TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah pelemahan rupiah yang menembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS), Anggota DPR RI Azis Subekti meminta pemerintah memberi perhatian yang sama besar pada stabilitas harga pangan karena dampaknya dinilai lebih cepat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Pernyataan itu disampaikan menyusul pelemahan rupiah yang sempat menyentuh level terendah sepanjang sejarah perdagangan terhadap dolar AS pada Kamis (4/6/2026).
Meski pada perdagangan Jumat (5/6/2026) rupiah tercatat menguat tipis dibanding penutupan sebelumnya, pergerakan nilai tukar masih menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi harga barang, biaya produksi, dan daya beli masyarakat.
Sebelumnya, pemerintah dan Bank Indonesia menyatakan terus memantau pergerakan rupiah serta menjaga stabilitas ekonomi melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter di tengah tekanan ekonomi global.
Azis menilai pembahasan mengenai kondisi ekonomi tidak boleh hanya terfokus pada pergerakan kurs.
"Musuh utama rakyat saat ini bukanlah kurs dolar. Musuh utamanya adalah kenaikan harga kebutuhan pokok. Dengan kata lain, medan pertempuran ekonomi Indonesia sesungguhnya bukan hanya berada di pasar keuangan, melainkan di pasar rakyat," kata Azis kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).
Menurut Azis, dampak ekonomi lebih cepat dirasakan masyarakat melalui harga pangan, ongkos transportasi, dan kebutuhan pokok sehari-hari dibanding pergerakan kurs yang tidak selalu bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat.
Azis mengatakan pelemahan rupiah memang dapat meningkatkan biaya impor dan memberi tekanan terhadap harga barang. Namun, kenaikan harga pangan tidak sepenuhnya dipicu oleh faktor nilai tukar.
"Pelemahan rupiah memang dapat meningkatkan biaya impor dan menambah tekanan harga. Namun, lonjakan harga cabai, bawang merah, tomat, atau berbagai komoditas pangan lainnya tidak sepenuhnya lahir dari nilai tukar," ujarnya.
Baca juga: Rupiah Anjlok Rp18.000 per Dolar AS, Ekonom: Ujung-ujungnya Masyarakat yang Akan Tanggung Rugi
Menurut dia, berbagai persoalan domestik juga berkontribusi terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, mulai dari distribusi yang belum efisien, biaya logistik yang tinggi, gangguan cuaca, hingga rantai pasok yang panjang.
Pandangan tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat inflasi tahunan pada Mei 2026 sebesar 3,08 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar dengan inflasi mencapai 4,94 persen.
Beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga antara lain cabai merah sebesar 25,64 persen, tomat 9,82 persen, bawang merah 6,65 persen, dan minyak goreng 2,87 persen.
Menurut Azis, data tersebut menunjukkan bahwa tekanan yang paling dirasakan masyarakat saat ini berada pada kebutuhan dasar sehari-hari.
Azis menilai pengendalian inflasi pangan memerlukan langkah yang lebih luas dibanding sekadar intervensi di pasar valuta asing.
"Banyak solusi justru berada di lapangan. Di gudang pangan, di sentra produksi, di pasar induk, di koperasi desa, hingga di pelabuhan dan jalur distribusi," tuturnya.
Ia mengusulkan penguatan sistem peringatan dini harga pangan hingga tingkat kabupaten dan kota, subsidi logistik yang lebih tepat sasaran, serta perlindungan energi bagi sektor produktif seperti petani, nelayan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain itu, pemerintah juga didorong memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi desa, dan pasar rakyat sebagai instrumen stabilisasi ekonomi di daerah.
Baca juga: Rupiah Tembus Rp18.000: Ekonom Ingatkan PHK, Pejabat Pemerintahan Prabowo Tetap Tenang
Menurut Azis, koordinasi antarlembaga diperlukan agar pengendalian harga pangan berjalan lebih efektif di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.
Di tengah gejolak nilai tukar, harga kebutuhan pokok tetap menjadi indikator ekonomi yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, stabilitas pangan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi rumah tangga.
