memburuk, dan hutan rusak, yang terancam bukan hanya lingkungan, tetapi juga kualitas hidup dan masa depan manusia.

Karena itu, menjaga lingkungan tidak cukup dilakukan karena pertimbangan ekonomi atau kepatuhan terhadap regulasi.

Menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab etis kepada sesama, kepada generasi mendatang, dan kepada bumi yang selama ini menyediakan ruang hidup bagi seluruh makhluk.

Hari Lingkungan Hidup 2026 hendaknya menjadi momentum untuk melampaui seremoni dan slogan.

 Yang dibutuhkan saat ini bukan hanya kesadaran bahwa krisis iklim sedang terjadi, melainkan keberanian untuk mengubah cara hidup, cara membangun, dan cara memaknai hubungan manusia dengan alam.

Sebab bekerja untuk iklim bukan sekadar kewajiban lingkungan, melainkan investasi peradaban. 

Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kualitas hidup generasi mendatang. 

Dan sejarah akan mencatat apakah ketika krisis iklim datang, kita memilih untuk menunda atau bertindak.