Jakarta (ANTARA) - Kepala Dinas Pehubungan (Dishub) DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan telah menyiapkan sejumlah langkah menanggapi rencana penyesuaian tarif layanan Transjabodetabek.

Pihaknya, kata dia, akan melakukan beberapa cara untuk tetap menarik minat masyarakat, khususnya warga daerah penyangga agar beralih menggunakan transportasi umum.

Salah satunya, yaitu dengan melakukan sosialisasi yang komprehensif terhadap urgensi penyesuaian tarif kepada masyarakat dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan.

Selain itu, pihaknya juga akan memperluas skema tarif integrasi.

“Seperti tarif maksimum Rp10.000 dalam 3 jam yang diakses melalui aplikasi JakLingko agar mencakup seluruh rute Transjabodetabek,” kata Budi saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Dia menyebutkan tarif integrasi Rp10 ribu merupakan skema biaya maksimum yang dikenakan saat masyarakat menggunakan lebih dari satu moda transportasi umum, seperti kombinasi Transjakarta, MRT, dan LRT, dalam satu perjalanan berkelanjutan.

Namun, dia menilai, skema tersebut hanya dapat dimanfaatkan oleh pengguna melalui Aplikasi Jaklingko.

Selain itu, Dishub DKI berupaya melakukan peningkatan layanan, antara lain dengan kepastian jadwal keberangkatan yang akurat guna memangkas waktu tempuh.

Kemudian, Dishub DKI juga memperhatikan kemudahan akses lanjutan (first dan last mile) dengan memperbaiki fasilitas pendukung di titik transit.

“Termasuk integrasi fisik yang aman dengan halte atau stasiun serta menyediakan rute pengumpan agar penumpang mudah mencapai titik akhir tujuan,” ujar Budi.

Di sisi lain, dia mengungkapkan besaran subsidi Transjabodetabek pada 2026 mencapai Rp401.087.058.387.

“Untuk subsidi per pelanggan, rata-rata Rp12.258,” ungkap Budi.

Meski demikian, menurut dia, tidak terdapat kendala besar dalam pengembangan Transjabodetabek.

"Namun, masih diperlukan koordinasi lebih lanjut dalam hal penyediaan sarana prasarana dan operasional, seperti pembangunan halte hingga terkait subsidi," tutur Budi.