Oleh: Eva Herlina
PELEMAHAN Rupiah bukan sekadar gejolak kurs, melainkan cermin rapuhnya sistem moneter yang bergantung pada kepercayaan pasar dan dominasi mata uang asing.
Ketika Rupiah menembus Rp18.000 per dolar AS, perhatian publik tertuju pada layar perdagangan, grafik kurs, dan berbagai penjelasan dari para pejabat maupun ekonom. Sebagian menyebut kondisi ini sebagai dampak konflik geopolitik global, penguatan dolar AS, arus keluar modal asing, hingga kenaikan harga energi dunia.
Semua penjelasan tersebut memang memiliki dasar.
Namun di balik itu tersimpan pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa perekonomian Indonesia yang kaya sumber daya alam tetap begitu rentan terhadap gejolak mata uang asing?
Pertanyaan ini penting diajukan karena krisis nilai tukar bukan sekadar persoalan angka.
Di balik pelemahan rupiah terdapat biaya produksi yang meningkat, harga barang yang terdorong naik, dunia usaha yang tertekan, dan ancaman pemutusan hubungan kerja yang semakin nyata.
Pada titik inilah masyarakat berhak bertanya apakah persoalan yang dihadapi hanya bersifat teknis dan sementara, atau justru menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem ekonomi yang diterapkan selama ini.
Selama ini masyarakat diajarkan bahwa pelemahan Rupiah merupakan sesuatu yang wajar dalam mekanisme ekonomi global.
Jika dolar menguat, Rupiah melemah. Jika investor asing keluar, rupiah tertekan.
Jika terjadi konflik di kawasan strategis dunia, pasar keuangan dalam negeri ikut terguncang.
Namun justru di situlah letak persoalannya. Mengapa nasib ekonomi nasional begitu bergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali rakyat Indonesia?
Mengapa harga kebutuhan pokok, biaya produksi industri, cicilan usaha, bahkan keberlangsungan lapangan kerja dapat dipengaruhi oleh keputusan investor global atau gejolak politik di belahan dunia lain?
Jawabannya tidak dapat dilepaskan dari sistem moneter yang digunakan saat ini.
Dalam sistem moneter modern, uang tidak lagi memiliki sandaran nilai intrinsik seperti emas dan perak.
Nilai mata uang bergantung pada kepercayaan pasar, kebijakan moneter, arus modal, dan berbagai dinamika ekonomi global.
Akibatnya, stabilitas ekonomi menjadi sangat rentan terhadap perubahan sentimen dan kepentingan yang berada di luar kendali masyarakat.
Ketika modal asing masuk, perekonomian tampak kuat. Ketika modal asing keluar, mata uang melemah.
Ketika dolar menguat, biaya impor meningkat. Ketika harga energi dunia naik, biaya hidup masyarakat ikut terdorong naik.
Rakyat akhirnya menjadi pihak yang paling dahulu merasakan dampaknya.
Padahal dalam pandangan Islam, uang bukan sekadar simbol kepercayaan yang nilainya dapat berubah mengikuti sentimen pasar.
Islam mengenal emas dan perak sebagai standar nilai yang memiliki nilai intrinsik.
Dinar dan dirham bukan hanya alat tukar, melainkan ukuran nilai yang memiliki dasar nyata.
Berbagai ketentuan syariah menunjukkan kedudukan khusus emas dan perak.
Baca juga: Siap-Siap, Ini Jenis Barang yang Bakal Naik Jika Rupiah Terus Melemah, Saat Ini Rp18.034 per USD
Nishab zakat ditetapkan berdasarkan emas dan perak. Ketentuan-ketentuan muamalah klasik juga merujuk kepada keduanya sebagai standar nilai.
Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang uang bukan sekadar instrumen transaksi, melainkan bagian dari mekanisme ekonomi yang harus menjaga keadilan dan stabilitas.
Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam pembahasannya mengenai sistem ekonomi Islam menjelaskan, bahwa emas dan perak merupakan dasar sistem moneter Islam.
Menurut Beliau, penggunaan standar emas dan perak memberikan kestabilan yang lebih kuat karena nilai uang tidak bergantung pada kepercayaan pasar semata, melainkan memiliki sandaran pada aset riil yang nyata.
Terlepas dari perbedaan pandangan yang ada di kalangan para ekonom dan ulama kontemporer, krisis nilai tukar yang berulang kali terjadi setidaknya menunjukkan bahwa sistem moneter saat ini memiliki kerentanan yang tidak dapat diabaikan.
Ketika nilai mata uang dapat melemah drastis dalam waktu singkat akibat perpindahan modal, spekulasi pasar, atau konflik geopolitik, maka wajar jika muncul pertanyaan mengenai ketahanan sistem yang menjadi fondasinya.
Karena itu, krisis Rupiah hari ini seharusnya tidak hanya dibaca sebagai persoalan kurs.
Ia adalah alarm yang mengingatkan bahwa ada persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar fluktuasi pasar harian.
Pelemahan Rupiah menunjukkan betapa eratnya ketergantungan ekonomi nasional terhadap sistem keuangan global yang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan di luar negeri.
Masyarakat boleh saja terus disuguhi penjelasan mengenai perang, geopolitik, arus modal, maupun kebijakan suku bunga negara maju.
Namun semua itu pada hakikatnya lebih banyak menjelaskan pemicu krisis, bukan akar persoalannya.
Akar persoalannya adalah sistem ekonomi yang menjadikan uang sebagai instrumen yang nilainya bergantung pada kepercayaan pasar dan pergerakan modal global.
Baca juga: Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS, Menkeu Purbaya Pastikan Dampak Utang Masih Terkendali
Selama fondasi tersebut tidak dikaji secara kritis, maka krisis serupa akan terus berulang dengan berbagai nama dan sebab yang berbeda.
Hari ini bernama pelemahan Rupiah. Besok bisa bernama inflasi. Lusa mungkin bernama krisis utang atau resesi ekonomi.
Namun rakyat tetap menjadi pihak yang menanggung dampaknya.
Karena itu, sudah saatnya umat Islam memandang persoalan ekonomi tidak hanya dari sudut kebijakan jangka pendek, tetapi juga dari sudut pandang sistem yang menjadi fondasinya.
Ketika krisis terus berulang dan ketergantungan terhadap mata uang asing semakin besar, maka kajian terhadap sistem ekonomi Islam bukan lagi sekadar wacana akademik, melainkan kebutuhan yang layak dipertimbangkan secara serius.
Sejarah menunjukkan bahwa setiap krisis selalu melahirkan pertanyaan besar tentang sistem yang melahirkannya.
Ketika Rupiah terus melemah dan rakyat kembali diminta menanggung dampaknya, mungkin sudah saatnya pertanyaan itu diajukan dengan lebih berani.
Apakah sistem ekonomi yang ada saat ini benar-benar mampu menghadirkan stabilitas dan keadilan, atau justru menjadi bagian dari persoalan itu sendiri?
Sebab selama akar persoalan tidak disentuh, krisis hanya akan berganti nama, sementara beban yang ditanggung rakyat tetap sama.(*)
