SURYA.co.id, SURABAYA - Nanik S Deyang mengambil sejumlah kebijakan usai menjabat sebagai Kepala BGN.
Mulai dari moratorium dapur MBG, refocusing penerima manfaat, pembenahan dapur lama, dan fokus wilayah 3T.
Kebijakan tersebut dipastikan akan turut berdampak pada pelaksanaan program MBG di Jatim. Hal ini dikarenakan ada ratusan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tengah berproses dan tahap persiapan.
Wakil Gubernur Jatim yang juga Ketua Satgas MBG Jatim Emil Elestianto Dardak menegaskan pihaknya telah mendengar kebijakan dari Kepala BGN Nanik S Deyang.
Namun begitu pihaknya akan menunggu penjelasan lebih lanjut untuk memastikan lanjut kelangsungan dapur MBG yang memang sudah perproses pendirian dan juga pengurusan izin administratif.
“Itu masih menunggu penjelasan lebih lanjut. Tingkat kesiapan masing-masing lokasi berbeda-beda. Berdasarkan angka yang disampaikan dalam rapat sebelumnya, terdapat 402 titik yang masih dalam tahap persiapan dari total sekitar 4.488 titik SPPG di Jatim,” kata Wagub Emil saat dikonfirmasi Surya.co.id, Sabtu (6/6/2026).
Baca juga: BGN dan Pemprov Jatim Sepakat Atasi Harga Telur Anjlok, Wajib Serap untuk MBG
“Nanti akan dilihat lebih lanjut apakah titik-titik tersebut sudah melampaui batas waktu yang diberikan oleh BGN atau belum. Tentu BGN yang akan memberikan penilaian dan keputusan terkait hal tersebut,” imbuhnya.
Ia pun menjelaskan hingga 1 Juni 2026, program MBG di Jawa Timur telah menjangkau sekitar 8,95 juta penerima manfaat.
Pelaksanaannya didukung oleh 4.488 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan 4.086 unit telah beroperasi dan 402 unit lainnya masih dalam tahap persiapan.
Wagub Emil menyambut optimis kebijakan yang diambil Nanik memiliki semangat yang baik untuk membuat pelaksanaan program MBG lebih maksimal dirasakan para penerima manfaat.
Termasuk langkah yang direncanakan untuk mengevaluasi program MBG, dimana akan ada refocusing program.
“Yang jelas, kita memberikan waktu kepada BGN untuk menata seluruh hal yang diperlukan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap menjadi mitra yang baik dalam pelaksanaan program ini,” tegasnya.
“Namun, seperti apa persisnya kebijakan yang akan diambil, jangan dulu berspekulasi. Kita tunggu instruksi resmi dan spesifik dari BGN,” pungkas pria yang juga mantan Bupati Trenggalek ini.
